Mahasiswa Kritik Pembangunan

PANDEGLANG, (KB).- Mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Pandeglang mengkritik kebijakan pemerintah dalam unjuk rasa di depan Gedung DPRD Pandeglang, Jumat (14/12/2018) sekitar pukul 14.00 WIB.

Selain itu, mahasiswa juga meminta dewan agar mengawasi ketat setiap kebijakan pembangunan yang diterapkan pemerintah daerah. Meski unjuk rasa dalam suasana diguyur hujan, namun mereka tetap bertahan sekitar dua jam berorasi di depan gedung DPRD.

Koordinator aksi, Dani Kusuma mengatakan, selama ini banyak kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Di antaranya soal alokasi anggaran dana desa atau DD untuk program aplikasi e-proposal dan website ditarget Rp 25 juta per desa. Mahasiswa juga mempertanyakan dana desa untuk pembelian sepeda RT dan RW dan bimbingan teknis (bintek) kepala desa ke Yogyakarta.

“Banyak kebijakan pemerintah daerah yang terkesan intervensi terhadap penggunaan dana desa, sehingga berimbas kepada pengurangan anggaran pembangunan di desa,” kata Dani kepada Kabar Banten, seusai aksi di gedung DPRD.

Ia meminta anggota dewan Pandeglang untuk mengawasi kebijakan pemerintah yang janggal, sehingga masyarakat tidak menjadi korban kebijakan tesebut. “Aksi ini juga bagian dari refleksi hari anti korupsi. Kami harap sebanyak 50 anggota dewan bisa berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap dewan bisa mengawasi program bintek desa ke Yogyakarta sampai menghabiskan anggaran Rp 6 juta per desa. ”Coba bayangkan, berapa besar anggaran bintek yang dikeluarkan untuk 326 desa. Itu uangnya cukup besar. Coba kalau saja uang itu dialokasikan untuk pembangunan, maka hasilnya dapat dirasakan masyarakat,” ucapnya.

Hal hampir senada dikatakan mahasiswa lainnya, Diah Mega. Ia menilai, Pemkab terkesan intervensi terhadap desa dengan pembelian sepeda dan bintek. Padahal, masih banyak pembangunan yang lebih penting membutuhkan anggaran desa. “Kita lihat masih banyak jalan rusak dan jembatan ambruk. Itu membuktikan kalau program pembangunan pemerintah selama ini belum tepat sasaran,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Pandeglang Iing Andri Supriadi akan mengawal setiap kebijakan pemerintah. Salah satunya akan mendorong pemerintah segera menggelar lelang proyek pembangunan. Ia berharap lelang bisa dilaksanakan sebelum dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA.

Dengan demikian, memasuki awal tahun kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD 2019 bisa dilaksanakan. “Kami mengapresiasi aksi mahasiswa soal percepatan lelang proyek dilaksanakan sebelum DPA. Aspirasi mahasiswa sama dengan dewan pernah mengusulkan percepatan lelang kegiatan pengadaan barang dan jasa,” tuturnya.

Menurut Iing, percepatan lelang proyek itu akan berdampak bagus pada penyerapan anggaran. Sebab, pelaksanaan kegiatan pembangunan bisa dilaksanakan awal tahun. “Tidak ada lagi persoalan yang menumpuk setiap akhir tahun anggaran, karena semua kegiatan pengadaan barang dan jasa sudah bisa dilaksanakan,” ujarnya. (IF)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here