Marak Kekerasan Seksual, Pemkot Serang Harus Bangun Sistem Perlindungan Anak

LEMBAGA Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Serang komitmen dalam membangun sistem perlindungan anak (SPA). Hal tersebut, menyusul maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Serang.

Ketua LPA Provinsi Banten Uut Lutfi mengatakan, kasus kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, serta kejahatan seksual terhadap anak tidak bisa dibiarkan dan harus menjadi tanggung jawab bersama. “Di antaranya pemerintah daerah, lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan media,” katanya kepada Kabar Banten, Kamis (11/7/2019).

LPA mendorong Wali Kota Serang memberikan pemahaman dan pembekalan kepada seluruh camat dan lurah se-Kota Serang untuk komitmen bersama dengan membuat program dan alokasi anggaran untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. “Misalnya menyelenggarakan bintek dan pelatihan konvensi hak anak (KHA) dan sistem perlindungan anak (SPA),” ujarnya.

Ia menuturkan, LPA Provinsi Banten bersama LPA Kota Serang siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemkot Serang demi terwujudnya Kota Serang Layak Anak. Menurut dia, kasus kejahatan seksual cenderung mendominasi seiring dengan kemajuan teknologi dan gaya hidup. “Tingginya kasus kejahatan seksual terhadap anak disebabkan juga oleh teknologi yang semakin canggih, medsos, dan gaya hidup,” ucapnya.

Ia menuturkan, salah satu upaya yang perlu dilakukan orangtua, adalah memberikan pendidikan tentang seks sejak dini. “Misalkan, mengenalkan organ tubuh mana yang boleh disentuh dan mana yang tidak boleh disentuh. Siapa yang boleh menyentuh dan siapa yang tidak boleh menyentuh, termasuk dalam kondisi apa orang menyentuh bagian tubuh yang sensitif,” tuturnya.

Selain itu, kata dia, ajarkan juga kepada anak untuk berani menghindar, melawan, teriak, lari, dan berani cerita kepada orangtua. “Kemudian, di lingkungan sekolah anak-anak perlu juga diberikan pemahaman dan pembekalan terkait tentang pendidikan seks dan perubahan dalam perkembangan biologisnya. Selain itu, perlu juga diberikan pembekalan untuk berani menolak bujuk rayu. Ancaman itu bisa saja berasal dari tenaga pendidik atau sesama peserta didik,” katanya.

Menurut dia, dunia usaha juga punya peranan penting dalam melakukan pencegahan terhadap tindak kejahatan seksual, di antaranya menciptakan produk yang ramah anak dan bukan produk yang memicu terjadinya tindak kejahatan terhadap anak.

“Termasuk dengan CSR (corporate social responsibility) yang ada bisa digunakan untuk sosialisasi, informasi, serta pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang terhadap pemenuhan hak-hak anak,” ujarnya.

Peran masyarakat juga, tutur dia, sangat dibutuhkan dalam hal menjaga lingkungan yang ramah anak dan tidak membiarkan terhadap perilaku warganya yang menyimpang dari norma agama, norma hukum, dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

“Bagi institusi penegak hukum, prinsip-prinsip penegakan hukum sebagai pegannya, adalah KHA, UU Perlindungan Anak dan UU SPPA sebagai hukum positif Indonesia dan mengedepankan keadilan di tengah-tengah masyarakat dalam penerapannya,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, selama Januari-Juni 2019 tercatat sebanyak 14 kekerasan seksual terhadap anak terjadi di Kota Serang. Hal tersebut, sesuai dengan catatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang. (Masykur/Rifki)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here