MENJADI MANUSIA INDO(AM)NESIA

Muhammad Fadli.*

Oleh : Muhammad Fadli

Apa yang ada di benak kita hari ini tentang Indonesia ? jawaban dari warga negaranya akan berbeda-beda tentang pertanyaan ini. Secara takdir, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, memiliki kekayan biodiversitas flora dan fauna, emas dan minyak bumi serta yang lainnya. Sejak dijajah ratusan tahun, tujuan utama para penjajah mencari harta karun bernama rempah-rempah.

Penjajahan yang terjadi menandakan sebuah kerakusan dan kebiadaban mengeksploitasi tenaga rakyat Indonesia oleh bangsa penjajah demi tujuan mereka tercapai. Segelintir orang tetap hidup mewah, siapa mereka ? penjilat yang bersekongkol dengan penjajah. Mereka tertawa di atas penderitaan saudara satu bangsanya sendiri demi mencukupi dan membantu penjajah dalam menguasai Indonesia.

Kenapa saya memulai dengan menggambarkan tentang penjajah dan penjilat pada masa kolonial ? karena saya menganggap sampai detik ini pikiran dan sifat mereka masih ada dalam elit politik dan pejabat kita sekarang. banyak kasus pejabat tentang papa minta saham, korupsi, gusur menggusur rumah warga demi pembangunan, kemiskinan, pengangguran dan banyak kondisi lainnya yang membuat hati kita lebam menahan amarah, mendoakan yang tidak baik, dan sumpah serapah yang tanpa sengaja keluar dari mulut kita karena para pejabatnya tertawa bahagia dan senang di atas penderitaan warga negaranya dengan memakai fasilitas negara dari pajak masyarakat tapi dalam pelayanan dasar, negara dan pemerintah lambat, alpa dan foya-foya seperti ke luar negeri dan hiburan lainnya.

Memang tak semua pejabat memiliki perilaku seperti ini, seperti penjilat dan foya-foya. Pejabat yang dimaksud dalam tulisan ini bisa mengarah kepada pejabat pemerintah tingkat desa sampai tingkat nasional baik legislatif maupun eksekutif. Secara psikologis masyarakat hari ini, erat kaitannya tentang pemilihan umum, kebanyakan masyarakat belum mengerti substansi mereka memilih pemimpin.

Mereka tergoda dan hanyut pada janji dan jargon kemakmuran tetapi menjadi korban kebringasan dan kebijakan pilihan mereka sendiri. Perlahan tapi pasti, psikologis mereka terketuk tentang pemimpinnya. Ketidakpuasan memimpin akan timbul dari nurani mereka. “Dimana pemimpin kita, saat masa perekonomian menipis dan harga sembako naik. Dimana pemimpin kita, saat perusahaan-perusahaan berdiri tapi rakyat tak mengais rezeki untuk bekerja ?”. Gelombang seperti ini harus diwaspadai oleh pejabat, adanya ketidakpuasan ini akan menuntut pemimpin mereka untuk hadir di tengah-tengah mereka agar mencari solusi dari sebuah persoalan yang ada.

Mari kembali pada keadaan bangsa Indonesia yang kaya raya ini, perbandingan antara kekayaan dan kemakmuran bangsa dan warga negaranya terbilang berbanding terbalik. Sebagian besar warga negaranya miskin, tidak produktif dan bodoh.  Semua potensi-potensi yang dapat dijadikan penghasilan warga negaranya hanya dihabiskan sendiri oleh penguasa, perusahaan dan bandit-bandit berdasi tak bertanggung jawab.

Mari kita mulai perbaikan moral busuk ini dengan menumbuhkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Menumbuhkan empati terhadap nilai-nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Peradaban Indonesia tentu lahir dari nilai-nilai kultural yang anggun, murah senyum, tolong menolong dan dalam waktu yang lama menghasilkan sebuah kultur dan corak budayanya masing-masing di setiap daerah. Saat tak ada pemimpin yang bijak dan tak punya wawasan luas, negeri ini tak akan menghasilkan persatuan Indonesia.

Untuk bersatu, ini adalah langkah sulit karena keberagaman bahasa, suku, ras, dan agama serta ribuan pulau-pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Untuk menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan pemimpin yang tahu kultur dan watak warga negaranya, agar persatuan dan keutuhan tetap terjalin dan terikat satu sama lain sesuai dengan yang diinginkan para pendiri negara ini.

Persatuan Indonesia dimungkinkan dengan moral rakyat dan pemimpinnya yang tertuang dalam nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan. Hal ini akan menjadi sebuah harapan besar seorang warga negara terhadap para wakilnya yang menjadi pejabat dalam membuat kebijakan agar bermusyawarah dan mencapai mufakat dengan hikmat dan bijaksana sesuai dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Mencapai kedaulatan warga negara dimungkinkan dengan daulat politik dan tahu tugas seorang pemimpinnya untuk menjadi wach dog serta menjadi kontrol sosial saat pemimpinnya lalai bertugas. 

Sebuah harapan besar saat negara maritim seperti Indonesia, yang luas laut lebih besar daripada luas daratannya, emas melimpah, biodiversitas flora dan faunanya, serta sumber daya alamnya (SDA) melimpah. Maka bisa dipastikan Indonesia menjadi sebuah welfare state karena ditopang dengan pemimpin dan rakyatnya yang learning society.

Tentulah kiranya kita bisa bekerja sama dengan pihak asing untuk bisa mengelola kekayaan alam ini, tapi godaan korupsi di tubuh elit pejabat ternyata berurat saraf dan penyakit yang sulit disembuhkan. Terhambatnya kesejahteraan karena ulah pejabatnya korup, menerima suap, membiarkan perusahaan swasta mengambil dan merampas kekayaan Bangsa dan dibawa ke luar negeri dan rakyat tak mendapat apa-apa, terkecuali yang bekerja di perusahaan tersebut.

Persoalan-persoalan fundamental seperti ini menimbulkan korban sosial, saat pejabat tak fokus dalam membuat kebijakan dari pelayanan dasar sampai inrastruktur korbannya adalah rakyat. Pejabatnya hahahihi bagi-bagi rezeki untuk di lingkaran mereka sendiri, rakyatnya kurang gizi, tak ada rezeki dan pergi ke luar negeri menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Tentulah banyak salah dan lupa yang dilakukan pejabat. Maka tugas rakyat adalah mengingatkan dan menyampaikan kondisinya dengan berbagai cara.

Hari ini kita melihat berbagai karut marut persoalan bangsa sangat kompleks seperti benang kusut dan air yang keruh. Maka sejatinya kita harus menjernihkan yang keruh dan meluruskan yang kusut. Persoalan yang sering kita lihat dan muncul hari ini adanya degradasi dari segi moral, kualitas hidup, ketimpangan ekonomi, pendidikan dan masih banyak lagi.

Pemimpin dan pejabat kita harus hadir sebagai problem solver atas persoalan yang banyak diderita oleh warga negaranya. Kerja keras harus dilakukan oleh pemerintah baik dari tingkat desa maupun tingkat nasional. Kerja nyata harus terasa oleh seluruh warga negara Indonesia tidak ada lagi omong kosong dan tidak ada lagi hanya segelintir kelompok yang merasakan dampak kebijakan, sementara yang lain terlantarkan dan tak mendapat perlakuan apa-apa.

Situasi ini dimungkinkan oleh wakil rakyat yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila serta menjadi negarawan sejati agar terciptanya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan di bidang hukum, pendidikan, pekerjaan dan lainnya. Pemerataan seperti ini agar meningkatkan kualitas warga negara agar menjadi masyarakat yang pintar, produktif , kaya dan bermoral. Kalaulah janji politik yang selalu disuguhkan selalu ditepati oleh para pejabat, maka mereka tidak amnesia dan komitmen dengan apa yang mereka ucapkan saat kampanye.

Kami dan seluruh rakyat Indonesia berharap, para elit politik, pejabat publik, akademisi dan lainnya mampu mengelola Bangsa Indonesia sebagaimana mestinya sesuai dengan cita-cita para pendiri republik ini agar indonesia menjadi aman, damai, sentosa dan sejahtera. Kita berharap para pejabat tidak amnesia dengan janji-janji kampanye, tapi kenyataannya saat menjabat dan terpilih amnesia dengan apa yang diucapkan.

Jadilah pejabat yang bermartabat, bukan penjilat dan malas-malasan bekerja. Tunjukkan bahwa bangsa ini masih memiliki harapan menjadi bangsa yang adidaya dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sadar lah pejabatku, bangkitlah masyarakat Indonesia. (Penulis adalah Presiden Mahasiswa Untirta 2018 / Ketua Bidang Kebijakan Publik KAMMI Wilayah Banten 2019)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here