Masa Tenang Pemilu 2019, Antisipasi Politik Uang

SERANG, (KB).- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten melakukan sejumlah persiapan terkait pengawasan pemilu 2019 di masa tenang. Salah satunya mengantisipasi politik uang dan politisasi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi di Serang, mengatakan, mulai Ahad (14/4/2019) pukul 00.00 WIB, pihaknya bersama dengan Dishub dan Pol PP akan melakukan patroli penurunan alat peraga kampanye karena sudah memasuki masa tenang.

“Kita fokuskan masalah politik uang karena dalam masa kampanye potensi politik uang cukup tinggi,” kata Didih M Sudi.

Selain politik uang yang menjadi fokus pengawalan Bawaslu adalah politisasi SARA dan penggunaan tempat-tempat ibadah untuk kepentingan politik praktis pada masa tenang.

“Kami minta kepada seluruh peserta pemilu, para tim sukses dan simpatisan peserta pemilu, agar menghentikan segala bentuk kampanye memasuki masa tenang mulai 14 sampai 16 April,” ujar Didih.

Kerawanan lainnya di Banten pada masa tenang yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu yakni mobilisasi ASN dan Kepala desa.

“Jadi beberapa fokus itu lah yang akan kami lakukan pengawasan secara optimal di masa tenang ini. Kepada para peserta pemilu diimbau agar menaati peraturan yang ada, masa kampanye sudah berakhir kita tinggal persiapan memilih, gunakan hal pilih dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.

Komisioner Bawaslu Banten Abdul Rosid Sidik menambahkan, untuk melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan pemungutan suara atau pencoblosan, Bawaslu menurunkan pengawas TPS di Banten sesuai dengan jumlah TPS yakni sebanyak 33.420 TPS.

Namun demikian, kata dia, terkait dengan saksi yang disiapkan oleh partai politik, Bawaslu menyayangkan tidak maksimalnya parpol mengirimkan para saksi dalam bimbingan teknis dan pembekalan yang diselenggarakan Bawaslu.

“Parpol tidak maksimal kirim saksi, masalahnya beragam di antaranya karena faktor biaya yang harus dikeluarkan parpol untuk para saksi tersebut,” tutur Rosid.

Tertibkan APK

Penertiban alat peraga kampanye (APK) dilakukan secara serentak di berbagai daerah di Banten, memasuki hari pertama masa tenang kampanye, Ahad (14/4/2019). Masa tenang akan berlangsung hingga sehari jelang pelaksanaan Pemilu serentak 2019, Rabu (17/4/2019).

Berdasarkan pantauan Kabar Banten, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama petugas gabungan tampak kewalahan menertibkan atribut politik calon legislatif (caleg) maupun calon presiden (capres). Di Kota Serang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Satpol PP, Dishub, Kepolisian serta TNI.

“Ini adalah kelalaian dari partai politik yang tidak mau melaksanakan kewajiban mereka dengan baik dalam menertibkan APK di masa tenang. Ini merupakan gambaran perilaku yang buruk dari peserta pemilu dalam hal kedisiplinan,” kata Koordinator Penindakan pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Serang, Agus Aan Hermawan, Ahad (14/4/2019).

Akibat dari kelalaian dan ketidakdisiplinan dari peserta Pemilu tersebut, saat ini Bawaslu beserta instansi terkait sibuk untuk menurunkan APK-APK yang masih bertebaran. Bahkan, ia pun mempersilakan kepada masyarakat untuk bisa turut menertibkan APK yang berada di lingkungan sekitar.

“Silakan masyarakat untuk merapikan APK yang berada di lingkungannya. Saat ini, pidana mengenai perusakan APK sudah tidak berlaku karena sudah bukan masa kampanye. Tidak boleh ada tim kampanye maupun peserta pemilu yang marah,” ucapnya.

Dia mengatakan, petugas kesulitan terutama menertibkan APK yang berada di tempat yang tinggi. Untuk mencopotnya, petugas membutuhkan mobil crane yang saat ini tidak tersedia.

“Kami sudah bersurat kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas PUPR untuk meminjamkan alat crane dalam penertiban kali ini. Namun, mereka tidak merespon,” tuturnya.

Hal hampir senada dikatakan Komisioner Bawaslu lainnya Rudi Hartono. Dia mengatakan, masih banyak APK yang belum selesai ditertibkan. Sehingga, Bawaslu akan kembali melanjutkan penertiban itu.

“Kami terus melakukan penertiban, bahkan semalam sampai pagi pukul 02.00 dini hari,” katanya.

Kondisi yang hampir sama juga dialami Bawaslu Kabupaten Serang yang kewalahan menertibkan APK yang melibatkan petugas gabungan. Panwascam itu serentak hari ini (kemarin melakukan penertiban). Kalau di kita rencana besok (hari ini melakukan penertiban) sekalian dengan Satpol PP,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Serang, Yadi.

Dia mengatakan, pihaknya sudah melakukan penertiban APK di 29 kecamatan mulai Ahad (14/4). Penertiban yang dilakukan panwascam, kata dia, melibatkan Kasi Trantib Satpol PP dan koordinasi dengan pihak kepolisian.

Selama masa tenang, pihaknya akan terus menyisir APK yang masih terpasang. Sehingga, semua wilayah di Kabupaten Serang benar-benar steril dari APK. “Kalau masih ada, akan terus kami tertibkan, diupayakan semuanya tersisir,” ucapnya.

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Dinas Satpol PP Kabupaten Serang Hanafi mengatakan, penertiban ini akan dilaksanakan bersamaan dengan Bawaslu Kabupaten Serang. APK yang ditertibkan antara lain yang berukuran besar.

“Info dari Bawaslu APK yang kecil-kecil sudah ditertibkan oleh Panwascam masing-masing. Jadi kita ukuran baliho yang besar-besar,” ujarnya.

Ia menuturkan, penertiban APK dalam rangka memasuki masa tenang ini pihaknya akan menerjunkan sekitar 30 personel sesuai dengan permintaan Bawaslu. Adapun pelaksanaan penertiban akan berlangsung hingga 16 April.

“Titiknya di jalan protokol wilayah Serang Timur dan Barat seperti di Kecamatan Kramatwatu, Ciruas sampai Cikande. Rencananya kita juga akan meminjam mobil crane milik dishub, mengingat ukuran baliho yang cukup besar,” tuturnya. (Masykur/SJ/DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here