Masuk Politik Praktis, ASN Terancam Pidana

SERANG, (KB).- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serang mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar netral selama perhelatan pileg dan pilpres. Jika terlibat dalam politik praktis, maka ASN tersebut bisa terkena sanksi berupa pidana hingga disiplin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Ketua Bawaslu Kabupaten Serang, Yadi mengatakan, dalam Undang-undang ASN sendiri diatur agar mereka tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye, tim kampanye dan tim pemenangan. “Ketika itu terlibat dalam kampanye dan terbukti itu bisa kena pidana 1 tahun,” ujarnya kepada Kabar Banten dalam acara sosialisasi netralitas ASN pada Pemilu 2019 di TB Suwandi, Rabu (3/10/2018).

Yadi menjelaskan, kegiatan yang dilakukan hari ini merupakan bentuk pendidikan politik pada penyelenggara negara. Selaku pengawas pihaknya hanya bisa mengingatkan agar mereka bisa netral. “Karena mereka juga sudah tahu regulasinya. Kami mengapresiasi untuk lebih mengedepankan netralitas profesionalitas dan integritas,” katanya.

Sejauh ini, pihaknya memang belum menerima adanya laporan dugaan pelanggaran dari ASN. Namun menurut dia, jika terjadi maka pihaknya akan melaporkan ke KASN. “Paling nanti kita sampaikan ke KASN, nanti dia yang mengingatkan dan kita memproses dugaan pelanggarannya,” ucapnya.

Untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran, pihaknya akan melakukan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Selain itu juga banyak penyelenggara di tingkat desa dan kecamatan yang turut mengawasi. “Yang jelas mereka sudah mengetahui ketika ada kepala desa atau TNI/polri yang melanggar akan dipanggil,” tuturnya.

Yadi mengatakan, untuk saat ini yang menjadi perhatian salah satunya adalah media sosial. “Sosmed yang terdaftar, ada 10 akun resmi yang didaftarkan ke KPU. Kalau sekarang belum ada sih soal pelanggaran sosmed,” katanya.

Sementara, Ketua Korpri Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri mengatakan, berkaitan dengan pelaksanaan pilpres dan pileg serentak, pihaknya sengaja melaksanakan sosialisasi soal netralitas ASN.

“Ini penting untuk mengingatkan agar tidak melibatkan diri dalam politik praktis. Karena itu dilarang undang-undang. Kami tidak ingin ada anggota kami yang didapati oleh Bawaslu atau pihak lain yang nyata menceburkan diri (ke politik praktis),” ucapnya.

Jika kemudian mereka melibatkan diri, maka akan ada ancaman baik itu pidana hingga disiplin ASN. “Kalau itu terjadi berlaku juga disiplin ASN. Jadi kita tidak harapkan terjadi makanya kita ingatkan saja, intinya itu. Mereka juga harus mengingatkan kepada anggota masing-masing jangan sampai lepas kontrol karena saudara dia ikut juga (kampanye),” katanya.

Setelah sosialisasi itu, pihaknya akan langsung memberikan surat edaran kepada semua ASN. “Nanti akan ada safari kepada kecamatan juga untuk pelantikan pengurus korpri dan salah satunya materi netralitas,” ucapnya.

Entus mengatakan, yang menjadi kekhawatirannya jika ada ASN yang melanggar dan ditemukan oleh Bawaslu. Sebab, jika demikian dan dibuatkan rekomendasi kepada Pemda, maka mau tidak mau akan ditindaklanjuti. “Makanya kita ingatkan lagi supaya enggak ada yang kena,” tuturnya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here