MPR Serukan Solidaritas Kemanusiaan Rohingya

TANGERANG, (KB).- Ketua MPR, Zulkifli Hasan, menyerukan solidaritas kemanusiaan bagi etnis Rohingya, di negara bagian Rakhine, Myanmar, dan mendesak semua pihak di seluruh dunia untuk berperan mengakhiri kejadian kekerasan terhadap etnis tersebut. “Solidaritas kemanusiaan untuk Rohingya adalah implementasi nilai-nilai kemanusiaan. Kita mendesak dunia internasional untuk adil dan tidak menerapkan standar ganda,” katanya. Hal itu dikatakan Hasan saat mengunjungi Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, di Tangerang, Ahad (3/9/2017).

Hadir dalam acara itu pendiri dan pimpinan Yayasan Asshiddiqiyah KH. Noer Muhammad Iskandar SQ, Pimpinan Asshiddiqiyah KH. Muhammad Ulil Abshar dan 800 lebih para santri. Hasan menegaskan, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memuat nilai-nilai untuk saling menghargai dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Menurut dia, seorang Pancasilais harus memanusiakan manusia, menolak segala bentuk penindasan dan kejahatan terhadap kemanusiaan. “Karena itu, jika hari ini masyarakat Indonesia mengecam pembantaian dan genocida terhadap etnis Rohingya, maka hal itu merupakan penghargaan terhadap kemanusiaan. Bangsa Indonesia mengecam pembunuhan dan genocida terhadap Etnis Rohingya,” ujarnya.

Ketua umum DPP PAN itu menegaskan, Pancasila menjamin penduduknya untuk menjalankan perintah agama secara leluasa. Menurut dia, menjalankan agama secara baik dan benar adalah jalan menjadi warga negara yang baik. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI menyesalkan kembali meningkatnya kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar dan menyebabkan ratusan warga etnis Rohingya tewas dalam krisis kemanusiaan tersebut.

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengatakan, Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang ikut ambil bagian dalam upaya menyelesaikan krisis kemanusiaan yang terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar, yang sempat memanas pada Oktober 2016. “Indonesia negara pertama yang merespons kejadian pada Oktober tahun lalu. Sekarang, Indonesia juga adalah negara pertama yang merespons kekerasan kepada Rohingya yang kembali terjadi,” katanya.  Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia sangat menyesalkan krisis kemanusiaan kembali terjadi di Negara Bagian Rakhine yang membuat ribuan etnis Rohingya mengungsi ke negara lain.

Pelanggaran HAM

Terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan, Pemerintah Bangladesh harus membuka pintunya bagi pengungsi Rohingya. “Sudah selayaknya Pemerintah Bangladesh membuka pintunya bagi mereka yang mencari perlindungan dan menjamin kelangsungan penghidupan mereka selama di dalam pengungsian,” ujar Usman Hamid, kemarin.  Pada gelombang serangan tahun 2017, pelanggaran HAM di Rakhine bahkan memaksa penduduk untuk meninggalkan tempat tinggal karena ancaman serius terhadap nyawa mereka serta melarikan diri ke arah Bangladesh sebagai negara tetangga. Ia juga menyerukan Pemerintah Indonesia serta negara ASEAN lainnya agar mau menerima para pengungsi komunitas Rohingya dan menyediakan perlindungan serta tempat tinggal yang layak untuk mereka.

Sementara itu Komisioner Komnas Perempuan Magdalena Sitorus mengatakan, Rohingya yang berstatus tanpa kewarganegaraan rentan terhadap tindakan diskriminasi maupun pelecehan terutama kepada wanita dan anak-anak. Berstatus tanpa kewarganegaraan membuat komunitas Rohingya juga tidak mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. “Banyak dari mereka buta huruf karena tidak mendapatkan akses pendidikan.

Saat kami melakukan pemantauan kepada pengungsi Rohingya di Aceh, kami mendapatkan fakta bahwa rata-rata wanita dan anak-anak menjadi kelompok yang rentan terhadap tindakan pelecehan seksual, bahkan pemerkosaan,” tuturnya. Akibatnya, wanita dan anak-anak Rohingya banyak menderita trauma dan persoalan mengatasi trauma terhadap anak-anak dan wanita itu sangat minim. Berdasarkan temuan tersebut, Indonesia serta negara-negara ASEAN lainnya melakukan langkah strategis untuk mengatasi krisis Rohingya. “Isu kemanusiaan Rohingya harus dipahami secara utuh dari berbagai perspektif baik dari ekonomi, politik maupun sosial,” ucapnya. (H-32/Ant)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here