Membenahi Kawasan Wisata Pascabencana Tsunami Selat Sunda

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memfokuskan pemulihan kawasan terdampak bencana tsunami selat sunda, dengan membantu rehabilitasi hunian dan kawasan pariwisata. Tujuannya agar warga terdampak bencana bisa mendapatkan tempat tinggal layak dan perekonomian kembali tumbuh.

Saat ini, verifikasi terhadap rumah warga yang rusak diterjang bencana tsunami sudah berjalan. Hasilnya ada 441 rumah rusak berat dan 1.770 lebih rusak ringan.

“Kalau rumah sudah terverifikasi, tapi kalau kerugian dalam bentuk urang kita masih (menunggu verifikasi),” kata Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Rabu (9/1/2019).

Rumah yang rusak ringan akan dibantu untuk rehabilitasi, sementara rumah rusak berat akan dibangun kembali. Pembangunan rumah rusak berat yang berada di zona merah atau dekat dengan pantai, akan dipindahkan ke lokasi yang aman. Pembangunannya sendiri, belum dapat dipastikan karena masih menunggu verifikasi lokasi yang sesuai.

“Lokasi belum, sekarang sedang mereka (Kabupaten Pandeglang) melihat, kemudian diusulkan. Setelah itu, dibangun dibantu PUPR. Itu nanti kesepakatan pemkab setempat seperti apa,” ujarnya.

Pembangunan rumah rusak berat bisa dibantu Pemprov Banten menggunakan anggaran untuk rumah tidak layak huni (RTLH). “Kita dana untuk dana tidak layak huni di Perkim (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman). Dibangun pakai dana ini sudah bangunan bagus, kokoh,” ucapnya.

Untuk rehabilitasi kawasan wisata, kata dia, dilakukan karena banyak kawasan wisata yang rusak akibat bencana.

“Rehabilitasi nanti bagaimana stabilisasi wilayah perekonomian seperti wilayah wisata. Itu kan harus difokuskan, bukan hanya pembangunan rumah tapi bagaimana memulihkan stabilitas ekonomi di kawasan pariwisata tersebut. Kita sudah minta bantuan ke Kementerian Pariwisata untuk membantu pemulihan kawasan pariwisata yang terdampak tsunami,” ucapnya.

Disinggung apakah Pemprov Banten akan memperpanjang status tanggap bencana mengingat sudah berakhir kemarin, mantan anggota DPR RI ini menjelaskan, status tanggap bencana ditetapkan sesuai kebutuhan terdampak bencana. Artinya, status ini bergantung dari permintaan kabupaten tersebut.

Rumah tahan gempa

Di tempat yang sama, Dinas Perkim Banten Moh. Yanuar mengatakan, tim dari Dinas Perkim Banten sudah melakukan verifikasi dan validasi terhadap daerah terdampak bencana. Verifikasi untuk mengetahui berapa rumah kondisi dalam rumah rusak ringan, sedang dan berat.

“Data itu sudah disampaikan ke kabupaten ke bupati untuk disepakati oleh mereka. Berdasarkan data itu nanti kita menyiapkan anggaran mana akan direhab ringan, direhab sedang dan mana yang dianggap kita rusak total,” tuturnya.

Pada Dinas Perkim Banten, ada beberapa slot anggaran yang dapat digunakan untuk memulihkan rumah warga. Antara lain menggunakan anggaran untuk rumah instan sederhana sehat (Risa). “Rumah ini tahan gempa, kurang lebih kita ada slot 40 unit,” katanya.

Selanjutnya, ada juga slot anggaran untuk pembangunan RTLH. Anggaran ini bisa digunakan untuk membantu pembangunan rusak rusak berat. “Selanjutnya kita akan berkoordinasi dengan satker terkait penggunaan dana BSPS (bantuan stimulan perumahan swadaya). Itu biasa yang rusak-rusak ringan karena itu Rp 17 juta,” ujarnya. (Sutisna)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here