Melalui Sinergitas, Kampung KB Jadi Garapan Bersama

Narasumber "Dialog Interaktif Pengintegrasian Peran Mitra dalam Penggarapan Kampung KB”, yang diselenggarakan BKKBN Provinsi Banten di hotel Le Dian, Rabu (24/4/2019).

SERANG, (KB).- Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Ino S Rawita mengatakan, melalui sinergitas, Kampung KB akan menjadi wilayah garapan bersama dari sisi sumber daya manusia, sumber daya alam, pendidikan, serta sarana prarasana dan bidang lainnya agar mampu menjadi masyarakat yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlaqulkarimah, ujarnya saat membuka acara “Dialog Interaktif Pengintegrasian Peran Mitra dalam Penggarapan Kampung KB”, yang diselenggarakan BKKBN Provinsi Banten di hotel Le Dian, Rabu (24/4/2019).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Perkim Provinsi Banten M Yanuar, Kepala DP3AKKB Provinsi Banten, OPD KB kabupaten/kota di Provinsi Banten, sejumlah perwakilan Korem 064/Maulana Yusuf, perwakilan kodim di wilayah Provinsi Banten serta sejumlah mitra-mitra kerja BKKBN dan 8 narasumber yakni, Drs Aan Jumhana M.Si (BKKBN Banten), Drs Tadjudin (OPD KB Kabupaten Lebak), Didi Mulyadi (OPD KB Kabupaten Pandeglang), Ide Chandra (OPD KB Kabupaten Tangerang), dr Ellen (OPD KB Kota Tangsel), Drs Bahri (OPD KB Kota Cilegon), Rina W (OPD KB Kabupaten Serang) dan Umar Dani (OPD KB Kota Tangerang).

Ino mengatakan, pemerintah Provinsi Banten memiliki Visi ‘Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlaqulkarimah’.Sebagai sebuah arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan di Provinsi Banten. Visi tersebut merupakan sebuah visi yang sangat besar dengan tingkat tantangan yang besar pula untuk diimplementasikan. 

“Masih ada kampung-kampung kumuh, kampung kemiskinan, masih ada masayrakat yang tidak sejahtera atau kurang sejahtera termasuk juga masih ada lingkungan yang memang berada di kota tapi tidak tersentuh dengan pembangunan. Inilah yang akan kita sentuh,” ujarnya. 

Ia mengatakan, BKKBN telah membentuk 310 Kampung KB yang tersebar di 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten. Hanya sayang, saat digenjot Kampung KB agar masyarakat menjadi sejahtera, masyarakat menjadi melek, faktor inklusi, integrasi kegiatan belum tersentuh oleh pihak lain makanya kita mendukung kegiatan tersebut. Melalui sinergitas, Kampung KB ini akan menjadi wilayah garapan kita bersama dari sisi sumber daya manusia dan alam, pendidikan, serta sarana prarasana dan lainnya. “Nanti, dalam rangka mendukung program itu mari kita sama-sama berdiskusi secara khusus,” ujarnya.

Kampung KB perlu kita sukseskan, mengingat setiap program yang akan kita lakukan langsung menyasar keluarga-keluarga di dalam masyarakat. “Melalui kampung KB ini kita akan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya yang ada di pedesaan, yang ada di kampung-kampung agar mampu menjadi masyarakat yang maju, mandiri, berdaya saing ,sejahtera dan berakhlaqulkarimah,”ujar Ino.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Kependudakan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten, Drs Aan Jumhana M.Si sebagai narasumber mengatakan, bahwa kampung KB adalah sebuah lokus pengarapan intervensi kerukunan dari seluruh sektor pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, dari masyarakat, untuk masyarakat. Jadi nanti lintas sektor instansi akan memfasilitasi. Ada pokja-pokja, kader-kader yang akan membahas dinamika, baik dari data, melalui pertemuan-pertemuan, atau kunjungan-kunjungan, jadi dinamika atau kondisi masyarakat bisa dipantau, ujarnya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan penggarapan Kampung KB sebagai sebuah solusi dalam mengurai permasalahan sosial di masyarakat telah berjalan selama 3 tahun  dimulai sejak pencanangan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Januari 2016 di Desa Mertasingan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Selama kurun waktu tersebut, berbagai upaya telah dilakukan agar lokus Kampung KB sebagai daerah Miskin atau DTPK dapat tergarap oleh semua Program bidang pembangunan agar apa yang menjadi output dapat tercapai, ujarnya.

Aan mengatakan, BKKBN telah membentuk sebanyak 310 Kampung KB yang tersebar di 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten. Perkembangan penggarapan Kampung KB ini sudah dilakukan evaluasi oleh pihak BPKP dengan di dapatkan hasil 86 dari rentang nilai 0-100, atau dikategorikan baik. Namun terdapat catatan untuk dilakukan upaya peningkatan yaitu dalam hal integrasi peran mitra-mitra baik pemerintah maupun swasta dalam menggarap Kampung KB.

“Untuk mewujudkan sinergitas tersebut antara lain adalah dengan melakukan penggarapan Kampung KB yang kita sepakati sebagai sebuah lokus penggarapan program-program pembangunan lintas sektor dengan mencoba mengurai dan menyelesaikan masalah dari satuan wilayah yang paling bawah,” ujar Aan.

Ia mengatakan, partisipasi masyarakat muncul karena ada niat dan kesamaan keinginan untuk membantu orang. Misalnya ada kesamaan untuk membangun wilayah, tetapi informasi yang jelas harus terpapar betul supaya kontribusi mitra-mitra kerja bisa menimbulkan kepuasan bukan hanya bagi penerima layanan.

“Sekecil apapun bantuan kepada masyarakat itu akan lebih bernilai. Maka kami menghadirkan mitra-mitra kerja supaya dapat pencerahan bahwa ternyata membangun sebuah wilayah dengan kebersamaan itu lebih cepat bisa kita capai,” ujar Aan.

Sinergitas sangat diperlukan  

Kepala Dinas Perkim Provinsi Banten, M Yanuar mengatakan, tidak hanya integrasi, namun diperlukan sinergi antar berbagai stakeholder dalam pengarapan Kampung KB. “Dalam memoles Kampung KB kita harus bersinergi dengan OPD lain tidak hanya integrasi saja. Kami sudah merencanakan bahwa di tahun 2020 kami akan memoles Kampung KB di 3 Kabupaten. Pertama di Desa Cimarga Jaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Kedua di Desa Tunjung Teja, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang dan Ketiga di Kecamatan Kroncong, Kabupaten Pandeglang. Ini yang akan kami “make over”, ujarnya.

Ia mengatakan, dalam mengarap Kampung KB, mestinya ada intervensi lain dari rumpun yang beda warna tidak hanya satu warna harus beda warna, disitulah integrasi berubah menjadi sinergi. Kalau kita ingin berintegrasi, ingin sinergis, harus ada kesadaran yang dibangun dari BKKBN untuk berperan dalam menunjang tupoksi OPD lain, begitupun sebaliknya ada kesadaran OPD lain untuk menunjang BKKBN. “Jadi, yang namanya sinergi, integrasi harus ada timbal balik dan seimbang,” ujar Yanuar. (KO)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here