Menteri Desa PDTT Buka Munas ke-4 Koalisi Kependudukan Indonesia

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT), Eko Putro Sandjojo membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI), di ICE BSD City, Tangerang, Banten, Kamis (12/9/2019).

TANGERANG, (KB).- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT), Eko Putro Sandjojo secara resmi membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) dengan tema “Meningkatkan dan Memantapkan Penduduk Indonesia yang Inovatif, Mandiri, Responsif dan Berdaya Saing, di Era Revolusi Industri 4.0”, di ICE BSD City, Tangerang, Banten, Kamis (12/9/2019). Sebelumnya, Rabu (11/9/2019), diselengarakan ‘malam gala dinner’.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, Bupati Landak Kalimantan Barat Dr. Karolin Margret Natasa, Kepala BPS Dr. Suharyanto, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten Drs. Aan Jumhana M.Si, Kepala DP3AKB Provinsi Banten Siti Maani Nina, Rektor Untirta Dr. Fatah Sulaiman, Prof. Dr. Muhadjir M. Darwin MPA, OPD Kependudukan, dan mitra kerja serta perwakilan Koalisi Kependudukan provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia Dr. Sonny Harry B Harmadi menyerahkan cenderamata kepada Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy pada pembukaan Munas ke-4 Koalisi Kependudukan Indonesia.*

Dalam sambutanya Menteri Desa PDDT, Eko Putro Sandjojo menyampaikan bahwa selama 74 tahun merdeka, Indonesia telah berubah dari Negara yang sangat miskin dan tidak dipandang oleh Negara-negara lain di dunia pada saat merdeka, sekarang Indonesia telah menjadi  Negara dengan ekonomi terbesar peringkat 15 dunia dengan  Produk Domestik Bruto (PDB) US$ 1,3 triliun lebih.

Ia mengatakan, banyak lembaga survey internasional yang memperkirakan bahwa pada tahun 2050 nanti, Indonesia akan menjadi Negara dengan kekuatan ekonomi nomor 4 terbesar di dunia dengan PDB lebih dari US$ 7 triliun pada saat itu. “Ini semua bisa terjadi atau tidak, tergantung bagaimana kita mengelola kependudukan dan demografi,” ujar Eko.

Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo saat menyampaikan pembekalan kepada peserta Munas ke-4 Koalisi Kependudukan Indonesia.*

Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia, Dr. Sonny Harry B Harmadi menyampaikan bahwa koalisi kependudukan bertugas melakukan advokasi dan unsur rekomendasi dan BKKBN menjadi mitra utama. “Jadi advokasi mengingatkan bahwa kalau membangun daerah kita harus berdasarkan pada struktur  kependudukan,” ujarnya.

Sonny mengatakan, pelaksanaan munas kali ini sangat strategis karena tiga (3) hal. Pertama, pemerintah sedang menyelesaikan RPJMN 2020-2024 yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas. Bahkan Presiden Jokowi mengatakan bahwa puncak periode bonus demografi akan terjadi di tahun 2020 sampai 2024. Kemudian tagline ke-74 kemerdekaan, SDM Unggul Indonesia Maju.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranomo saat memberikan pembekalan kepada peserta Munas ke-4 Koalisi Kependudukan Indonesia.*

Kedua, kita akan punya periode bonus demografi yang lebih pendek. “Tadinya kita akan selesai pada 2041 tapi sekarang periode bonus demografi kita hingga 2038 dan tidak semua provinsi akan memperoleh bonus demografi, khususnya di 8 provinsi,” ujarnya.

Ketiga, Munas ini dilakukan di tahun 2019 dimana pada tahun 2020 dimana kita akan punya sensus kependudukan. “Sensus penduduk ini merupakan pertama kalinya koalisi kependudukan mencoba mengintegrasikan dua data kependudukan yang berasal dari BPS dengan mengunakan pendekatan de facto dan data dukcapil dengan mengunakan pendekatan de jure, nanti di kuisioner sensus penduduk 2020 akan dicantumkan nomor kependudukan,” ujar Sonny.

Peserta Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 Koalisi Kependudukan Indonesia.*

Ia mengatakan, munas ini diharapkan menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah dalam mendukung visi Indonesia Kedepan, menentukan arah dan kebijakan koalisi kependudukan Indonesia dengan mendukung  satu data Indonesia untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi hasil pembangunan 2020-2024. Selain itu, memperkuat jejaring KKI di seluruh Indonesia dengan berbagai pihak terkait, memantapkan KKI di seluruh Indonesia, dan mengajak generasi muda dalam Koalisi Muda Kependudukan (KMK) agar berwawasan Kependudukan, ujar Sonny.   

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy berharap dalam pengembangan ide gagasan yang dihasilkan dari munas koalisi kependudukan Indonesia ini, dapat memberikan pemahaman dan juga gagasan untuk pembangunan kependudukan di Indonesia dan Provinsi Banten agar menjadi terukur dengan program sinergitas pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (KO)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here