Membedah Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Suasana diskusi obrolan mang fajar dengan tema "Membedah Omnibus Law RUU Cipta Kerja" di Ruang Rapat HU Kabar Banten, Kamis (12/3/2020).*

Usulan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang diinisasi pemerintah pusat menuai pro dan kontra. Penyampaian pemerintah terkait omnibus law yang berniat baik untuk menggabungkan peraturan tumpang tindih dan penghambat investasi, tak meredam emosi buruh. Berbagai upaya penolakan dilancarkan kalangan buruh termasuk di Provinsi Banten, mulai dari aksi unjuk rasa yang melibatkan ribuan massa sampai audiensi bersama stakeholder terkait.

Mereka merasa keberatan, sejumlah poin yang masuk dalam Omnibus law RUU Cipta Kerja dinilai akan merugikan kalangan buruh dan hanya menguntungkan kalangan pengusaha. Tak hanya kalangan buruh, pengamat hukum turut mempernyatakannya. Pola perumusan produk hukum yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia ini dikhawatirkan mengangkangi sejumlah tahapan dalam hirarki perundang-undangan.

Pada Obrolan Mang Fajar yang dipandu Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat Rachmat Ginandjar di Kantor Redaksi Harian Umum Kabar Banten, Kamis (12/3/2020), sejumlah kalangan mendorong dilakukannya sosialisasi, serta pelibatan unsur buruh dalam pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Sehingga prosesnya gamblang dan tak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Karyadi mengatakan, Omnibus Law RUU Cipta Kerja bertujuan menyederhanakan aturan tentang ketenagakerjaan yang tumpang tindih. Targetnya menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2024. “Mungkin aturan yang dianggap tumpang tindih, terus untuk merevisi beberapa yang menghambat investasi,” katanya.

Dalam urusan ketenagakerjaan ada sejumlah poin yang rencananya mengalami perubahan. Meliputi perubahan terkait upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang penjelasannya dimuat dalam RPP. “Ada lagi ketentuan itu ada upah sektoral khusus untuk padat karya. Kalau mengenai pesangon dari draf (Omnibus Law) RUU masih ada, yang berubah terkait penghargaan masa kerja,” ujarnya.

Mengingat bentuknya baru sebatas RUU, ada sejumlah poin yang membutuhkan penjelasan lebih dalam. Antara lain terkait jam kerja yang maksimal hanya delapan jam. “Perizinan TKA itu masih tetap bahwa akan disyaratkan sertifikat ahli. Kecuali pekerjaan khusus yang masih bisa, misalnya untuk darurat mesin rusak itu tidak ada syarat khusus,” ucapnya.

Terkait PWKT, ia mengatakan, dalam RUU itu dijelaskan perusahaan wajib memberikan uang pisah kepada pekerja yang terkena putus hubungan kerja. “Mengenai poin outsourcing pada RUU (Omnibus Law) tidak spesifik sekarang (undang-undang tentang ketenagakerjaan). Kalau sekarang jelas, ada penyedia. Di RUU seolah-olah jadi agak sedikit bias, seolah-olah,” tuturnya.

Menurut dia, Omnibus Law RUU Cipta Kerja tak menghilangkan jaminan sosial tenaga kerja. Setidaknya ada tiga program yang nanti diberikan kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan. Pertama jaminan mendapatkan pelatihan. Kedua jaminan mendapatkan penempaan kerja. Ketiga jaminan hidup selama beberapa bulan. “Tapi penjelasan selanjutnya di RPP,” katanya.

Adapun yang masih menjadi pertanyaan besar dan belum dipahaminya yaitu terkait pemberian penghargaan lain-lain kepada pekerja untuk masa kerja tertentu. “Ini enggak tahu arahan ke mana,” ucapnya.

Ia menginginkan agar pengawas ketenagakerjaan diajak bicara terkait perumusan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Sehingga pengawas ketenagakerjaan bisa memahami secara jelas arah dari RUU tersebut. “Prinsipnya perubahan perundang-undangan walaupun kami di daerah setidaknya kami dilibatkan dalam bentuk FGD lah,” ujarnya.

Pengamat Hukum dari Universitas Bina Bangsa (Uniba) Iron Fajrul Aslami mengatakan, omnibus law merupakan cara baru yang dilakukan di Indonesia. Ia menduga Presiden RI ingin meninggalkan kesejarahaan dalam kepemimpinannya terkait penyederhaan aturan yang bertabrakan dan tumpang tindih.

“Ini ada positif negatifnya, positifnya adalah saya mengakui ada aturan yang saling tabrakan, bagaimana UU ketenagakerjaan dengan investasi. Pastinya niatnya baik, bahwa ada aturan yang menghambat ekonomi. Namun negatifnya caranya benar atau tidak, dari segi asa hukum dan ketatanegaraan banyak pengamat bilang omnibus law bertentangan dengan hirarti perundang-undangan,” ucapnya.

Dari sudut pandang hukum, omnibus law menimbulkan kontroversi. Ada pakar yang mempertanyakan sejauh mana asa legalitas atau dalam artian sejauh mana omnibus law dapat dapat memperhatikan kehidupan sosial.

“Nah yang menjadi menarik UU ini atas inisiasi pemerintah dengan mengikutsertakan pengusaha dalam pembuatan draftnya. Ini menjadi titik tolak, karena keseimbangan para pihaknya di dalamnya. Tentu saja ada yang terlewatkan tidak ikut sertanya tenaga kerja sebagai pihak terpenting dalam produksi,” ucapnya.

Tak jarang, lanjut dia, pemerintah di Indonesia membuat test case dalam membuat prodak hukum. Pemerintah lempar ke publik wacananya untuk melihat sejauh mana responnya. “Jadi seakan tidak melalui kajian mendalam. Minimal tidak ada yang dirugikan dalam proses drafnya. Jangan diulangi seperti KUHP, harusnya dibuka kemudian dicari jalan tengahnya. Karena tidak mungkin memuaskan semuanya, dicari jalan tengahnya,” katanya.

Ia pun mewanti-wanti kepada serikat buruh untuk tak khawatir apabila pemerintah jadi menetapkan RUU itu menjadi undang-undang. Masih ada jalan lain untuk mengoreksinya salah satunya melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. “Tidak usah khawatir, ada jalur untuk mengoreksinya secara hukum,” ujarnya.

Ketua Bidang Sosial Politik DPD SPN Banten Ahmad Saukani mengatakan, pihaknya sudah jauh-jauh hari menghadirkan pakar hukum untuk mengkaji Omnibus Law RUU Cipta Kerja. “Ada tiga masalah dalam omnibus law, kalau untuk percepatan ekonomi justru yang ditakutkan bukan karena kerjanya mahal. Fakta dari 1993 sampai 2004, dulu dikabarkan Nike mau Vietnam, ternyata enggak,” ucapnya.

Menurut dia, UMK yang berlaku saat ini tak bisa ditawar. Terlebih akan diubah dalam omnibus law menjadi hanya mengacu pada UMP. “Tidak ada tawar menawar, perkara berhasil tidak dorongan tetap akan suarakan. Kalau proses tidak berhasil, maka proses hukum tidak akan ditinggalkan,” ucapnya.

Membuat bingung masyarakat

Ketua DPD KSPSI 1973 Imam Sukarsa menilai, Omnbus Law semacam undang-undang yang dibuat untuk membuat bingung masyarakat. “Kalau ditelaah omnibus law artinya, kita pertanyakan apa maksud pemerintah buat ini. Bagaimana pemerintah buat tanpa sosialisasi, bahkan kami tanya ke (pemerintah) daerah enggak ngerti karena tidak ada sosialiasi,” ucapnya.

Atas minimnya sosialisasi ada sejumlah poin yang akhirnya menimbulkan polemik. Pertama terkait TKA yang kabarnya akan dipermudah melalui Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Ini jelas akan memperkeruh keadaan tenaga kerja lokal yang kondisinya belum siap bersaing dengan tenaga kerja asing. “Ini sebelum (Omnibus Law) RUU diterbitkan saja aturan sudah tumpang tindih,” katanya.

Kedua terkait PWKT yang tak batasannya dan berbeda dengan kondisi saat ini. Saat ini PWKT hanya untuk jenis pekerjaan tertentu yang bersifat musiman. “Kemudian upah minimum sebetulnya hanya jaringan pengaman. Selain DKI semua daerah pakai UMK. Kalau di Banten yang dipakai UMP, apakah Tangerang yang upahnya (Rp) 4,4 juta diganti UMP yang hanya (Rp) 2 juta sekian,” ucapnya.

Tak kalah penting, Omnibus Law juga akan menghilangkan sanksi bagi perusahaan yang tak bayar upah. “Sekarang perusahaan tak bayar sesuai UMK ada pidana, tapi nanti tidak ada. Siapa yang mengatur itu, ada aturan saja ada masih banyak yang melanggar apalagi enggak ada,” ucapnya.

Ketua DPC FSPKEP Kota Cilegon Rudi Syahrudin mendorong, pemerintah tak melakukan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Pemerintah cukup merevisi Undang-undang ketenagakerjaan yang sudah berlaku. Beberapa pasal yang belum sempurna direvisi dan ditambah tanpa harus mengenyampingkan kalangan buruh. “Dilihat saja satu persatu mana yang salah, itu aja diperbaiki. Yang ada belum diperbaiki, kemudian yang belum ada ditambah,” ucapnya. (Sutisna)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here