Minta Pengangkatan 2014 Digugurkan, Forum Honorer K1 Siap Tempuh Jalur Hukum

SERANG, (KB).- Forum Honorer Kategori Satu (K1) Pemprov Banten berencana menempuh jalur hukum, untuk meminta pengangkatan honorer K1 menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada 2014 digugurkan. Sebab, mereka menilai pengangkatan tersebut berbau ketidakadilan, karena sebanyak 300 dari total 781 honorer diangkat tanpa tes.

Anggota Forum Honorer K1 Pemprov Banten Usup Supriyadi mengatakan, berkas yang pengajuan menjadi ASN honorer K1 pada 2014 percis dengan yang saat ini diangkat menjadi ASN. Akan tetapi, hanya sebagian honorer K1 yang saat itu diangkat ASN.

“Kami ini satu gerbong, 781 (honorer K1) yang sudah diverifikasi enam kali oleh tim pusat dan kami diverifikasi tidak berkelompok. Jadi tidak ada yang mengurangi nilai-nilai kami untuk diangkat, semua sama. Mereka juga datanya sama, jadi kalau di mata hukum gugur, ya gugur satu gugur semua,” katanya saat mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (18/2/2019).

Atas kondisi tersebut, pihaknya akan menempuh jalur hukum yang salah satu poinnya menuntut pengangkatan ASN 2014 digugurkan. Jalur hukum dilakukan karena pihaknya merasa sudah lelah menunggu kejelasan nasib. Jalur hukum ini akan ditempuh dengan menggandeng lawyer Hotman Paris.

“Tindak lanjutnya tetap pakai lawyer Hotman Paris, menuntut pihak pemprov, BKD kemudian Menpan-RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dan BKN (Badan Kepegawaian Nasional), minta keadilan,” ucapnya.

Dirinya bersama honorer K1 yang belum diangkat sudah lima tahun menunggu kepastian status. “Kepastian rasa keadilan ini yang mana rekan-rekan kami (eks honorer K1 yang sudah diangkat) ada yang sudah naik pangkat lah dan lainnya,” tuturnya.

Untuk memperkuat jalur hukum yang dilakukan, pihaknya sudah meminta arsip data pengangkatan 300 honorer K1 pada 2014, kepada BKD Banten.

“Minta data arsip rekan kita yang 300 yang sudah lolos itu. Mau kita jadikan perbandingan karena itu data yang paling kuat untuk membuktikan dasar pengangkatan mereka dengan kami sisa honorer K1,” ujarnya.

Ketua Forum Honorer K1 Pemprov Banten M Ridwan menuturkan, selain Hotman Paris pihaknya juga sedang menjalin komunikasi dengan pihak yang dianggap kompeten di bidang hukum. Salah satunya dengan beberapa lembaga bantuan hukum (LBH) di Banten.

“Tidak dengan Hotman Paris saja tapi dengan pengacara-pengacara lain, artinya dengan pengacara yang di Banten. Kita akan tandem dengan Pak Hotman. Yang di Banten ada sejumlah LBH tapi saya belum bisa sebut,” katanya.

Mendukung

Kepala BKD Provinsi Banten Komarudin mendukung langkah honorer K1 yang akan menempuh jalur hukum. Langkah menjadi salah satu cara untuk memperjelas masalah yang membuat sisa honorer K1 belum juga diangkat.

“Justru kami dukung, biar segala sesuatunya itu menjadi jelas, apa masalahnya, apa yang bisa dilakukan oleh Pemprov Banten. Kalau ada keputusan pengadilan yang mengikat yang harus dilakukan ya kita siap lakukan. Biar enggak jadi polemik, tarik ulur sana sini,” tuturnya.

Sejauh ini pemprov sudah berupaya membantu memperjelas nasib sisa honorer K1 di Banten. Menurutnya, pengangkatan honorer K1 menjadi ASN sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Kedatangan ke sini (BKD) sudah berkali-kali dan kita well come dan ini bagian dari empati saya selaku kepala BKD terhadap status K1. Justru saya tanya apa yang bisa dilakukan saya selaku kepala BKD atau gubernur untuk membantu mereka. Mereka sebenarnya bingung juga, apa? Memang enggak ada. Selama ini proses usulan, SPTJM (surat pertanggung jawaban mutlak) sudah dibuat semua,” ujarnya.

Di luar upaya membantu pengangkatan sisa honorer K1 menjadi ASN, pemprov juga sudah berupaya meningkatkan kesejahteraan mereka dengan menambaah pendapatan. “Kaitannya kesejahteraan sudah dinaikkan gajinya,” tuturnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here