Selasa, 19 Juni 2018

Muncul Anggapan Bermuatan Politis, Perombakan Pejabat Eselon III & IV Pemkot Serang Dinilai tidak Pas

SERANG, (KB).- Perombakan ratusan pejabat eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dinilai tidak tepat dari sisi waktu. Sebab, hal tersebut menimbulkan anggapan adanya muatan politis mengingat dalam waktu dekat Kota Serang akan melaksanakan pilkada pada Rabu (27/6/2018).

“Padahal, bisa setelah pilkada dan pergantian wali kota yang baru kalau mau pelantikan atau mutasi,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Serang, Furtasan Ali Yusuf kepada Kabar Banten, Selasa (5/6/2018). Menurut dia, otomatis masyarakat akan menyangkutpautkan pelantikan tersebut dengan pilkada pada 2018.

“Kalau tidak dikaitkan dengan pilkada ya memang mendekati pilkada. Makanya, kalau enggak salah ada aturan 6 bulan sebelum itu (pilkada) dilarang ada rotasi. Tapi, balik lagi itu sepenuhnya hak wali kota, untuk meningkatkan kinerja mungkin,” ujarnya.

Menurut dia, pelantikan atau mutasi pejabat yang kosong juga dapat dilakukan setelah pilkada berlangsung sekaligus menunggu kepala daerah yang baru. Sebab, banyak tanggapan masyarakat, bahwa pelantikan tersebut berbau politis.

“Kenapa ga menunggu setelah pilkada dan pergantian wali kota yang baru saja. Jadi, semuanya dikaitakan dengan pilkada, ya susah, karena memang berdekatan,” ucapnya.

Meski begitu, menurut dia, proses pelantikan yang dilakukan Senin (4/6/2018) kemarin sudah memenuhi ketentuan yang ada. Hanya saja waktu pelantikannya yang menurut dia, tidak pas. Sebab, banyak masyarakat yang mengaitkan hal tersebut, dengan pilkada dan ada unsur politik.

“Tapi, kalau dilihat dari kebutuhannya yang banyak pensiun itu eselon II yang kosong, pada pensiun kan kemarin itu. Itu yang harusnya segera diisi, tapi mungkin perlu waktu dan persetujuan gubernur dan open bidding,” tuturnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang, Yoyo Wicahyono menjelaskan, proses pelantikan ratusan pejabat sudah sesuai dengan aturan yang ada di dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam aturan tersebut dijelaskan, bahwa baik petahana maupun bukan, diperbolehkan melakukan mutasi atas izin dari Kemendagri.

“Kami sudah dapat izin dari Kemendagri dan sudah melalui proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini sudah dikaji selama 3 bulan,” katanya. (TM)*


Sekilas Info

Tim Favoritnya Gagal Lolos ke Piala Dunia, Wagub Banten Alihkan Dukungan untuk Brasil

SERANG, (KB).- Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy kecewa berat tim kesayangannya, Italia, gagal tampil di Piala …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *