Menyoal Demokrasi

Negara kita, dalam waktu dekat ini, mempunyai dua agenda politik besar. Pertama, Pilkada Serentak 2018 dan kedua, Pemilu Eksekutif dan Legislatif 2019. Pilkada serentak tahun ini tinggal menunggu waktu. Pencoblosannya sudah ditetapkan KPU pada Rabu (27/6/2018).  Ada 171 daerah yang akan mengikutinya. Pilkada Serentak 2018 tersebut lebih besar daripada pilkada sebelumnya. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada.

Pemilu Eksekutif dan Legislatif 2019 tak kalah panas dan sengitnya, meskipun harus melewati pemilu serentak terlebih dahulu. Capres dan cawapres sudah ramai dibicarakan. Lembaga-lembaga survei sudah bekerja dan merilis para tokoh yang mempunyai elektabilitas di Pemilu Eksekutif 2019. Pemilu, adalah bagian dari Demokrasi. Agar pemilu menjadi sesuatu yang serius dan sungguh-sungguh, dia harus dibangun di atas fondasi Demokrasi yang kokoh. Artinya, setiap peserta sama-sama mendapatkan peluang, sarana, juga kemungkinan-kemungkinan lainnya.

Jika tidak, maka tujuan Demokrasi tersebut tidak akan terwujud dengan ideal. Dipastikan, pemilu tersebut hanya akan menghasilkan penguasa yang jauh dari harapan rakyat. Demokrasi dalam pengertian barat diterjemahkan sebagai kebebasan politik dan kebebasan ekonomi. Kebebasan politik berarti, bahwa warga negara dapat melaksanakan kewajibannya untuk bebas memilih sesuai dengan kehendak hati nuraninya .

Sedangkan, kebebasan ekonomi memungkinkan setiap individu sebagai warga negara bisa melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan sarana dan peluang yang dimilikinya, tanpa ada batasan dan kontrol siapa pun terhadap diri dan kegiatan ekonominya.  Pengertian Demokrasi ala barat di atas ternyata mengandung kelemahan di lapangan. Kebebasan politik dan kebebasan ekonomi hanya bisa dinikmati oleh individu-individu tertentu. Terbatas, hanya kalangan atas saja yang bisa mengecapnya. Tidak semua individu dapat merasakan dua kebebasan tersebut. Kondisi demikian, bermula dari kesenjangan yang luar biasa antarindividu dalam masyarakat.

Memilih adalah kebebasan dan kehendak

Dari kata “pemilu” itu sendiri, kita bisa tahu, bahwa pemilu, adalah memilih. Seseorang memilih dengan berbagai kemungkinan yang ditawarkan dan disuguhkan untuknya. Pertanyaan yang kemudian muncul, adalah; Apakah setiap individu yang merupakan bagian dari masyarakat tersebut dapat memilih? Jawabannya tentu, tidak. Pemilih adalah orang yang mempunyai kehendak. Ia pasti sudah mengetahuai apa yang dikehendakinya. Ia menghendaki sesuatu sekaligus mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan apa yang dia kehendaki. Artinya, dalam konteks tersebut ada hubungan antara kebebasan dan kehendak.

Hubungan antara keduanya telah menjadi perhatian seksi bagi para pemikir dan filsuf. Namun di sini, saya tak akan masuk pada wilayah perdebatan tentang kebebasan dan kehendak tersebut. Saya ingin menuturkan, bahwa kebebasan akan berubah menjadi perbudakan jika ada kesenjangan saat menikmatinya. Persis seperti apa yang diungkapkan Al-Jabiri dalam pendahuluan bukunya, “Ad-Dimuqrathiyyah wa Huququl Insan”, bahwa kebebasan rakyat hanya akan menjadi serupa eksploitasi dan perbudakan saja jika individu-individu di dalamnya hidup dalam keadaan yang didominasi oleh ketidaksetaraan.

Coba sejenak pikirkan; Apakah kebebasan yang dimiliki kaum fakir dan miskin akan otomatis sama dengan kebebasan orang kaya? Apakah orang jahil dan bodoh memiliki kebebasan yang serupa dengan orang yang berilmu dan menguasai teknologi sekaligus? Orang yang dalam kondisi lapar tidak mempunyai pilihan lain kecuali dia hanya menginginkan perutnya menjadi kenyang. Makanan pasti yang dia pilih. Demikian juga orang jahil dan bodoh, dia tak mampu untuk memilih. Ia juga tidak mengetahui apa yang dia kehendaki dan yang paling ekstrem, adalah dia tak punya kemampuan untuk mewujudkan apa yang dia kehendaki.

Dari gambaran di atas, kita bisa mengambil satu titik terang, bahwa pengertian Demokrasi yang rakyat maksud, baik di negara kita atau negara-negara lainnya, adalah persamaan. Persamaan dalam hak dan kewajiban dalam berbagai aspek kehidupan dan segala bidang. Persamaan di ruang sidang pengadilan, di loket rumah sakit, di kantor TU sekolah, di kantor pajak, dan lain-lain. Itulah yang dimaksud dengan Demokrasi sosial. Rakyat hanya tahu dan mau hasil dari pemilu, adalah Demokrasi sosial.

Bagaimana nasib Demokrasi politik?

Demokrasi politik atau dalam konteks ini, adalah memilih pemerintah yang bertujuan untuk menghapus tirani penguasa, ketidakadilan yang semena-mena, serta pemihakan terhadap kaum borjuis. Dengan tercapainya tujuan tersebut, situasi dan kondisi ideal yang diimpikan -kehidupan yang aman, adil dan sejahtera- akan segera terwujud.

Dalam Demokrasi politik, ketika rakyat memilih pemimpin yang ditawarkan dan disuguhkan, asumsinya adalah mereka akan memilih sosok pemimpin yang mengerti keinginan dan tujuan mereka. Jika tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka konsekuensinya adalah dia akan kehilangan kepercayaan dan otomatis terlempar dari kekuasaan.

Harapan rakyat, adalah tercipta keadaan di mana mereka bisa hidup tanpa kecemasan ekonomi dan intimidasi politik. Mustahil mereka bisa hidup dengan nyaman, lepas dari kecemasan dan intimidasi tersebut, tanpa melawan keadaan tirani yang ada di dalamnya.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah; Apakah Demokrasi politik dapat mewujudkan harapan dan tujuan rakyat? Bukankah Demokrasi politik, adalah bentuk Demokrasi yang hanya bisa dinikmati oleh para penguasa dan kaum borjuis? Kita harus menolak dan memeranginya?

Jika kita melihatnya dengan kaca mata berbeda, Demokrasi politik juga adalah sarana yang jika digunakan dengan baik akan sangat banyak membantu mengurai masalah-masalah sosial, yakni konflik antara kaum mayoritas dan minoritas. Demokrasi politik juga merupakan sarana mutlak untuk penyadaran massa rakyat, yakni bagi kelas-kelas tak berpunya; buruh, petani, pedagang kecil, tukang becak, dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang yang benar merasakan kekurangan, namun tak sadar dan tidak mengerti penyebab dan hakikat dari kekurangan tersebut.

Kaum tertindas yang dimarjinalkan oleh sistem harus memahami, bahwa Demokrasi sesungguhnya (keadilan sosial dan persamaan) tidak akan terwujud kecuali dengan perjuangan yang berorientasi pada tujuan. Satu-satunya jalan, adalah melalui Demokrasi politik.

Jelaslah sudah dari uraian di atas, bahwa ada hubungan erat antara Demokrasi sosial dengan Demokrasi politik. Hubungannya bersifat dialektik. Demokrasi sosial tidak akan terwujud kecuali dalam lindungan Demokrasi politik. Begitu juga Demokrasi politik tidak akan tercipta dengan murni dan bersih, kecuali dalam kondisi Demokrasi sosial yang teduh, aman, dan nyaman.

Rakyat yang notabene sebagai kaum tertindas harus berjuang dalam dua jalan secara bersamaan. Pertama, berjuang untuk kebebasan publik melalui Demokrasi politik sebagai sarana. Kedua, berjuang untuk tujuan akhir yang diinginkan demi Demokrasi sosial sebagai tujuan, (Al-Jabiri, Syura, 2013). (Iip Rifai/Peneliti Omar Institute, ASN di SMAN CMBBS Provinsi Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here