Masalah Ketenagakerjaan Selama 2019, Kasus PKWT Mendominasi

Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang menangani 97 kasus ketenagakerjaan di tahun 2019. Dari jumlah tersebut, kasus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) paling mendominasi.

Kepala Seksi (Kasi) Penyelesaian Hubungan Industrial pada Disnakertrans Kabupaten Serang Tb Ana Supriatna mengatakan, biasanya kasus yang terjadi dalam peselisihan tenaga kerja soal mutasi, indispliner, PKWT, pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan lainnya.

Sepanjang 2019 pihaknya telah menangani kurang lebih 97 kasus ketenagakerjaan atau kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Serang. Adapun kasus yang paling dominan yaitu masalah PHK karena PKWT.

“Kasus paling banyak 2019, soal PKWT yaitu PHK karena PKWT. Jumlah seluruhnya sekitar 97 kasus,” kata Ana ditemui diruang kerjanya, Senin (6/1/2020).

Dia menjelaskan, adanya PHK karena PKWT diakibatkan karena perusahaan terkait tidak menjalankan ketentuan PKWT sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Adapun peraturan perundang-undangannya yang membahas soal PKWT yakni UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang tercantum dalam pasal 59 sampai pasal 65.

Padahal sebenarnya hampir semua perusahaan telah memahami terkait peraturan PKWT tersebut, hanya masih banyak yang melanggar atau tidak mematuhinya.

“Sebenarnya perusahaan sudah memahami soal PKWT, tapi tetap saja ada yang melanggar atau tidak melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada,” tuturnya.

Sejauh ini, kata dia, untuk sebagian kasus tersebut sudah selesai ditangani. Namun hanya ada tujuh kasus lagi di tahun lalu yang akan diselesaikan di tahun ini terkait PKWT dan hak-hak karyawan yang belum diberikan.

Biasanya untuk penyelesaian kasus perselisihan tersebut maksimal 30 hari terhitung dengan mediasinya. Tetapi sebagian ada yang diselesaikan antara perusahaan dan karyawannya saja dan tidak melibatkan mediator dari Disnakertrans Kabupaten Serang.

“Untuk 97 kasus ini beberapa sudah diselesaikan, biasanya kami langsung menyelesaikan jadi tidak lama persoalannya,” katanya.

Ana mengatakan, tahun ini pihaknya juga akan terus melakukan sosialisasi kepada perusahaan agar menjalankan peraturan yang ada. Untuk selebihnya, Disnakertrans Kabupaten Serang menyerahkan wewenangnya kepada bidang pengawasan ketenagakerjaan.

“Kami hanya bisa melakukan sosialiasasinya saja, selebihnya itu tugas pengawasan. Tapi sampai saat ini keterbatasan kami yaitu dari Sumber Daya Manusia (SDM)nya yang sedikit untuk memberikan sosialisasi ke semua perusahaan,” ujarnya. (Tresna Mulyanawati)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here