Masyarakat Keluhkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ketua DPRD Banten Andra Soni saat memberikan sambutan dalam rangka reses di Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Jumat (22/11/2019) malam.*

TANGERANG, (KB).- Sejumlah masyarakat di Kota Tangerang mengeluhkan kenaikan dua kali lipat tarif iuran kepersertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kenaikan iuran tersebut dianggap memberatkan masyarakat terutama yang tergolong tidak mampu.

Demikian terungkap dalam reses masa persidangan ke-I yang dilakukan Ketua DPRD Banten Andra Soni. Reses dilakukan di Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Jumat (22/11/2019) malam.

Seorang masyarakat yang hadir dalam kesempatan tersebut Saadi menuturkan, kenaikan tarif iuran kepersertaan BPJS Kesehatan memberatkan masyarakat. Sebab, kenaikannya sampai 100 persen.

“Kalau harus membayar di atas Rp 50 ribu per bulan dan dia mempunyai lima orang anak, maka sudah memberatkan,” katanya.

Berdasarkan catatan wartawan, kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan bervariasi. Untuk Kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, dan kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.

Ia meminta pemerintah memperhatikan dengan cermat kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kemudian, pemerintah juga perlu memperbaiki pelayanan rumah kepada masyarakat yang menggunakan BPJS Kesehatan.

Ketua RW di Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang Sodikin menyambut baik kedatangan Ketua DPRD Banten Andra Soni dalam agenda reses.

“Beliau sebagai Ketua DPRD tidak lain untuk menjaring aspirasi kita, kira-kira apa yang mau kita usulin untuk program pembangunan,,” ujarnya.

Ia meminta Andra Soni mengaspirasikan sejumlah keluhan masyarakat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Adapun keluhan masyarakat selain kenaikan tarif iuran BPJS antara lain, buruknya drainase sekitar lingkungan Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang.

“Kurang lebih 200 meter lagi drainase, untuk tahap pertama selanjutnya ke tahap berokitnya. Kita enggak usai muluk-muluk, sedikit tapi bisa dijalankan,” katanya.

Selanjutnya, pembangunan sekolah SMA di sekitar kelurahan yang sampai saat ini belum tersedia. Sehingga masyarakat yang ingin bersekolah harus mencari ke wilayah DKI Jakarta maupun di kelurahan lain.

Mudah-mudahan ada lahan kosong, ada lapak kosong bisa bangun sekolahan. Kita mohon bantuan pak Andra. SMA merupakan kewenangan provinsi barangkali,” ujarnya.

Ketua DPRD Banten Andra Soni menuturkan, reses merupakan kegiatan anggota DPRD untuk menyerap aspirasi dari masyarakat yang menjadi konstitueannya. “Reses ini di luar masa sidang, yaitu melakukan komunikasi dua arah dengan konstituen,” ujarnya.

Ia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memilihnya pada Pemilu 2019. Sehingga mampu mengantarkan dirinya menjadi Anggota DPRD Banten. “Ujian buat saya ke depan apakah saya bisa menjadi Anggota DPRD yang sesuai dengan harapan bapak-bapak dan ibu,” ujarnya.

Terkait kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan, ia sependapat hal tersebut memberatkan masyarakat. Akan tetapi khusus masyarakat Banten yang kurang mampu tak perlu khawatir. Iuran kepesertaan BPJS Kesehatan mereka akan ditanggung oleh pemprov. “Tahun lalu (Rp) 200 miliar membayar premi (iuran kepesertaan) BPJS,” ujarnya.

Masih berkaitan dengan BPJS, politisi Partai Gerindra mengaku masih mendengar informasi terkait yang ditolak rumah sakit di Banten. “Harus jadi catatan apakah karena kesalahan rumah sakit, atau BPJS tak tertib,” katanya.

Selanjutnya terkait drainase kelurahan yang rusak ia mengatakan kewenangannya ada di Pemkot Tangerang. Akan tetapi dia tetap akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat. “SMA nanti disampaikan ke pemprov,” ujarnya.*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here