Minggu, 18 November 2018

Mahasiswa Unbaja Dikenalkan Manfaat Hasil Pajak Daerah

SERANG, (KB).- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten menggelar diseminasi pajak daerah dengan bertajuk Bayar Pajak Bebas Bergerak, yang diselenggarakan di Auditorium Universitas Banten Jaya (Unbaja), Selasa (6/11/2018).

Rektor Unbaja, Dr. Sudaryono mengatakan, kegiatan sosialisasi pajak daerah ini dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk dapat memahami pentingnya tertib pajak, mengingat berbagai fasilitas yang dibangun pemerintah salah satunya bersumber dari pajak daerah.

”Pajak daerah merupakan salah satu sumber penting pendapatan daerah, dimana dengan adanya pajak tersebut dapat difungsikan sebagai sumber pembiayaan terhadap pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah,” katanya.

Setiap daerah memiliki potensi-potensi pemasukan yang dapat dioptimalkan keberadaannya, tuturnya, maka perlu dilakukan adanya perluasan objek pajak daerah. Berawal dari kepentingan tersebut, terbentuklah pembagian bidang perpajakan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Adanya pemberlakuan hal tersebut merupakan bentuk pelaksanaan wewenang pemerintah daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah.

Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah Bapenda Banten, Abadi Wuryanto menguraikan 5 kewenangan pajak untuk pemerintah provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik, nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

”Sumber pendapatan terbesar pemerintah berasal dari sektor pajak kendaraan bermotor. Pendapatan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik kendaraan digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana, sementara pajak air permukaan dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor digunakan untuk dana kelestarian lingkungan, dan pajak rokok digunakan untuk kesehatan,” ucapnya.

Perwakilan dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, Kompol Warsono mengatakan, Regident Kendaraan Bermotor (ranmor) adalah fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelayakan, kepemilikan, serta pengoperasian ranmor. Dan mengenai fungsi kontrol yaitu forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti dan identifikasi ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.

”Dan yang terpenting adalah untuk tertib beradministrasi dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum,” ujarnya.

Kepala Sub bagian Sumbangan Wajib, Hukum, dan Humas, Romi Agus Wijaya menuturkan, membayar pajak sudah termasuk ke dalam Jasa Raharja, sehingga ketika terjadi kecelakaan lalu lintas mendapatkan bantuan dari Jasa Raharja. Selain itu, Jasa Raharja juga menyediakan hak santunan dengan ketentuan yang sudah berlaku.

”Bersegeralah untuk menghubungi kantor Jasa Raharja terdekat jika Anda atau keluarga mengalami kecelakaan lalu lintas,” tuturnya. (Besta/MH)*


Sekilas Info

Gelar Seminar, FISIP Untirta Dorong Keamanan Pangan Global

SERANG, (KB).- Program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sultan Ageng …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *