Menyambut Sertifikasi Halal Produk UMKM

Efi Syarifudin.*

Oleh : Efi Syarifudin

Pada 17 Oktober 2019 merupakan pijakan lanjutan bagi Indonesia dalam menjalankan kebijakan halal. Memang sudah seharusnya Indonesia terdepan dalam menyediakan produk bersertifikat halal. Karena Indonesia adalah pasar muslim terbesar di dunia, memiliki keragaman produk olahan pangan dan jumlah UMKM yang berkontribusi besar terhadap PDB.

Pada tanggal tersebut secara bertahap semua usaha makanan dan minuman (mamin) sudah harus memiliki label halal. Walaupun sebetulnya potensi bisnis halal yang sedang berkembang di Indonesia cukup banyak. Antara lain adalah sektor makanan, pendidikan, pakaian, kosmetik, farmasi, media, travel, rekreasi, seni budaya, perawatan kesehatan, dan industri keuangan syariah. Tentu semua memerlukan proses dan tahapan.

Sebagaimana diketahui, pengembangan kebijakan industri halal di Indonesia memiliki perjalanan yang panjang. Dimulai oleh terbentuknya LPPOM MUI pada 6 Januari 1989, lalu didukung oleh pemerintah melalui kesepakatan kerja sama MUI, Departemen Agama dan Departemen Kesehatan di tahun 1996. Kemudian diperkuat dengan adanya KMA 518/2001 dan KMA 519/2001 yang menetapkan MUI sebagai lembaga pemeriksa, penetap fatwa, dan penerbit sertifikat halal.

Akhirnya, kebijakan halal diundangkan melalui UU Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan halal dan diatur pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 2019. Sebagai amanat dari kebijakan Sistem Jaminan Halal (SJH), maka dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga pelaksana SJH.

Adanya kebijakan industri halal tentunya bukan semata-mata terkait dengan sertifikasi dan label halal. Kebijakan ini tentunya dapat meningkatkan daya saing produk makanan Indonesia yang memiliki standar kualitas produk yang berkualitas. Adanya label halal, bisa menambah daya tawar produk UMKM Indonesia. Karena isu halal bukan tentang kewajiban agama semata, tapi adanya standardisasi produk yang dijamin oleh ajaran agama. Seharunya label halal dapat membantu konsumen memilih produk mereka dengan lebih nyaman.

Bagi industri menengah dan besar, sertifikasi dan standardisasi adalah hal yang sudah biasa dilakukan untuk memastikan kualitas produk dan daya tawar mereka di pasar. Industri menggunakan ISO 9001 untuk standar sistem manajemen mutu, OHSAS 18001 standardisasi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, dan saat ini dengan adanya SJH dipromosikan HAS 23000 untuk standar sistem manajemen halal.

Namun terkait sertifikasi halal bagi UMK, bisa jadi kita harus menekan gas lebih dalam. Karena adanya UU JPH belum tentu langsung direspon secara massif oleh UMK. Persoalannya, mungkin selama ini produsen tidak merasakan dampak langsung jika tidak melaksanakan sertifikasi halal. Faktanya, produk mereka masih diterima baik oleh konsumen. Tentu hal ini akan berbeda jika konsumen bersifat selektif dengan memprioritaskan produk berlabel halal dan antipatif pada produk tanpa label halal.

Padahal, UMKM adalah bagian terpenting dari pengembangan ekosistem halal, terutama pada peningkatan halal value chain produk makanan dan minuman. Oleh karena itu, UMKM harus mendapatkan dukungan melalui rantai kebijakan turunan yang mendukung terlaksananya UU JPH.

Dengan berbagai sumberdaya, dimasa mendatang Indonesia berpotensi menjadi pemasok produk ekspor halal terbesar di dunia. Karena saat ini untuk kawasan timur tengah masih dikuasai oleh produk halal dari Tiongkok dan Thailand. Dari sisi kinerja, produktivitas dan progresivitas kita masih kalah dari Thailand yang berambisi besar menjadi dapur halal dunia.

Sertifikasi bagi kebanyakan UMKM, terutama yang berada di usaha mikro adalah hal yang tidak sederhana. Selain persoalan inklusi layanan administrasi, juga persoalan pemahaman pelaku UMKM terhadap mekanisme untuk mendapatkan sertifikasi halal. Karena sebelum berlaku SJH, jika tidak memiliki sertifikat dan label halal resmi, pelaku UMKM berinisiatif menggunakan tanda halal sendiri pada kemasan produknya.

Di daerah, UMK berharap dukungan pemerintah. Terutama Banten adalah salah satu provinsi yang diharapkan mampu mengembangkan zona industri halal. Pemerintah daerah bisa memberikan berbagai program intensif dalam mendukung sertifikasi halal. Pemerintah daerah dapat melakukan edukasi dan sosialisasi intensif tentang administrasi, prosedur dan standar halal bagi UMK. Selain itu juga dapat memberikan stimulasi berupa subsidi bagi usaha mikro untuk mendapatkan sertifikat halal.

Dukungan juga bisa datang dari bank sentral. Bank sentral telah melonggarkan kredit (LTV/FTV) properti dan kendaraan berwawasan lingkungan. Dengan cara yang sama, bank sentral bisa membuat kebijakan pendorong untuk membuka akses permodalan yang kompetitif bagi UMKM yang berwawasan halal.

Jika ini dilakukan tentu lebih kuat lagi kontribusi bank sentral, yang selama ini sudah aktif membina kluster UMKM di daerah sebagai bagian dari strategi stabilitas ekonomi daerah. Penguatan juga telah dilakukan oleh BI dengan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pesantren di berbagai daerah.

Dengan prinsip 4 C (BI, 2018), yaitu commitment, concrete, collaborative, dan campaign, kita menunggu langkah bersama pemerintah, BI dan insitusi terkait untuk menguatkan komitmen bersama, melalui program yang kongkret, bersinergi dan berkolaborasi, intensif memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai wawasan industri halal yang tentunya dapat berdampak bagi ekonomi Indonesia di masa depan.

Bagi konsumen, tentu kebijakan pemerintah ini harus disambut gembira melalui membudayakan gaya hidup halal, dengan memprioritaskan pilihan konsumsi kita pada produk yang bersertifikat dan berlabel halal. Karena konsumen bisa membeli kebutuhannya dengan lebih nyaman. Sambil membisikkan ke telinga anak dan keluarganya “halal itu baik”. (Penulis, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here