Minimarket Ilegal di Kota Cilegon Ditangani Lintas OPD

CILEGON, (KB).- Maraknya Minimarket ilegal atau toko waralaba tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin operasional lengkap, mendapat perhatian intensif.

Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon siap berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis lain, begitu juga DPRD Kota Cilegon akan lintas komisi, untuk penertiban usaha waralaba.

Kepala DPMPTSP Cilegon Wilastri Rahayu mengatakan, dalam mengeluarkan izin usaha perdagangan toko swalayan, pihaknya sangat selektif. Menurut dia, persetujuan diberikan jika telah memiliki surat-surat rekomendasi dari OPD teknis.

“Kami hanya mengeluarkan perizinan, sementara rekomendasi teknik dan syarat- syarat itu kan dari dinas teknis. Izin kami keluarkan jika seluruh persyaratan terpenuhi,” katanya saat ditemui di ruang kerja, Senin (20/1/2020).

Baca Juga : Minimarket Ilegal Menjamur di Kota Cilegon, Pemkot Didesak Lakukan Penyegelan

Sebelumnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon mengatakan, jika sebanyak 158 toko waralaba tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Menurut dia, hal tersebut terbilang lumrah mengingat rata-rata usaha waralaba tidak memiliki bangunan sendiri.

“Rata-rata toko waralaba itu mengontrak kepada pemilih lahan. Jadi, kalau ditanya apakah toko waralaba mengatongi IMB, barangkali memang tidak memiliki. Tapi, pemilik lahan dan bangunan yang wajib memiliki izin itu,” ujarnya.

Ia membenarkan, jika terdapat sejumlah toko waralaba yang beroperasi tanpa mengantongi izin lengkap. Menyikapi hal tersebut, pihaknya siap mendukung program Disperindag Kota Cilegon dalam menertibkan toko waralaba.

“Tentu untuk mendukung program Disperindag, ini akan melibatkan banyak OPD. Tupoksi penertiban jelas di Dinas Satpol PP Kota Cilegon, sementara IMB itu kan leading sector-nya Dinas PU (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang). Kami siap untuk mendukung program itu,” ucapnya.

Terkait hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon Hasbudin menuturkan, akan berkoordinasi dengan Komisi III DPRD Kota Cilegon. Menurut dia, hal tersebut dilakukan mengingat ada sejumlah OPD terkait izin operasional toko waralaba yang masuk dalam wilayah koordinasi Komisi III.

“Kami akan koordinasi dengan Komisi III, ini memang membutuhkan penanganan secara terpadu,” tuturnya.

Menurut dia, akan segera mengumpulkan OPD-OPD terkait dalam rangka penertiban waralaba bodong. Terlebih jumlah toko waralaba saat ini terbilang banyak.

“Jumlahnya juga terlalu banyak kan, makanya harus segera ditangani. Pekan ini kami dari Komisi I akan rapat internal, kemudian dilanjut berkoordinasi dengan Komisi III,” katanya. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here