Jumat, 14 Desember 2018
Gedung DPRD Kota Tangerang Selatan.*

Mahasiswa Kritisi Pembangunan Gedung DPRD Tangsel

TANGERANG, (KB).- Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Ikatan Alumni Sekolah Anti Korupsi Tangerang (IKA SAKTI) melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Tangsel Gedung IFA, Jalan Raya Viktor, Ciater Serpong.

Mahasiswa memprotes pembangunan Gedung Baru DPRD Tangsel di Jalan Raya Puspiptek, Setu yang tidak kunjung selesai. Padahal, proses pembangunan telah dilakukan sejak tahun 2015 dan diperkirakan telah menelan anggaran dari APBD Tangsel lebih dari Rp 200 miliar.

“Woy! Tempatin di sana jangan di sini mulu (Gedung IFA), ga malu apa ngontrak terus,” kata Aan, orator aksi di Gedung IFA. Ia menyebutkan, akibat tidak selesainya pembangunan, Pemkot Tangsel harus mengeluarkan dana tambahan sebesar Rp 1,7 miliar per tahunnya, untuk anggaran sewa Gedung DPRD Tangsel saat ini.

“Kami mendesak, agar DPRD tidak mendiamkan mangkraknya pembangunan gedung dan menjalankan fungsi pengawasannya,” ujarnya. Ia menuturkan, pihaknya menemukan beberapa permasalahan dalam kajiannya mengenai Gedung DPRD Tangerang Selatan (Tangsel) yang dinilai mangkrak.

Pertama, diduga telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pembangunan Gedung DPRD Tangsel.

“Kedua, bagaimana bisa kontraktor blacklist mengerjakan megaproyek ini. Pemenang tender pembangunan gedung DPRD tahap I tahun 2015 yang merupakan perusahaan blacklist oleh LKPP sejak 2014 sampai dengan 2016,” ucapnya.

Ketiga, dalam proses lelang pembangunan gedung DPRD tahap I tahun 2015 dalam LPSE Tangsel hanya satu perusahaan yang menawarkan harga perkiraan sendiri (HPS).

“Berdasarkan temuan kami terdapat temuan BPK mengenai hasil Audit BPK tahun 2017 menemukan, bahwa terdapat ketidakcocokan antara nilai besaran kontrak dengan nilai pembayaran proyek pembangunan gedung DPRD tahap III. Besaran nilai kontrak Rp 34.559.350.000 dan besaran nilai pembayaran Rp 32.140.195.500,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp 2.419.154.500,” tuturnya.

Tak hanya itu, menurut hasil Audit BPK tahun 2017 menemukan, bahwa penyelesaian pembangunan gedung DPRD tahap III tidak sesuai dengan kontrak. “Seharusnya, bahwa pekerjaan harus selesai pada 28 Desember 2017. Realisasi fisik sampai dengan Kamis (28/12/2017) belum mencapai 10.000, maka dilakukan perubahan kontrak addendum perpanjangan pekerjaan 50 hari dengan Nomor 027/015/ADDIII-BANG.KTR/DBPR/2017,” katanya.

Sementara itu, dalam aksinya, massa langsung ditemui oleh Ketua DPRD Tangsel, Moh Ramlie yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Tangsel, Taufik dan Kapolsek Serpong, Kompol Deddy Kurniawan. (DA)*


Sekilas Info

Bayi yang Ditemukan Terbungkus Plastik Akhirnya Meninggal

TANGERANG, (KB).- Bayi yang ditemukan terbungkus plastik di Perumahan Duta Garden, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *