Senin, 18 Februari 2019

Meski Diduga Bermasalah, Program Budi Daya Jagung Jalan Terus

SERANG, (KB).- Program penerapan budi daya jagung jalan terus, meski proyek 2017 senilai Rp 68,7 miliar tersebut terdapat dugaan kerugian negara. Saat ini, Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten tetap fokus menuntaskan target penanaman jagung yang tahun ini baru mencapai sekitar 80 persen.

Kepala Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten, Agus M Tauchid enggan memberikan komentar terkait adanya dugaan kerugian negara dalam program penerapan budi daya jagung tahun 2017. Ia mengatakan, hanya ingin fokus untuk menuntaskan target penanaman jagung tahun ini yang baru mencapai sekitar 80 persen.

“Kami masih menunggu hasilnya seperti apa, kami tunggu saja. Tapi yang pasti, kami dengan teman-teman kabupaten/kota, akan tetap fokus bekerja untuk menuntaskan target tersebut,” kata Agus saat ditemui Kabar Banten di ruang kerjanya, Selasa (18/12/2018).

Program pada Bidang Tanaman Pangan Distan Provinsi Banten ini telah dilaksanakan sejak Januari hingga Desember 2017. Targetnya, yaitu penanaman bibit dan budi daya jagung di atas lahan seluas 187.000 hektare. Namun dalam pelaksanaannya, program ini diduga tidak sesuai dengan target yang dicanangkan dari awal. Hingga akhirnya, kecurigaan ini membuat penyidik Subdit III Tipikor Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten mulai melakukan penyelidikan.

Saat hendak dimintai keterangan lebih rinci terkait kronologi program itu bisa menimbulkan masalah, Agus kembali enggan menjawab pertanyaan wartawan. Ia menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum jika memang terindikasi merugikan keuangan negara.”Itu saja. Saya tidak bisa mengulas apa dan bagaimana persoalannya. Kita hargai proses yang sedang ditempuh,” ujarnya.

Informasi yang diterima wartawan, Polda sudah menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit adanya indikasi kerugian negara atas program tersebut. Saat ini, Polda Banten masih menunggu hasil proses audit BPK yang dibutuhkan untuk mengetahui kerugian atas program budi daya jagung itu.

Selain itu, sejumlah saksi di lingkungan OPD Pemprov Banten juga telah dimintai keterangan. Di antaranya Kabid Tanaman Pangan dan Kasi Serealia Bidang Tanaman Pangan Distan Provinsi Banten. Selain memeriksa saksi, beberapa barang bukti seperti dokumen kontrak, berita acara serah terima barang dan dokumen pembayaran juga diamankan sebagai barang bukti.

Pada Oktober 2018, Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten telah meningkatkan status perkara ini menjadi penyidikan.”Kalau tadi persoalannya ada dugaan kerugian negara, kami juga belum dapat suratnya dari BPK. Prinsipnya kami menunggu hasilnya saja, kami akan menghargai prosesnya,” tutur Agus Tauchid.

Menggali keterangan

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mendorong aparat penegak hukum untuk menuntaskan adanya dugaan kerugian negara dalam program budi daya jagung tersebut. Hal itu, kata Asep, karena biaya yang dikeluarkan untuk program tersebut berasal dari pemerintah pusat. “Ketika itu ada unsur pidana korupsi, diproses saja. Karena kan pembiayaan pusatnya harus sesuai dengan perintah kontrak,” kata Asep.

Selain itu, Asep juga sudah memerintahkan Komisi II DPRD Banten agar menggali keterangan dari para pegawai Distan perihal program budi daya jagung yang diduga mengalami masalah. “Sudah saya perintahkan Komisi II. Yang pasti, itu harus tetap ditindaklanjuti. Unsur dugaan korupsinya dari sisi mana. Apakah dari anggota, atau mungkin dari kesesuaian luas hektarnya. Tapi, ini memang belum kita koreksi karena itu sudah ditangani oleh Polda,” ucap Asep. (Rifat Alhamidi/SJ)*


Sekilas Info

Penertiban Bangunan Liar di Kalimati, Warga Ditenggat Hingga Triwulan II

SERANG, (KB).- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang belum menertibkan bangunan tidak …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *