Kamis, 20 September 2018

Menjauhi Halal bi (Haram)

Ba’da perayaan idul fitri, masyarakat kita selalu melengkapi silaturahminya dengan acara halal bi halal. Jenis penamaan dan kegiatan seperti ini berdasarkan literatur yang terkonfirmasi hanya dilakukan oleh umat muslim di Indonesia, bahkan di negara-negara Arab dimana Islam lahir disana, kata halal bi halal baik sebagai istilah maupun sebagai sebuah bentuk kegiatan tidak ditemukan. Dengan demikian dapatlah dipastikan bahwa halal bi halal menjadi satu rangkaian ke-khasan muslim Indonesia, seperti budaya munggahan, qunutan, dan mudik menjelang lebaran.

Tak ada cela dan sudut pandang negatif sedikitpun dari ke-khasan keber-Islam-an masyarakat Indonesia melalui istilah dan ragam bentuk seperti di atas, karena semua perilaku yang pada akhirnya menjadi budaya agama tersebut, memiliki dasar nash, argumentasi fiqih dan merupakan tafsir atas perintah Tuhan, yang mengajarkan agar kita senantiasa menyeimbangkan dua hubungan sekaligus, yaitu habluminAllah dan hablumminannaas. Dan saya kira melalui kebiasaan halal bi halal ini, maka ikhtiar membangun silaturrahmi (hablumminannaas) itu sampai pada hakikatnya yang bermakna.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) halal bi halal berarti hal maaf-memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa ramadan. Biasanya diadakan disebuah tempat (aula, auditorium dan sebagainya) dan merupakan suatu kebiasaan khas Indonesia. Membincang lebih lanjut terkait halal bil halal ada beberapa rujukan informasi yang mengulas tentang asal muasalnya, digunakan sebagai istilah, maupun sebagai bentuk kegiatan kemasyarakatan:

Pertama. Merujuk informasi yang disuguhkan oleh laman online majalah historia. merujuk dari buku biografi yang ditulis oleh Sunarto Prawirosujanto. Bahwa kata halal bi halal sudah ada sejak tahun 1935-1936. Ketika itu Sunarto belum berumur sepuluh tahun dan suka main ke taman Sriwedari yang terletak ditengah-tengah kota Solo. Ditaman ini terdapat pedagang martabak seorang India, dan pada waktu itu kudapan jenis martabak masih asing dan langka, maka strategi marketing yang dilakukan oleh orang India agar martabaknya menjadi perhatian dan dapat dibeli sekaligus menyatakan kehalalannya.

Mereka berteriak “martabak malabar. Halal bin halal” demikian dilakukan terus menerus, sehingga istilah ini menjadi familiar di telinga masyarakat. Salah satu sumber lainnya menjelaskan kegiatan halal bi halal telah dimulai sejak KGPAA Mangkunegara 1 atau dikenal pengeran Sambernyawa, yang dimana setiap selesai sholat idul fitri diadakan pertemuan antara raja dengan para punggawa dan prajurit serentak di balai istana.

Kedua. Merujuk tulisan Masdar F Mas’udi di laman www.nu.or.id. dituliskan bahwa KH.Wahab Chasbullah, salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama, yang dianggap sebagai penggagas halal bi halal pada tahun 1948. Istilah itu diajukan Wahab kepada presiden Soekarno karena elite politik tidak bersatu. Dari sanalah halal bi halal berkembang dan bertahan menjadi kebiasaan hingga saat ini.

Halal bi halal menurut Quraish Shihab (Membumikan Al Qur’an:1999) dapat dijelaskan. Pertama dari segi hukum, kata halal lawan dari kata haram, apabila diucapkan dalam konteks Halal bi halal bermakna saling memaafkan, saling menghapus dendam membebaskan dari catatan kelam dan permusuhan, sehingga siapapun yang memiliki dosa “kemanusiaan” pada hari itu akan terbebas.

Dengan demikian, Halal bi halal menurut tinjauan hukum menjadikan sikap kita yang tadinya haram/berdosa menjadi halal atau tidak berdosa lagi. Kuncinya harus ada rasa saling menyadari dosa dan kesalahan dan lalu saling memberi-menerima maaf diantara keduanya. Kedua, dari sisi bahasa, kata halal terambil dari kata halla atau halala yang mempunyai berbagai bentuk dan makna sesuai rangkaian kalimatnya. Makna-makna tersebut antara lain, menyelesaikan problem atau kesulitan atau meluruskan benang kusut atau mencairkan yang membeku atau melepaskan ikatan yang membelenggu. Ketiga tinjauan Qur’ani. Halal yang sesuai dengan syariat adalah halal yang baik bukan yang lain daripadanya.

Halal bil halal demokrasi

Karena Halal bi halal memiliki sifat universal, siapapun boleh melaksanakan kegiatan ini dalam rangka silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan dan sekaligus dapat dijadikan ajang konsolidasi ataupun penguatan kaderisasi bagi partai politik. Halal bi halal dapat juga dijadikan ajang pendidikan politik, medium penajaman visi, misi dan program politik sepanjang dapat dipastikan penyelenggaraannya sesuai dengan mekanisme dan tidak ada aturan yang dilanggar.

Sebuah waktu yang bertepatan, idul Fitri 1439 Hijriyah tahun ini yang terpaut sebelas hari dengan pelaksanaan pilkada 2018, pemilihan gubernur dan wakil gubernur di 17 provinsi, pemilihan walikota dan wakil walikota di 39 kota serta pemilihan bupati dan wakil bupati di 115 kabupaten. Termasuk dua kabupaten dan dua kota di Provinsi Banten yang menyelenggarakan pilkada dalam gelombang ini.

Pelaksanaan halal bi halal dimasyarakat yang biasana digelar berjenjang-jenjang dari tingkat RT, RW, Alumni sekolah, Instansi pemerintah dan yang lainnya dalam berbagai komunitas. Terkhusus di empat kabupaten/kota sebagaimana tersebut di atas harus distimulasi dengan kesadaran alamiah dengan nawaitu silaturrahmi dan mempererat tali persaudaraan. karena pelaksanaan pilkada di empat daerah tersebut yang tinggal menyisakan waktu kurang dari sepekan.

Jangan sampai ada penumpang gelap dalam gelaran itu, sehingga disusupi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menawarkan”transaksi” politik (serangan fajar), politisasi SARA, pengkondisian birokrasi, kepala-perangkat desa yang menguntungkan dan atau merugikan calon tertentu, maupun dalam bentuk modus lainnya. Kita harus waspada, agar pilkada berjalan dengan fair dan berintegritas tanpa politik uang, politisasi SARA, mobilisasi birokrasi termasuk kepala-perangkat desa, pun TNI-Polri.

Perihal politik uang dalam pilkada telah jelas dinyatakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia dalam pembahasan ijtima’ Ulama ke-6 dengan alasan bahwa tindakan tersebut masuk dalam kategori suap atau membuka jalan terjadinya risywah. Kemudian aturan mengenai larangan politik uang bisa dijumpai pada pasal 73 dan 187A dan pasal 187B Undang-undang Pemilihan. Pasal 187A mengandung unsur setiap orang, dengan sengaja, melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan/memberikan uang dan mempengaruhi hak pilih. 187B (1) Dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit 200juta dan paling banyak 1 milyar.

Bagi setiap orang yang menjanjikan atau memberikan uang dengan tujuan mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. 187B (2) pidana yang sama untuk pemilih yang menerima pemberian uang. Disamping itu, pasangan calon yang melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis dan massif dapat dibatalkan sebagai pasangan calon dalam pilkada setempat.

Jauhi, Halal bi (haram)

Tulisan ini sama sekali tidak dalam posisi men-syakwasangkai kegiatan baik halal bi halal sebagai sarana saling maaf memaafkan antar elemen masyarakat, namun lebih kepada pencegahan dini (early warning). Agar kita berhati-hati. Jangan karena nila setitik rusak susu Sebelanga, nilai demokrasi harus kita rawat dan jaga bersama-sama agar amanah menemukan pundaknya, pilkada melahirkan pemimpin-pemimpin dengan kualifikasi mumpuni, pemimpin yang terpilih sebagai pemimpin karena ia pantas dalam jabatan itu, bukan sekedar ingin berada dalam jabatan itu.

Kembali pada apa yang telah diingatkan Quraish Shihab, bahwa halal bi halal, membangun bingkai dan isi tentang peleburan dosa, dengan jalan saling ridlo memaafkan. Halal bi halal adalah jalan bagi segala kebaikan, meluruskan yang bengkok, mengurai yang kusut, dan mencairkan yang beku. Terakhir, masih merujuk Quraish bahwa Halal harus sesuai syari’at. Bukan malah sebaliknya melakukan reduksi makna, karena medium silaturrahmi yang baik lagi halal, digunakan untuk tujuan tidak baik (haram). Wallahu’alam. (Ali Faisal/Peminat masalah sosial)*


Sekilas Info

29 Agustus, Haul Cak Nur Ke-13

29 Agustus 2005 adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Negeri ini, 13 tahun yang lalu …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *