Maret 2020, Kesbangpol Kabupaten Serang Ditarget Jadi Badan

Dikdik Abdul Hamid, Kepala Sub Bagian Politik Dalam Negeri (Poldagri) Kesbangpol Kabupaten Serang.*

SERANG, (KB).- Perubahan Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sekretariat Daerah Kabupaten Serang menjadi badan ditarget terealisasi pada Maret 2020. Saat ini, menurut Bagian Kesbangpol proses perubahannya tinggal menunggu pengusulan ke Gubernur Banten Wahidin Halim dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Kepala Sub-Bagian Politik Dalam Negeri (Poldagri) Bagian Kesbangpol Kabupaten Serang Dikdik Abdul Hamid mengatakan, untuk perubahan menjadi badan ditargetkan realisasi pada Maret 2020. Ia meyakini, perubahan bisa terwujud, karena pihaknya sudah melakukan pemetaan.

“Tahapan sudah selesai semua tinggal pengajuan ke gubernur dan ke menteri (Mendagri). Itu bergantung tim bekerja,” katanya kepada Kabar Banten, Rabu (12/2/2020).

Ia menuturkan, perubahan menjadi badan mendesak, karena adanya Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 terkait penyetaraan organisasi perangkat daerah (OPD) Kesbangpol, salah satunya Kesbangpol tidak boleh melekat di OPD lain, sehingga harus berdiri sendiri.

“Kenapa (perubahan) agak lama harusnya tahun kemarin, pertama kami hadapi pilkada, sehingga anggaran sedikitnya tersedot ke pilkada,” ujarnya.

Kemudian, ucap dia, mengapa perubahan mendesak tahun ini, sebab ada Permendagri 59 terkait SOTK baru Setda, itu harus berlaku tahun ini.

“Tidak ada bagian Kesbangpol di dalamnya jadi harus keluar dulu (Kesbangpol) baru bisa jalankan SOTK baru. Dibentuk SOTK baru tidak ada kesbang hanya ada sembilan bagian,” tuturnya.

Berdasarkan hasil pemetaannya, kata dia, Kesbangpol berada pada tipe A dengan empat bidang. Namun, karena menyesuaikan dengan anggaran, Kesbangpol legawa bisa berada di tipe B dengan tiga bidang. “Kalau tipe C dengan dua bidang kami bonyok,” ujarnya.

Sementara, rencana perubahan tersebut, sudah dibahas dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (12/2/2020) dengan agenda penyampaian satu macam Raperda yang berasal dari DPRD dan tiga macam Raperda yang berasal dari Bupati Serang, di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Serang, Rabu (12/2/2020).

Sekda Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri mengatakan, pada paripurna tersebut, ada empat Raperda yang dibahas. Satu Raperda usulan DPRD, yakni tentang percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKI dan AKB).

Kemudian, tiga Raperda usulan Bupati Serang, yakni pertama Raperda Perubahan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah, kedua Raperda Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ketiga Raperda tentang Penyertaan Modal BUMD Kabupaten Serang.

Ia mengatakan, Raperda tentang perubahan kedua Perda Nomor 11 Tahun 2016 dilandasi adanya Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Kesbangpol, yakni harus menjadi badan atau kantor. Saat ini, ucap dia, pihaknya sudah melakukan kajian akademis dan mempersiapkan struktur.

“Nanti akan dibahas dengan dewan. Tapi, dalam waktu dekat Minggu ini kami akan belajar ke daerah yang sudah terbentuk badan Kesbangpol, yakni di Kota Bandung. Target kami tahun ini,” tuturnya.

Ia menyebutkan, karena berbentuk badan, maka pimpinannya, yakni eselon II. Namun, untuk saat ini, pihaknya masih akan fokus pada proses pembentukan kelembagaan lebih dulu. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here