Sabtu, 20 Oktober 2018

Masa Bakti Jaman-Sulhi Berakhir, Urip Jadi Plh Wali Kota Serang

SERANG, (KB).- Pemprov Banten menunjuk Sekda Kota Serang Tb. Urip Henus Surawardana sebagai Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Serang. Ia akan bertugas sampai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan persetujuan usulan Penjabat (Pj) Wali Kota Serang.

Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, Gunawan Rusminto mengatakan, Pemprov Banten telah menerima surat keputusan (SK) pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang Tb. Haerul Jaman-Sulhi Choir. Namun, untuk sementara jabatan wali kota akan diisi oleh Plh karena surat persetujuan Pj Wali Kota belum keluar. “Sudah diambil staf (Biro Pemerintahan) dari Kemendagri. SK pemberhentian berlaku pada 20 September 2018,” ujarnya pada wartawan, Rabu (19/9/2018).

Terkait nama yang diajukan menjadi menjadi Pj Wali Kota Serang, ia mengatakan, sampai kemarin belum ada perubahan yakni Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten Ade Aryanto. “Sementara masih beliau, belum ada perubahan,” ucapnya.

Asda I Kota Serang, Nanang Saefudin menuturkan, meski SK Menteri Dalam Negeri terkait pemberhentian Jaman dan Sulhi ditandatangani 12 September, tetapi berlakunya mulai 20 September 2018 sejak ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT).”SK turun hari ini, jadi keduanya resmi mundur pada 20 September 2018,” tutur Nanang kepada wartawan ditemui di ruang kerjanya.

Sehingga, dia menuturkan, tugas dan fungsi keduanya akan berakhir mulai hari ini sampai pukul 00.00 malam, atau terhenti setelah DCT. Saat ini, diketahui keduanya masih melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Namun untuk besok, sudah tidak lagi mengikuti agenda yang ada di Pemerintahan Kota Serang. “Hari ini Pak Wali ada agenda, masih tetap menjalankan. Kalau besok (hari ini) ada kegiatan dengan Forkopinda kemungkinan tidak hadir,” katanya.

Sementara itu, lanjutnya, di dalam SK pemberhentian tersebut tidak sekaligus mengangkat Penjabat Wali Kota Serang. Padahal usulan penjabat sudah dilakukan oleh Pemprov Banten. “Dalam SK tidak mengangkat sekaligus penjabat wali kota. Kami sih awalnya berharap sekaligus. SK penjabat Wali Kota diusulkan oleh Pemprov Banten,” ucapnya.

Namun pihaknya meyakini bahwa saat ini pemprov sudah menyampaikan hak prerogratif pengusulan penjabat. Sementara, pemerintah kota tidak memiliki wewenang untuk mengusulkan atau mengarahkan. Namun jika SK penjabat belum turun, maka Sekda akan diangkat sebagai Plh sampai ditetapkannya penjabat wali kota. “PLH maksimal bekerja selama 15 hari termasuk hari libur. Kalau PLH itu hanya sebatas mengisi kekosongan saja,” katanya.

Dia mengatakan, untuk penjabat memiliki tugas yang hampir sama dengan wali kota. Penjabat dapat melantik dan mengesahkan Perda, termasuk mengesahkan RAPBD perubahan 2018. “Selanjutnya kami nunggu Plh Wali Kota sambil komunikasi dengan provinsi. Syukur-syukur sudah ada penjabat wali kota,” ujar Nanang.

Sementara itu, Sulhi Choir mengatakan tidak memiliki agenda kegiatan, kemarin. Dia hanya menyelesaikan surat-surat yang harus diparaf. “Hari ini ga ada agenda, kalau besok (hari ini) paling sambil pamitan dengan Forkopinda,” kata Sulhi.

Sementara itu, Tubagus Haerul Jaman mengaku belum mengetahui terkait SK Kemendagri yang telah turun. Namun ia meminta kepada seluruh OPD diharapkan dapat menyelesaikan program yang sudah diagendakan dan rencanakan sehingga hasilnya dapat dirasakan masyarakat. (TM/SN)*


Sekilas Info

Pj Wali Kota Serang Fokus Tata Pedagang Kaki Lima

SERANG, (KB).- Penjabat (Pj) Wali Kota Serang, Ade Ariyanto dalam dua bulan ini akan fokus menangani …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *