Minimarket Ilegal Menjamur di Kota Cilegon, Pemkot Didesak Lakukan Penyegelan

CILEGON, (KB).- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Cilegon menyoroti maraknya minimarket-minimarket di Kota Cilegon. Terlebih, pasar modern tersebut rata-rata tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga komisi tersebut mendesak agar Pemkot Cilegon segera menutup minimarket tersebut, dengan melakukan penyegelan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon Hasbudin mengatakan, telah mendapatkan informasi terkait keberadaan minimarket tak kantongi IMB dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon. Lantaran itu, Hasbudin meminta Pemkot Cilegon segera bertindak.

“Jadi katanya, minimarket yang sedang menjamur saat ini, hanya mengantongi izin kelurahan. Tapi kalau ditanya terkait IMB, tidak punya. Ya jelas ilegal dong, harus segera ditindak,” katanya saat ditemui Ahad (19/1/2020).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu berharap data yang dimiliki Disperidang Kota Cilegon ditindaklanjuti dengan melakukan penyegelan. Terkait hal ini, Hasbudin mengaku akan segera memanggil Disperindag Kota Cilegon.

“Saya berharap itu tidak hanya sekadar data, tapi harus dibarengi dengan aksi. Segel segera minimarket-minimarket ilegal itu. Nanti komisi akan panggil Disperindag,” ujarnya.

Selain persoalan izin, pasar waralaba tersebut juga mematikan Usaha Kecil Menengah (UKM). Hasbudin pun meminta Disperindag memerhatikan hal tersebut.

“Mereka itu terlalu dekat dengan warung-warung kecil. Jadinya kan kalah saing,” tuturnya.

Menurut Hasbudin, keberadaan minimarket tersebut harus dikaji ulang. Ini agar keberadaan mereka sejalan dengan pengembangan UKM.

“Misalnya disegel, hingga mereka urus IMB. Ketika operasi kembali, mereka sudah mengakomodir UKM lingkungan sekitar,” ucapnya.

Terkait hal ini, Sekretaris Disperindag Kota Cilegon Bayu Panatagama membenarkan banyak minimarket tak milik IMB. Dia menuturkan, ada 158 minimarket bodong yang terdata oleh pihaknya.

“Benar, minimarket itu hanya kantongi izin dari kelurahan. Tapi tidak dengan IMB,” tuturnya.

Bayu menerangkan, keberadaan minimarket terlalu menjamur di enam kecamatan Kota Cilegon. Katanya, hanya Kecamatan Ciwandan dan Purwakarta yang masih sedikit keberadaan minimarket.

“Selain dua kecamatan itu, jumlah minimarket sudah overload,” ucapnya.

Ditanya tentang rencana pemanggilan Komisi I DPRD Kota Cilegon, Bayu mengaku siap. Namun terkait penyegelan lantaran tidak kantongi IMB, menurut Bayu hal tersebut merupakan ranah Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Kalau terkait IMB, kan ranahnya DPMPTSP,” ucapnya. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here