Membedah Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Dari Tunggakan ke RS Hingga Perlunya Promkes Digencarkan

Peserta diskusi ”Obrolan Mang Fajar” di Kantor Redaksi Kabar Banten, Jl. Jenderal A. Yani No. 72 Kota Serang, foto bersama usai diskusi, Kamis (7/11/2019).*

NAIKNYA iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diharapkan dapat memperlancar pembayaran klaim ke rumah sakit. Sebab, selama ini rumah sakit menjadi salah satu pihak yang terdampak atas defisit yang dialami BPJS Kesehatan hingga mengakibatkan keterlambatan pembayaran.

Hal tersebut mengemuka saat diskusi “Obrolan Mang Fajar” bertajuk “Membedah Kenaikan BPJS Kesehatan” di Kantor Harian Umum Kabar Banten, di Jl. Jenderal A Yani No. 72 Kota Serang, Kamis (7/11/2019).

Diskusi yang dipandu Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat Rachmat Ginandjar tersebut dihadiri Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Serang Nur Hudhori Arif, Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan pada BPJS Kesehatan Cabang Serang dr. Khaterina Manurung, Sekretaris Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan, Kepala Bidang Pelayanan Medis RS Drajat Prawiranegara Serang dr. Efrizal, dan Humas RS Sari Asih Serang Agus Ramdani dan akademisi UIN SMH Banten Efi Syarifudin.

Manajer Humas Sari Asih Agus Ramdani mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan diharapkan dapat menjamin pembayaran klaim ke rumah sakit. “Tentu saja kami berharap pembayaran ke rumah sakit lebih lancar. Cash flow agar lebih cepat lagi. Jangan sampai kenaikan iuran ini untuk menutupi defisit saja. Tetapi di sini kan kami juga untuk menyesuaikan tarif INA-CBG’s (Indonesia case base Groups), gaji dokter, UMK kan naik, kemudian juga supplier obat,” kata Agus.

Ia mengungkapkan, 60 hingga 70 persen pasien RS Sari Asih merupakan peserta BPJS Kesehatan. Dengan keterlambatan pembayaran klaim BPJS tersebut pihaknya yang menanggung operasional tersebut. “Kalau dari kami memang tidak mau pinjam (dana) Pak. Kami berjuang agar tetap survive dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami utamakan mutu standar rumah sakit. Kami tidak memandang apakah pasien ini pakai BPJS, asuransi atau perusahaan,” tuturnya.

Kepala Bidang Pelayanan Medis RS Drajat Prawiranegara Serang dr. Efrizal mengatakan, rekanan rumah sakit menjadi yang paling merasakan dampak tersendatnya pembayaran klaim BPJS Kesehatan. “Obat, alkes, ini kan cukup besar. Kami juga akhirnya banyak manuver. Obat itu kan cukup banyak, bukan satu atau dua. Mereka (rekanan) kan inginnya dibayar cepat,” ucapnya.

Ia meminta pihak BPJS Kesehatan untuk menyelesaikan peserta mandiri yang dinilai banyak masalah. “Yang banyak bermasalah itu yang mandiri. Harus dipecahkan masalah itu. (iuran) Naik berapa pun, itu banyak ambil porsi permasalahan yang mandiri itu. Karena pola mereka begitu, butuh bayar, enggak cabut,” katanya.

Ia menuturkan, untuk menanggulangi keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan pihaknya menjalin kerja sama dengan rumah sakit lain dan pinjam ke bank. “Dalam kondisi seperti ini, dalam akreditasi itu wajib MoU (Memorandum of Understanding). Jadi pinjam. Ada juga mekanisme pinjam ke bank. Itu sebenarnya secara hitung-hitungan enggak rugi karena bunga ditanggung teman-teman (BPJS) juga. Memang beberapa rumah sakit agak berat karena harus izin bupati/wali kota, itu kendala besar,” ucapnya.

Sementara, Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Serang Nur Hudhori Arif menjelaskan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

“Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa pemerintah serius menjaga keberlangsungan program JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Kita sadari yang memanfaatkan program ini sudah sangat banyak,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, secara nasional pada 2018 tercatat pemanfaatan JKN-KIS sebanyak 233,9 juta layanan atau 640.822 layanan per harinya. “Kenapa iuran itu harus dinaikkan. Yang paling merasakan itu rumah sakit. Merasakan keterlambatan pembayaran. Dampak ketidaksesuaian besaran iuran dengan hitungan aktuaria,” ujar Arif.

Tunggakan Rp 194,7 miliar

Kondisi tersebut membuat BPJS Kesehatan defisit setiap tahunnya. Pada akhirnya terjadi keterlambatan pembayaran klaim ke rumah sakit. BPJS Kesehatan Cabang Serang sendiri saat ini menunggak Rp 194,7 miliar di seluruh RS wilayah kerjanya. “Tunggakan kami ke rumah sakit yang sudah jatuh tempo Rp 194,7 miliar. Secara nasional Rp 21 triliun,” ujarnya.

Selain itu, penyebab defisitnya BPJS juga karena permasalahan segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). “Jadi mereka mendaftar saat memerlukan saja. Setelah dapat pelayanan mereka tidak membayar iurannya. Non-aktif,” tuturnya.

Jangan tunggu sakit parah

Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan pada BPJS Kesehatan Cabang Serang dr. Khaterine Manurung mengimbau agar masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Jangan ketika jatuh sakit, barulah kemudian menyadari pentingnya hidup sehat yang sejatinya tidak bisa terjadi begitu saja.

“Kami berharap peserta BPJS Kesehatan sudah menyadari kondisi kesehatannya masing-masing. Jangan nunggu sakitnya parah baru ke dokter,” katanya.

Di sisi lain, peran Dinas Kesehatan juga diperlukan dalam upaya kesehatan primer. “Peran Dinkes diharapkan. Bagaimana tentang pelayanan primer yang harus tuntas. Tapi ini tidak tuntas, kenapa? Karena sarpras, SDM di pelayanan primer belum terpenuhi sesuai ketentuan. Regulasi sudah ada, tapi pelaksanaannya belum maksimal. Ujung-ujungnya lari ke rumah sakit,” ujarnya.

Selain itu, pentingnya juga peran Dinas Kesehatan dalam upaya promotif dan preventif. “Menyadarkan anak-anak supaya hidup sehat. Kalau tidak, ya tinggal tunggu waktu (penyakitnya) sama seperti orangtuanya,” tuturnya.

Menurutnya, BPJS Kesehatan mendukung program-program promotif. “Kami support di FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama). Kami siapkan anggaran, misalnya untuk kegiatan senam, pemeriksaan Inspeksi Visual Asetat (IVA), dan lainnya,” ujarnya.

Cari solusi

Sekretaris Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan mengajak seluruh masyarakat memandang BPJS kesehatan sebagai suatu yang penting. Adapun persoalan di tubuh BPJS harus dicari solusinya bersama-sama.

“Semua orang harus memandang BPJS itu penting. Lalu berorientasi lah pada solusinya bukan masalahnya. BPJS ini kan non profit di desain bukan buat untung, pasti didesain untuk rugi. Karena BPJS ini menggunakan sistem gotong royong dimana orang yang sakit bisa ketolong sama yang sehat. Kemudian orang yang sehat ini ketika sakit ditolong lagi sama yang sehat, terus seperti itu sistem gotong royong,” ujarnya.

Ia menyinggung kepala daerah yang masih mempersoalkan tentang penting tidaknya BPJS Kesehatan. “Saya menyayangkan ada seorang kepala daerah yang agak resah dengan persoalan BPJS. Ini sudah final, bukan lagi (bicara) soal penting tidak penting BPJS. Yang harus diorientasikan adalah solusinya. Iuran yang dibayarkan kepada BPJS Kesehatan dengan tarif sekian kurang maka bicara dengan DPRD bagaimana mencari solusi,” ucapnya.

Menurutnya, tunggakan peserta BPJS Kesehatan hingga defisit menjadi persoalan yang mengganggu sistem secara keseluruhan. Kata dia, banyak orang menjadi peserta BPJS Kesehatan hanya saat dirinya sakit. Sementara ketika sehat, BPJS Kesehatan tidak dibutuhkan lagi sehingga mereka tidak membayar iuran. “Orang ngerasa BPJS penting itu ketika sakit,” tuturnya.

Persoalan lainnya yaitu adanya rumah sakit yang memperburuk imej BPJS Kesehatan. “Problem yang memperparah imej BPJS, keinginan rumah sakit cash flow lancar. Tiba-tiba ada rumah sakit mungkin dikuotakan, kamar-kamar (untuk pasien BPJS. Karena RS mungkin beranggapan, misalnya kalau saya jual ke BPJS kan bayarnya lambat, sementara kan (RS) butuh uang, kalau engga bisa-bisa ngutang ke bank,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut dilematis bagi rumah sakit. “Kalau kerangka pelaksanaan secara umum itu salah. Karena pelayanan orang sakit itu enggak bisa dibisniskan dalam tanda kutip. Tapi mau gimana lagi dilema karena sistem BPJS belum ideal. Jadi akhirnya itu memperparah imej BPJS,” tuturnya.

Promotif dan preventif

Fitron juga menyampaikan solusi di tengah pro kontra kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan lebih produktif jika diarahkan pada upaya perbaikan. Misalnya, pada aspek promotif dan preventif kesehatan.

“Selama ini kan lebih banyak pada aspek kuratif, padahal tak kalah penting aspek promotif dan pereventif. Bagaimana mendorong masyarakat agar tidak sakit, harus dijaga aspek kesehatannya. Jika perlu buat imej biaya di rumah sakit itu mahal, sehingga masyarakat berupaya supaya tidak sakit, sehingga sadar untuk menjaga kesehatan,” tuturnya.

Ia memandang kepala daerah memiliki kebijakan untuk aspek promosi kesehatan (promkes) dan tindakan preventif masyarakat untuk tidak mudah sakit dengan cara menjaga kesehatan. Misalnya menggandeng kalangan swasta, seperti mini market atau swalayan menggelar senam atau kegiatan promosi kesehatan lainnya.

Akademisi Fakultas Ekonomi Bisnis UIN SMH Banten Efi Syarifudin mengatakan, salah satu yang membuat pro kontra kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena belum adanya satu pandangan dari pemangku kebijakan.

“Saya melihat pemerintah gagal dalam melakukan komunikasi publik sehingga ada ketidakpercayaan terhadap BPJS Kesehatan. Bahasa BPJS Kesehatan merugi sebagai alasan menaikkan iuran tidak tepat. Mestinya bahasa yang disampaikan yakni BPJS Kesehatan mengalami defisit,” tuturnya.

Efi mengatakan, hal yang harus menjadi perhatian yakni menyangkut layanan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang dinilai masih ribet. “Saya pikir perlu inovasi-inovasi agar masyarakat mudah melakukan pembayaran. Misalkan sistem pembayaran setengah tahun atau setahun,” kata Efi. (Tim Kabar Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here