Mahasiswa Sorot Kinerja Anggota Dewan

CILEGON, (KB).- Front Aksi Mahasiswa (FAM) dan Lembaga Kajian Publik Kota Cilegon (LKPC) menyoroti, kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon. Mereka menilai kinerja wakil rakyat belum maksimal. Buktinya, tidak ada satu juga produk peraturan daerah (Perda) inisiatif yang dihasilkan dalam dua tahun bekerja, yakni 2016-2018.

“Saya kira ini, adalah sebuah kemunduran kinerja bagi anggota DPRD Cilegon, di mana salah satu tupoksi mereka, yakni legislasi tidak ada dari dalam. Padahal, selama ini banyak aspirasi dan keinginan warga Cilegon terkait kesejahteraan maupun perubahan taraf hidup,” kata Wakil Ketua LKPC, Juju Juhana kepada Kabar Banten, Selasa (11/12/2018).

Menurut dia, para anggota dewan tersebut, fokus kepada pemilihan legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Padahal, seharusnya mereka tetap bekerja sebagaimana mestinya secara profesional, karena hal tersebut sudah menjadi kewajibannya. “Saya kira ini adalah sebuah etika saja, ketika mereka disumpah dan dituntut dengan kinerja yang baik mewakili masyarakat pada dapilnya (daerah pemilihanya) masing-masing,” ujarnya.

Seharusnya, menurut dia, amanah tersebut tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, meski ingin mendapatkan lumbung suara. Khususnya mereka yang akan maju kembali meninggalkan kinerjanya sebagai anggota dewan.
Ia menuturkan, banyak masyarakat yang hidupnya bergantung pada sebuah aturan atau perda. Salah satu contoh perda tenaga kerja. Di mana buruh menggantungkan nasibnya pada penghasilan yang diatur melalui perda.

“Kalau masyarakatnya sejahtera, secara otomatis Kota Cilegon mengalami peningkatan dan kemajuan daerah secara universal,” ucapnya.

Hal yang hampir sama dikatakan oleh Ketua FAM Kota Cilegon, Faisal. Ia mengatakan, seharusnya anggota DPRD Cilegon bisa membagi waktu di mana dapat menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan golongan.
Perda inisiatif, menurut dia, harus dibuat legislatif maksimal 3-4 perda selama setahun, mengingat banyak sekali kepentingan masyarakat ataupun aspirasi terkait, seperti banyaknya orang asing yang bekerja di industri yang tersebar di Kota Cilegon, perlu ada perda pengawasan yang diinisiasi oleh DPRD. Selain pengawasan orang asing yang dibutuhkan.

Selain pengawasan orang asing, tutur dia, Perda UMKM juga perlu ada, mengingat selama ini pelaku UMKM merasa kesulitan dalam memasarkan produknya. Selama ini, anggota DPRD Cilegon selalu terlihat melakukan kunjungan kerja,padahal manfaatnya belum tentu bagus, apalagi diterapkan di Kota Cilegon. (HS)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here