Merajut Persatuan Nasional

Oleh : Wilda Khoiriyah

Politik Indonesia masih berpotensi memanas. Sejak diselenggarakannya pemilihan umum pada 17 April 2019 kemarin banyak sekali kejadian yang menyita perhatian publik. Salah satunya adalah penolakan calon presiden- wakil presiden nomor  02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno atas hasil dari pemilihan umum tersebut, ysng awalnya dilskukan dengan cara provokasi gerakan jalanan bukan sesuai dengan ketentuan yang ada melalui mekanisme hukum. Baru setelah pasca kerusuhan pada 21 dan 22 Mei 2019 , penolskan tersebut disalurkan melalui mekanisme jalur sidang gugatan Pemilu di Majkamah Konstitusi.

Hasil pemilihan yang telah diumumkan pada tanggal 21 mei 2019 tersebut memutuskan bahwa pemenang pemilihan presiden 2019 ini adalah pasangan calon nomor urut 01 Jokowi- Maruf amin. Akan tetapi Prabowo Subianto menolak hasil pemilu tersebut dan menyatakan bahwa pemilu 2019 ini banyak sekali terjadi kecurangan dan menuduh pihak KPU tidak profesional dan aparat negara tidak netral padahal hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti bukti yang sah bukan dengan narasi narasi yang memprovokasi.

Para pendukung paslon nomer urut 02 pun tak tinggal diam dan akhirnya melancarkan aksi di depan kantor KPU serta Bawasku yang awalnya disebut dengan people power dan selanjutnya diganti dengan Gerakan Kedaulatan Rakyat Aksi tersebut tentunya tidak luput dari aksi anarkis yang membuat masyarakat sekitar merasa terganggu dan bahkan merugi.

Banyak sekali masyarakat yang mengeluh bahwa aktivitas sehsri harinya terganggu seperti tidak dapat berangkat untuk bekerja dan bahkan terdapat beberapa korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Terlepas dari sisi politik gerakan tersebut, gerakan kedaulatan rakyat ini telah menyalahi aturan yang ada dan tidak sejalan dengan semangat Pancasila yaitu merusak sila ke-2 yang berbunyi “persatuan Indonesia”.

Selain itu, gerakan inkonstitusional kemarin mengancam keamanan masyarakat dan negara. Dapat dilihat dari ditemukannya senjata api, senjata tajam pada lokasi kejadian dan beberapa korban luka bahkan meninggal dunia akibat dari gerakan kedaulatan rakyat tersebut. Kemudian, ditemukannya sebuat mobil ambulan yang berisi bebatuan yang memang dipersiapkan untuk membuat kerusuhan sehingga keamanan negara terganggu. Saat ini para penegak hukum masih terus bekerja mengungkap perstiwa tersebut. Bberapa orsng pelaku telah diproses hukum. Diharapkan agar penegak hukum bekerja profesional dan menuntaskan agar kejadian seperti ini tidak boleh terulang dan tidak merusak demokrasi kontitusional Indonesia.

Seperti halnya yang dituliskan di Undang- undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia pasal 2 C yang berbunyi “bahwa bangsa Indonesia cinta perdamaian, akan tetapi lebih cinta pada kemerdekaan dan kedaulatannya. Bagi bangsa Indonesia perang adalah tindakan tidak berperikemanusiaan, tidak sesuai dengan martabat manusia. Oleh karena itu bangsa Indonesia menyadari hak dan kewajibannya untuk ikut serta dalam setiap usaha perdamaian. “. Sebenarnya sikap mereka tidak mencerminkan sebsgsi pihak yang mencari keadilan justru lebih terlihat menjadi sebuah pihsk yang menebar ancaman terhadap keamanan negara. 

Tapi tentu tidak semua warga Indonesia bersikap demikian. Munculnya kalimat yang berbunyi “Tolak Provokasi Pemecah Belah Bangsa, Saatnya Merajut Persatuan Nasional”. Membuktikan bahwa masih banyak warga Indonesia yang perduli terhadapa persatuan dan kesatuan tanah air ini serta menginginkan sistem demokrasi berjalan dengan baik. Tentu kalimat tersebut tidak memakan banyak waktu untuk menjadi trending di media sosial dengan harapan masyarakat Indonesia sadar akan rasa cinta tanah airnya dan tentunya siapapun nanti yang terpilih menjadi Presiden adalah keputusan terbaik yang harus dipatuhi karena merupakan keputusan yang yelah sesusi kontitulsional dan semangat demokrasi.

Kita sebagai warga masyarakat harus mengesampingkan ego dan mulai berbenah diri untuk membantu negara Indonesia menjadi negara yang lebih maju kedepannya. Pilihan politik yang berbeda tidak harus menjadi sebuah perpecahan.

Kita harus bersatu mensukseskan kepemimpinan nasional demi keberlanjutan pembangunan nasional menuju kemajuan bangsa. Mari kita dukung hasil sidang MK dengan bersama sama menolak segala bentuk aksi aksi inkonstitusional.

Persatuan Indonesia Mutlak

Pesta demokrasi bukanlah ajang untuk saling menjauhkan antar warga yang berbeda pilihan, demokrasi merupakan cara untuk menemukan pemimpin terbaik dari putra terbaik melalui suara yang diberikan oleh masyarakat, dengan prinsip suara rakyat adalah suara Tuhan. Demokrasi konstitusional merupakan peradaban berpolitik yang bermartabat, yang membenarkan setiap insan dapat berbeda pandangan politik dengan damai tanpa anarkisme.

Dalam perjalanan Pemilu, isu seperti hoax, klaim kemenangan hingga fitnah kepada KPU memang menjadi berita yang mengisi berbaga kolom berbagai media maupun daring. Tentu dibutuhkan kedewasaan berpolitik untuk merawat persatuan, pemerintah juga telah memberikan jalur konstitusi yang memungkinkan kubu manapun melaporkan berbagai ketidakpuasannya , namun pelaporan juga harus memilki data yang kuat bukan berdasarkan narasi narasi yang sengaja diciptakan untuk mengenyampingkan proses yang sesuai ketentuan dan Tidak lantas mengerahkan people power tanpa menunjukkan bukti yang jelas kepada Bawaslu.

Secara logika, apabila kita menuduh adanya kecurangan maka kita wajib menyertakan bukti yang kuat bahwa kecurangan itu ada. Bukan orang lain yang mesti menyanggahnya. Kita harus membuktikan kecurangan itu dulu. Untuk itulah, tuduhan akan kecurangan merupakan trigger yang cukup berbahaya, atas dasar dugaan pemilu curang, aksi demo yang berujung kericuhan pun terjadi, padahal aksi tersebut rawan disusupi pihak-pihak yang memiliki agenda lain yang tidak senafas dengan semangat demokrasi bahkan terorispun dapat memanfatkan sehingga suasana semakin tudak aman di.masyarakat.

Saat ini memang Indonesia sedang belajar berdemokrasi, dan salah satu prasyarat utama sebuah negara agar dapat disebut sebagai negara yang terkonsolidasi demokrasinya, adalah ketika masyarakat memandang Pemilu atau demokrasi, sebagai satu – satunya aturan main, dan menerima hasil resmi yang konstitusional bukan justru dihancurkan dengan berbagai rekayasa dan manuver yang membahayakan kehidupan bernegara.

Pemilu memang penting bagi sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, namun persatuan sebagai satu bangsa dan negara juga tak kalah penting dan mutlak dibutuhkan demi terwujudnya kemajuan pembangunan Indonesia.

Untuk itu masayarakat Indonesia harus cerdas bahwa sistem demokrasi yang kita sepakati merupakan cara bermartabat untuk kita mebcapai kesejahteraan bangsa melalui kontrol sosial dan politik terhadap agenda nasional. Mari kita dukung semua keputusan yang telah sesuai dengan mekanisme demokrasi yang konstitusional tanpa mau diprovokasi untuk.melakukan tondakan anarkis yang merusak persatuan kita dan kemanusiaan kita sebagai sesama anak bangsa. (Penulis adalah Blogger-Penggiat Forum Kajian Demokrasi Saung Ilmu)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here