Mutasi Jabatan di Pemkot Cilegon Kembali Merebak

CILEGON, (KB).- Kabar tentang mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon kembali merebak. Kali ini informasi yang berkembang, Pemkot Cilegon melakukan mutasi jabatan eselon II. Mutasi jabatan tersebut, mutasi dilakukan dalam waktu dekat.

Informasi tersebut, merebak setelah para pejabat eselon II Pemkot Cilegon mengikuti assessment beberapa waktu lalu. Kini, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkot Cilegon sedang melakukan evaluasi dan koordinasi terkait dengan penempatan pejabat yang akan dimutasi.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon Mahmudin tidak tahu-menahu rencana mutasi yang akan dilakukan untuk eselon II. Ia mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengirim 18 orang pejabat eselon III di lingkungan kerja Pemkot Cilegon menjalani penilaian dan kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan Administrator (Talent Pool) di Kantor Regional (Kanreg) III Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bandung.

“Kata siapa ada mutasi, enggak ada itu, karena saat ini kami sedang mengirim belasan pejabat eselon III untuk menjalani penilaian dan kompetensi,” katanya.

Namun, sumber di Pemkot Cilegon membenarkan adanya mutasi dan rotasi untuk eselon II dalam waktu dekat. “Memang pejabat eselon II harus segera mutasi sebagai salah satu langkah penyegaran,” ujar pejabat Pemkot Cilegon yang tidak bersedia disebut namanya.

Menurut sumber tersebut, mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2017 memang setelah melakukan assessment, maka harus dilaksanakan mutasi, tetapi hal tersebut, kebijakan pimpinan.

Ia menuturkan, dalam hal penataan organisasi instansi pemerintah yang mengakibatkan adanya pengurangan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), dalam PP tersebut, penataan dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada oleh panitia seleksi.

Dalam hal pelaksanaan penataan pejabat, tidak memperoleh calon pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian JPT dilakukan melalui seleksi terbuka.

Dalam PP tersebut, juga diatur pengisian JPT yang lowong melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada. (HS)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here