Menanti Influencer Berkoordinasi

Efi Syarifudin.*

Oleh : Efi Syarifudin

Perbedaan sikap dan strategi antar pemimpin wilayah dan pusat, membuat kita bingung tentang siapa sebenarnya nakhoda pengendali. Bahkan respon para petinggi negeri terhadap langkah pemimpin wilayah, sepertinya selalu berbeda diksi. Padahal dalam kondisi darurat seperti ini harusnya kita lupakan jauh-jauh adanya friksi.

Setiap pemimpin mungkin punya jurus sendiri, tapi kita tak boleh lupa ini negara demokrasi. Semua harus tunduk kepada konstitusi. Perbedaan persepsi dan strategi harusnya selesai pada ranah koordinasi. Kita pada dasarnya adalah satu suara, “bagaimana selamatkan negeri?”.

Wajar kemudian jika rakyat merasa semua berjalan sendiri. Lalu aktif meramaikan suasana di media sosial. Karena media sosial adalah ruang terbebas bagi publik untuk menyatakan persoalannya. Mungkin melalui media sosial bisa mewakili kegelisahan, karena wakil rakyat saat ini suaranya seperti tertahan.

Harusnya anggota DPR sampai DPRD bisa mendesak pemerintah mengambil sikap lugas. Setidaknya mereka bisa menjadi influencer positif bagi konstituennya, sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan belanja untuk membayar influencer swasta. Lebih jauh, rakyat merasa ada peran wakilnya yang benar-benar mereka pilih.

Tentang influencer kita bisa bercermin dari Siaran Pers Bank Indonesia akhir Maret lalu. Pidato Gubernur BI bernada lugas menjelaskan berbagai strategi yang telah dan akan ditempuh dengan membangun harapan di tengah pandemi. Catatan terpentingnya adalah bahwa kita tidak perlu panik dan tetap optimistis. Rupiah melemah bisa jadi itu gejolak lumrah, sebab sebagian kita terlalu gusar karena wabah. Terlebih situasinya jauh berbeda dengan 1998, fundamental ekonomi kita jauh lebih baik.

Optimistis BI didukung oleh data, bukan memotivasi semata kata. Karena memang neraca perdagangan Februari 2020 tercatat surplus 2,34 miliar dolar AS. Neraca perdagangan nonmigas pada bulan yang sama tercatat surplus 3,27 miliar dolar AS. Meningkat dari sebelumnya yang sebesar 0,53 miliar dolar AS. Cadangan devisa pada Februari 2020 adalah sebesar 130,4 miliar dolar AS.

Posisi ini setara dengan lebih dari 7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, bahkan dinyatakan berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Beberapa catatan ini yang membuat BI meyakini ketahanan eksternal ekonomi Indonesia Indonesia. Lalu menyampaikannya secara lugas kepada masyarakat agar tetap optimistis menghadapi wabah.

Maksud dari mengambil contoh pidato Gubernur BI adalah bahwa pemimpin tak perlu membeli buzzer, karena pimpinan adalah sejatinya influencer. Ia yang harus tampil menyampaikan hal positif dan rencana strategis yang disiapkan. Karena membangun kepercayaan publik bukan tentang apa yang sudah dilakukan.

Tapi apa yang sesungguhnya publik rasakan. Mengutip salah satu quote yang dipopulerkan dalam film “Revenge” tahun 2012an bahwa “Kebenaran adalah tentang pertarungan persepsi. Orang hanya melihat apa yang tampak, bukan apa yang anda kira penting”. Lalu, kita bisa melihat efek positif dari pidato tersebut. Faktanya rupiah secara perlahan beberapa hari ini mulai bergeser positif, walau masih renggang dari harapan karena masih perlu waktu.

Apa yang tampak dari persoalan kepemimpinan hari ini adalah komunikasi dan koordinasi. Sejak awal tahun kita bisa saksikan apa yang terjadi pada bencana banjir. Bukannya saling berkoordinasi, para pemimpin dan publik seolah larut dalam pertarungan narasi dan bahkan saling menyerang satu sama lain. Seharusnya hal ini tak boleh terjadi, apalagi sampai masyarakat ikut terlibat. Sehingga publik sulit pulih dari pertarungan persepsi para politisi, yang untungnya masih terkendali.

Nada yang sama masih kita rasakan dalam penanganan wabah corona saat ini. Terlihat di hadapan publik betapa berjaraknya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan wilayah. Para pemimpin wilayah seperti korban bingung, mengambil sikap dianggap melampaui pusat. Tapi diam saja, dituduh tak sigap.

Sementara pemerintah pusat tampil kurang lugas. Lalu terkotak-kotaknya dukungan publik bukan lagi pada kajian tentang strategi, tapi pada persoalan emosi. Mungkin apa yang terjadi pada kontestasi politik tahun lalu telah mengganggu kepercayaan kita satu sama lain. Bisa jadi mempersatukan elemen bangsa adalah kampanye utama yang harus digaungkan di masa awal pemerintahan, bukan memaksakan ide ibu kota baru yang bisa nanti-nanti saja.

Menghadapi bencana pandemi sebetulnya pemerintah bukan tanpa aksi. Hanya sampai hari ini publik masih bingung kenapa pemerintah memilih opsi “Darurat Sipil” dibandingkan “Karantina Kesehatan” padahal kondisi wabah hakikatnya masih bisa ditangani, hanya perlu koordinasi dan anggaran yang berani.

Beberapa strategi sebelumnya telah dipilih, namun sangat disayangkan juru bicara pemerintah malah ceroboh membangun diksi. Alih-alih membangun kesadaran publik untuk bekerja sama, malah dianggap meremehkan dan melecehkan golongan masyarakat tertentu. Tentu ini bisa mengganggu kepercayaan dan persepsi publik terhadap apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah dalam menghadapi wabah.

Sebetulnya pemerintah bisa memaksimalkan fungsi jajarannya. Presiden Jokowi harus berbagi panggung dengan wakilnya dan pemimpin daerah. Wakil presiden bisa dipercaya untuk menggerakkan para tokoh agama sebagai influencer menghadapi corona. Karena salah satu keramaian di media adalah perbedaan persepsi tokoh agama. Terlebih setelah adanya imbauan untuk menjaga jarak dengan kegiatan keagamaan dan rumah ibadah. Tokoh agama adalah influencer strategis yang memiliki pengaruh publik bahkan pengikut yang taat.

Selanjutnya pemerintah pusat harus senantiasa melibatkan pemerintah daerah. Karena pemimpin wilayah adalah influencer-nya pemerintah, yang langsung terlibat menggerakkan kebijakan di daerahnya masing-masing. Adanya sinergi dan harmoni kebijakan, tentu meminimalisasi adanya jarak perbedaan dalam menyikapi bencana dan wabah. Ada baiknya setiap kali siaran pers, walau tak bicara, pemimpin daerah perlu juga dihadirkan. Kehadiran mereka dapat memberi pesan positif kepada publik bahwa dalam melawan bencana pemerintah satu kata.

Selain itu, pemerintah harus semakin aktif mempromosikan kerja-kerjanya, bukan konfliknya. Perbedaan pandangan antara sesama pimpinan pemerintahan, termasuk teguran kepada para pejabat pemerintah cukup diselesaikan secara internal. Intinya adalah menghindari tontonan kegaduhan internal pemerintah di ruang publik. Terlebih setiap pimpinan publik hasil demokrasi, adalah juga influencer dan memiliki pendukungnya sendiri-sendiri.

Akhirnya, kita semua menanti para influencer pemerintah saling bersinergi dan berkoordinasi. Tidak usah membayar influencer swasta karena faktanya dalam kondisi wabah mereka kurang berdaya. Pemimpin pusat dan wilayah harus satu kata. Para wakil rakyat harus turun gunung. Tokoh agama harus digandeng. Jika seluruh influencer utama ini satu nada dan kata, kegaduhan sepertinya tak terlalu dirasa. Sehingga semua bisa tenang dan semangat untuk kerja, kerja dan kerja. (Penulis, Dosen FEBI UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here