Menuju Pilkada Berkualitas

Masudi, SE.*

Oleh : Masudi, SE

Pergantian pucuk pimpinan daerah tidak lama lagi akan digelar. Sesuai jadwal dan tahapan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum, puncak perhelatan demokrasi skala lokal tersebut dilaksanakan pekan ketiga September 2020. Ini berarti riuh rendah situasi politik kembali terjadi, khususnya di 270 daerah yang melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Masih sangat segar diingatan kita, bagaimana situasi politik tanah air menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden, DPR DPD dan DPRD lalu, berlangsung penuh emosional. Masyarakat kita setuju atau tidak, mengalami polarisasi yang sangat tajam. Beragam cara dan isu digunakan untuk menaikkan elektabilitas pihak yang didukung sekaligus disaat yang sama, menenggelamkan lawan politik. Perilaku politik belah bambu nyaris berjalan sempurna.

Hingga saat ini, luka politik dan polarisasi itu masih terasa. Banyak yang belum bisa “move on” meski hasil pemilu sudah ditetapkan. Sentimen politik berbau provokatif masih terus dimainkan, walaupun tensinya memperlihatkan penurunan. Butuh waktu lama dan upaya serius menyembuhkan luka dan membangun keharmonisan itu kekeadaan semula.

Kini, belum lagi upaya kearah penyembuhan luka politik berlangsung sempurna, masyarakat kita kembali dihadapkan dengan kontestasi politik melalui Pilkada. Suhu politik di daerah yang akan menggelar pemilihan, dipastikan akan naik. Benturan kepentingan politik di antara berbagai kelompok tidak bisa dihindarkan.

Bisa dipastikan emosi masyarakat kembali diaduk-aduk. Tujuannya agar pemilik suara dan kedaulatan itu bisa berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan politik pada calon yang diusung saat hari pencoblosan berlangsung.

Banyak yang meyakini, perseteruan politik memperebutkan kursi kepala daerah tidak sesengit pemilu presiden lalu. Selain karena skala politiknya yang bersifat lokal, konfigurasi partai politik pengusung dan pendukung pasangan calon tidak kongruen dengan pasangan calon presiden/wakil presiden. Karena lokalitas dan konfigurasi yang warna-warni ini, maka tawaran visi dan misi yang disampaikan sudah pasti tidak keluar dari batas-batas geografis daerah tersebut.

Meski begitu, tetap saja konstalasi politik lokal perlu dijaga stabilitasnya. Apalagi di beberapa daerah yang juga melakukan pilkada, sering diinterupsi dengan aksi kekerasan, intimidasi, dan agitasi politik yang memecah kesantunan dan kesatuan sosial masyarakat. Kita semua tentu tidak menginginkan praktik politik beraroma Machiavelli itu terulang di Pilkada 2020 mendatang.

Kualitas pilkada

Di luar ekses yang ditimbulkan dari perseteruan politik tersebut, pekerjaan besar yang mesti dituntaskan adalah bagaimana pelaksanaan pilkada semakin berkualitas, baik aspek prosedur maupun substansi yang dihasilkan. Ini pertanyaan yang dalam batas-batas tertentu menjadi kerisauan banyak pihak. Bahwa pilkada, dengan segala beban yang ditimbulkannya belum bisa menjawab kebutuhan masyarakat terhadap lahirnya sosok pemimpin yang mumpuni.

Harus diakui, pilkada sebagai bagian dari instrumen melaksanakan demokrasi, tidak serta-merta melahirkan sosok pemimpin yang baik, menjamin kebaikan dan kesejahteraan serta kemakmuran bagi masyarakatnya dalam waktu singkat. Butuh waktu dan proses yang panjang menuju pilkada berkualitas sebagaimana yang dibayangkan itu. Dan ini menjadi tugas kita semua bagaimana pilkada yang diseleggarakan berkualitas secara prosedur dan subtansi sekaligus.

Dalam kerangka itulah, pilkada yang menjadi bagian dari instrumen melaksanakan demokrasi, pelaksanaannya harus sejalan dengan prinsip yang demokratis. Prinsip-prinsip tersebut mengacu kepada prinsip pemilu yang selama ini diatur dalam berbagai dokumen hukum baik nasional maupun dokumen hukum internasional.

Penggunaan prinsip-prinsip tersebut dalam penyelenggaraan pemilihan politik tidak sekadar untuk mengetahui atau mengukur derajat demokratisnya sebuah pemilihan. Lebih dari itu, untuk mengidentifikasi apakah kualitasnya juga baik dan meningkat.

Sebab adanya banyak pemilihan yang dilakukan di negara demokrasi menggunakan prinsip-prinsip penyelenggara yang demokratis, tetapi sesungguhnya tidak bisa disebut sebagai pemilihan yang demokratis. Pemilihan sepanjang pemerintahan Orde Baru, adalah contoh yang bisa masuk katergori terakhir ini.

Beberapa prinsip pemilihan yang demokratis dan itu menjadi kehendak konstitusi di antaranya, kebebasan dan kerahasiaan pilihan, kesetaraan hak pilih, suara terbanyak, kepastian dan kejujuran, dan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban (Saldi Isra dan Khairul Fahmi, dalam Pemilihan Umum Demokratis; Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia : 2019).

Secara agak spesifik, Saldi Isra, berdasarkan identifikasinya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan gugatan UU Pemilu, memberikan 11 prinsip sebuah pemilihan (pemilu/pilkada) yang demokratis. Pertama, hak pilih sebagai hak konstitusional. Kedua, pembatasan hak pilih. Ketiga, prinsip non-diskriminasi. Keempat, perlakuan yang sama. Kelima, prinsip persatuan. Keenam, kepastian hukum. Ketujuh, restriksi kebijakan administratif. Kedelapan, prinsip kehati-hatian. Kesembilan, kemandirian penyelenggara pemilu. Kesepuluh, prinsip keseimbangan antar-penyelenggara pemilu, dan Kesebelas, prinsip proporsionalitas.

Selain prinsip di atas, Saldi juga menukil beberapa prinsip lain yang dirumuskan beberapa organisasi internasional yang memiliki perhatian terhadap pemilu. UNDEF, Open Society Foundation, dan TIRI, misalnya, memberikan istilah lain dari prinsip penyelenggaraan pemilu demokratis itu dengan sebutan prinsip pemilu yang berkeadilan. Ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di beberapa dokumen lain seperti dalam Universal Declaration of Human Rights, DUHAM atau dalam International Convention on Civil and Political Rights, ICPPR.

Peran penyelenggara

Meski tugas menghadirkan pilkada yang berkualitas merupakan tugas bersama, tetapi peran penyelenggara pemilihan (KPU bersama Bawaslu) dianggap paling menentukan. Karena itulah keberadaan penyelenggara dalam kancah kontestasi politik, sebagai “panitia pelaksana” harus bekerja dalam kerangka dan kaidah yang telah ada.

Patut untuk diingat, bahwa pilkada adalah konflik politik yang dilegalkan lewat undang-undang. Dengan begitu, penyelenggara pertama-tama harus memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai seorang penyelenggara. Penguasaan terhadap regulasi dan aturan teknis pemilihan merupakan syarat wajib. Itu menjadi alat untuk bisa mengurai persoalan yang muncul dengan mudah dan cepat serta berkepastian hukum.

Yang tidak kalah penting tentu penyelenggara harus berada di atas semua kelompok politik. Ini berarti hasrat dan kepentingan politik harus diletakkan pada titik nol. Sehingga seluruh sikap, tindakan, ucapan dan perilaku bebas dari tarikan politik yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan. Penyelenggara adalah agen demokrasi, bukan agen atau perpanjangan tangan kelompok tertentu untuk memuluskan hasrat merebut kekuasaan politik.

Berbekal kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni, ditambah sikap moral dan integritas yang tinggi serta netralitas yang teruji, seorang penyelenggara sejatinya mampu menjadi “panitia pelaksana” hajatan demokrasi dengan baik. Sebagian faktor penyumbang membaiknya kualitas pilkada karena penyelenggara yang mumpuni secara kapasitas dan memegang teguh semua prinsip sebagai penyelenggara. (Penulis adalah Anggota KPU Provinsi Banten 2018-2023)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here