Sabtu, 17 November 2018

Moeldoko: Pemerintah harus Hati-hati Putuskan Impor Beras

SERANG, (KB).- Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam memutuskan rencana impor beras. Jangan sampai berita keputusan impor ini membuat resah masyarakat dan petani sehingga harga gabah anjlok saat panen raya sebentar lagi.

“Ini yang perlu dipahami. Berdasarkan grafik nasional, panen yang paling bagus adalah Februari sampai April. Karena fotosintesisnya bagus, curah hujan juga bagus. Pada bulan Maret-April adalah peak panen. Jangan sampai karena isu impor harga dari petani rusak,” ujar Moeldoko di Jakarta, Selasa (16/1).
Beras masih cukup

Menurut Moeldoko, impor beras bisa dilakukan jika produksi beras di dalam negeri memang mengalami kekurangan. Sementara saat ini, dia menilai produksi beras masih cukup. Apalagi selama ini para petani sedang berusaha keras menggiatkan peningkatan produksi padi. “Jika impor beras hanya karena masalah harga beras yang naik di pasaran, yang harus diperbaiki adalah tata kelola distribusi beras. Apalagi pada Februari mendatang akan mulai ada panen di sejumlah daerah. Saat panen, harga gabah dan beras akan turun lagi,” katanya.

Mantan Panglima TNI ini mengakui, grafik panen setelah April hingga Agustus cenderung menurun. Oleh karena itu, harus dilakukan upaya agar grafik panen ini tidak naik turun, melainkan selalu ada panen di setiap bulan. “Jadi, solusinya harus tiada hari tanpa panen. Harus selalu ada panen. Selain itu, perlu dibangun storage-storage di daerah-daerah untuk cadangan beras selain mengandalkan gudang milik Bulog,” ujarnya.

Butuh kebijakan nasional

Untuk itu, menurut Moledoko , dibutuhkan kebijakan pangan nasional dalam menentukan impor beras. Artinya, urusan pangan bukan lagi soal produksi, dalam hal ini urusan Kementan tetapi terintegrasi.
Dia mencontohkan, urusan pupuk dengan Kementerian Perindustrian, urusan irigasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perdagangan untuk mengendalikan impor.

“Selama ini Kementan mengatakan ketersediaan cukup, tetapi Kemendag mengatakan selalu kurang dan akhirnya impor. Harusnya semua lembaga terintegrasi dan data yang dikeluarkan akurat apakah diperlukan impor atau tidak,” katanya.

Bila selama ini alasan impor adalah kekurangan stok, ke depan harus dicarikan solusinya. Bila rata-rata hasil panen di Indonesia adalah 5-6 ton per hektar, sudah saatnya pemerintah mewajibkan petani menggunakan varietas padi yang menghasilkan lebih besar, minimal 8-9 ton.

“Permasalahan hulu harus dibenahi agar tidak adalagi kegaduhan impor beras karena kekurangan stok. Produksi harus makin ditingkatkan. Bila selama ini petani menghasilkan 5-6 ton per hektar, harus diupayakan menghasilkan 8-9 ton per hektar, dan HKTI sudah mengembangkan varietas padi ini,” ungkap Moeldoko. (RG)***


Sekilas Info

Jika Tetap di Rp 40 Miliar, Pemkab Serang akan Mengembalikan Bankeu

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang tetap akan mengembalikan bantuan keuangan (Bankeu) dari provinsi jika tetap …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *