Median JLS Kota Cilegon Diduga Bermasalah, Pejabat DPUTR Diperiksa

Pekerja melaksanakan proyek pembangunan Taman Median Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Cilegon beberapa waktu yang lalu. Pemkot Cilegon memutuskan mengubah nama jalan tersebut menjadi Jalan Aat Rusli.*

CILEGON, (KB).- Proyek median Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Cilegon bermasalah. Proyek senilai kurang lebih Rp 7 miliar tersebut, dilaporkan telah terjadi mark up, di mana terdapat selisih antara harga satuan kontrak dengan harga perkiraan sendiri (HPS) dari hasil survei.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Cilegon, Nana Sulaksana ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Terkait masalah tersebut, dia mengatakan, telah dimintai keterangan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, pekan lalu. Tidak hanya dia, namun sejumlah petugas juga telah menjalani pemeriksaan.

“Petugas ULP (Unit Layanan Pengadaan), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) hingga tim pembuat HPS sudah dipanggil. Tim dari Provinsi Banten sudah ke lapangan. Sekarang tinggal menunggu hasilnya,” katanya, Rabu (11/4/2018).

Menurut dia, median JLS yang dilaporkan mark up merupakan proyek pada 2016. Di mana proyek yang dimenangkan PT Dasa Malimas asal Bandung tersebut, menggarap median sepanjang 7 kilometer mulai kilometer 5 hingga ujung Ciwandan. “Itu proyek median JLS tahap dua, nilainya kurang lebih Rp 7 miliar. Panjangnya 7 kilometer, dari kilometer 5 hingga ujung Ciwandan,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, dia meyakini, jika proyek tersebut tidak bermasalah. Dasar pernyataan dia, hasil kajian Inspektorat Kota Cilegon dan tidak masuk dalam catatan Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten. “Inspektorat sudah memeriksa, hasilnya pekerjaan itu sudah sesuai prosedur. Proyek ini pun tidak jadi catatan BPK, jadi menurut saya, ini tidak masalah. Hanya gara-gara ada aduan saja, entah siapa yang mengadukannya,” ucapnya.

Sementara itu, sumber Kabar Banten di Lingkungan Kejati Banten membenarkan adanya upaya penyelidikan atas proyek median JLS 2016. Sumber menuturkan, penyelidikan dilakukan atas dasar delik aduan. “Ada laporan dari masyarakat terkait proyek JLS di Kota Cilegon. Saat ini, masih dalam proses lidik (penyelidikan),” tuturnya.

Ia mengatakan, proses penyelidikan proyek JLS dilakukan sejak dua bulan yang lalu. Penyelidik telah memintai keterangan sejumlah pihak terkait termasuk Kadis PUTR Cilegon, Nana Sulaksana. “Iya, yang bersangkutan (Nana) sudah dipanggil. Ia beberapa hari yang lalu telah datang ke sini (Kejati),” katanya.

Ia menuturkan, hasil penyelidikan sementara ada indikasi yang mengarah ke perbuatan melawan hukum. Namun demikian, penyelidik masih membutuhkan penyelidikan yang lebih mendalam. “Kalau indikasi ada (mengarah pidana). Tapi, kami masih selidiki dulu lebih mendalam,” ujarnya.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Banten, Holil Hadi enggan berkomentar saat dikonfrimasi penyelidikan proyek JLS tersebut. Ia menjelaskan, instansinya membatasi informasi penyelidikan ke media dan publik. “Saya belum mau berkomentar kalau masih dalam proses penyelidikan,” ucapnya.

Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan ekpose perkara terhadap setiap kasus yang ditangani apabila berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap atau P21. Dikhawatirkan apabila instansinya terlalu dini mengekspose perkara, maka hal tersebut akan menghambat proses penyelidikan. “Bukan kami menutupi, ada waktunya nanti. Kami akan ekspose ke media cuma untuk setiap proses penyelidikan tidak boleh berkomentar,” tuturnya. (AH/FI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here