Mengenal Sosiolog Hukum Islam dari Banten

Oleh : Basuni Ahmad

Banten dulu merupakan kota pelabuhan internasional. Menurut catatan Cornelis de Houtman, pemimpin VOC yang menyinggahi Banten, menyatakan kurang lebih terdapat 36 bendera kapal asing yang bersandar di Pelabuhan Banten saat itu (Memahami Aspirasi Masyarakat Banten, 2002). Berbicara Banten, kata Prof. Tihami, tidak akan ketinggalan tentang fenomena kiai dan jawara, dua frominent yang tak pernah terlewatkan. Era dulu fenomena kiai yang jawara mudah ditemui, kini seiring waktu mengalami pergeseran.

Banten fenomenal memang didukung fakta dan data. Abad 18 di Banten telah lahir seorang ulama kenamaan, yaitu Syekh Nawawi al-Bantani populer di jazirah Arabia menyandang gelar “Syaidul Hijjaj”menjadi guru dari guru belahan benua Asia-Afrika dan merupakan salah satu sanad tradisi keilmuan jaringan ulama nusantara. Termasuk guru dari pendiri ormas terbesar dan berpengaruh di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah.

Pada 1888 di Banten terjadi “Geger Cilegon”, kejadian tersebut melahirkan diksi baru “amuk” istilah tersebut merujuk pada fenomena Geger Cilegon. Amuk merupakan batas kesabaran terakhir masyarakat Banten dalam menyingkapi permasalahan yang prinsifil.

Dalam kesempatan tersebut, penulis ingin mengemukakan fenomena lain tentang Banten yang fenomenal itu, yaitu menyangkut manusia Banten kini. Manusia Banten hidup bertebaran di bumi nusantara, bahkan berdiaspora di mancanegara. Jika kita membuka Google Scholar dan kemudian mengetik “sosiologi hukum Islam” pasti akan muncul nama Mohamad Atho Mudzhar.

Mohamad Atho Mudzhar, lahir di Serang 20 Oktober 1948. Pendidikan formalnya dimulai pada Sekolah Rakyat dan Madrasah Ibtidaiyah al-Khairiyah Citangkil sekaligus (dua-duanya) tamat pada 1961. Kemudian, melanjutkan ke Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 4 tahun sampai selesai pada 1966. Dari PGAN, melanjutkan belajarnya ke Institut Agama Islam Negeri (lAIN) Jakarta, Fakultas Syari’ah pada jenjang Sarjana Muda (BA), lulus pada 1971.

Sebelum melanjutkan ke jenjang pendidikan S1, Mohamad Atho Mudzhar sempat mengajar di PGAN Cijantung, Jakarta Timur, selama 4 tahun, dari 1972-1975. Tidak puas sampai di situ, dia melanjutkan kembali pendidikannya ke jenjang S1, Sarjana Lengkap, hingga lulus pada 1975. Akhir 1975, dipindah-tugaskan ke Badan Litbang Departemen Agama Jakarta Timur.

Pada 1977, mengikuti program latihan penelitian ilmu-ilmu sosial di Universitas Hasanudin, Ujung Pandang. Pendidikan program Master (S2) dan doktornya ditempuh di luar negeri. Program S2-nya diselesaikan pada 1981 dengan memperoleh gelar Master of Social Planningand Developmentdi University of Quensland, Australia dengan predikat pujian (cum laude), sedangkan program doktornya (S3) diselesaikannya pada 1990 pada Department Islamic Studies, University of California, Los Angles, USA.

Dari pengembaraan intelektualnya menjadikan Mohamad Atho Mudzhar termasuk seorang pakar intelektual dalam bidang sosiologi hukum Islam, sehingga membawa dia dikukuhkan sebagai Guru Besar Sosiologi Hukum Islam yang merupakan karier tetinggi dalam dunia akademik.

Buku pertamanya, Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998). Dalam buku tersebut, Atho Mudzhar menguraikan pandangannya tentang perjalanan sejarah hukum Islam yang di dalamnya faktor sosial budaya memengaruhi corak produk-produk hukum Islam, baik yang berbentuk fiqh hasil ijtihad, peraturan perundangan di negeri Muslim, keputusan peradilan maupun fatwa-fatwa ulama. Oleh karena itu, hasil dari pemikiran atau produk hukum Islam tidak terlepas dari kontribusi sosial-budaya di mana ulama dan pemikir-pemikir Islam itu berada.

Meskipun dalam kaitannya dengan produk hukum yang ada dalam Alquran dan Hadist mengaturnya dalam ayat-ayatnya, tetapi tidak bisa menjawab semua persoalan yang kompleks dalam setiap umat manusia. Maka, untuk mengisi kekosongan produk hukum tersebut, para ulama telah menggunakan akalnya dan menghasilkan produk pemikiran hukum Islam yang ada saat ini, sehingga berimplikasi pada corak yang hari ini ada sebagai kajian telaah terhadap keberanian para ulama untuk menghasilkan produk hukum dalam setiap persoalan yang ada di masyarakat.

Dari sejarah peradaban pemikiran produk hukum tersebut, usaha reaktualisasi hukum Islam atau ijtihad para ulama harus terus bergulir sesuai dengan kondisi zaman, seperti dalam bidang hukum keluarga, perkawinan, dan waris atau dalam bidang lain seperti reaktualisasi dalam bidang muammalat. Tak ayal, jika di dalamnya melahirkan kontroversi yang ada di masyarakat.

Tetapi, tradisi tersebut, tidak akan punah sampai akhir hayat (kiamat), karena berada pada jalur ijtihad umat manusia. Kondisi tersebut, akan terus berkembangan seperti dalam hal sisi hukum poligami, peradilan dalam hasil pengadilan, persoalan anak angkat, dan Indonesia merupakan negara yang plural membutuhkan reaktulisasi hukum yang sesuai dengan konteks zaman.

Di antara pemikiran-pemikirannya mengenai hukum Islam terdapat dalam masalah fiqih. Menurut Prof. Atho, reaktualisasi hukum Islam dapat dilakukan dengan pemberdayaan fiqih. Dalam mengkaji fiqih, seseorang perlu terlebih dahulu membedakan antara ad-din (agama Islam) dengan al-ajkar ad-diniyah (pemikiran keagamaan Islam). Karena, masih banyak anggapan yang berkembang di masyarakat, bahwa fiqih Islam itu identik dengan ad-din (agama/hukum Tuhan), seperti halnya Alquran dan as-Sunnah.

Hakikat fiqih Islam merupakah hasil ijtihad (kerja keras) seorang mujahid (ilmuwan) dalam memberikan kepastian hukum bagi masalah yang tidak terdapat-secara tekstual di dalam Alquran maupun al-Hadith. Singkatnya fiqih merupakan produk pemikiran manusia yang dapat berubah sesuai perubahan zaman, situasi, dan kondisi tertentu yang menuntutnya. (lihat, Al-Makin (Editor) Mengenal Para Pemimpin Pascasarjana, Pascasarjana Universitas Islam Sunan Kalijaga 2014).

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi, menurut Prof. Atho, setidaknya dapat terbagi kepada lima tema: Pertama, pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema tersebut, selaras dengan Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam studi tersebut, Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola berkonsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.

Kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya qawl qadîm dan qawl jadîd al-Syâfi’î.

Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survei, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.

Keempat, studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antaragama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi serta berbagai senada lainnya.

Kelima, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian juga munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama. (lihat M Rasyid Ridla, Al-Ihkam Vol. 7 No. 2 Desember 2012).

Secara garis besar pemikiran Prof. Mohamad Atho Mudzhar lebih identik dengan ide pembaruan dalam konsep hukum Islam. Di mana hukum Islam bidang fiqh-harus sesuai dengan konteks zaman. Meskipun dalam Alquran dan Hadist menjadi pedoman dalam penentuan tema pokok untuk mengeluarkan fatwa ulama, tetapi tidak cukup berhenti sampai di sana. Maka, butuh reaktualisasi hukum Islam untuk dilakukan melalui pemberdayaan fiqh pemahaman.

Sehingga, ada tiga tipologi pemikiran Prof. Atho yang mejadi ide dan gagasan yang paling fenomenal, di antaranya: Pertama, fiqh dipahami sebagai produk pemikiran manusia yang diposisikan sebagai perangkat untuk menyelesaikan masalah-masalah ibadah, sosial, dan kehidupan manusia pada umumnya. Oleh karena itu, fiqh harus dinamis dalam merespons fenomena-fenomena sosial, jika Islam tidak ingin dianggap seperti baju yang akan dipakai jika dibutuhkan. Kedua, umat Islam secara tegas dapat membedakan antara addin dan al-ajkar al-diniyah.

Sementara, beberapa kalangan umat Islam di dunia seringkali tidak bisa membedakan antara ad-din dengan alajkar ad-diniyah. Mereka sering keliru menganggap fiqh sebagai ad-din (hukum Tuhan) sebagaimana layaknya As-Sunnah dan Alquran. Padahal, hakikat fiqh, adalah bagian dari al-ajkar ad-diniyah, yakni merupakan hasil kerja keras pemikiran mujtahid dalam memberikan kepastian hukum bagi masalah yang tidak ditemukan nash hukumnya secara qath’i baik dalam Alquran maupun as-Sunnah.

Adanya kecenderungan elevasi (peningkatan) kedudukan bagi fiqh dikarenakan tidak adanya kesadaran umat Islam, bahwa fiqh merupakan produk pemikiran manusia yang bias saja mengalami perubahan, karena berubahnya situasi dan kondisi. Ketiga, wahyu tetap dijadikan sebagai acuan hukum Islam (fiqh) dan tidak ada kerancuan persepsi terhadap fiqh, hal tersebut menjadikan pemikiran hukum Islam berada di antara kekuatan akal dan wahyu yang saling tarik-menarik dan akibatnya sulit dibedakan antara pengaruh sosio-kultural dan politik terhadap hukum Islam. (Alumni Pengkajian Islam SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Penggiat PW GP Ansor Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here