LPJ Parpol Jadi Syarat Dapat Bantuan

Dikdik Abdul Hamid, Kepala Sub Bagian Politik Dalam Negeri (Poldagri) Kesbangpol Kabupaten Serang.*

SERANG, (KB).- Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemkab Serang meminta partai politik periode 2014-2019 menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan anggaran tahun ini. Hal itu dilakukan sebagai syarat untuk mendapatkan pencairan bantuan keuangan parpol 2019 yang akan berakhir di Oktober 2019.

Kasubag Politik Dalam Negeri (Poldagri) Bagian Kesbangpol Pemkab Serang Dikdik Abdul Hamid mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan rapat dengan partai politik periode 2014-2019. Pihaknya akan meminta komitmen parpol agar mau barter LPJ penggunaan anggaran selama sembilan bulan sejak Januari-Oktober 2019.

“Kalau enggak ada itu (LPJ), kita khawatir kalau ada partai yang enggak lolos di periode 2019-2024 kita mau minta kemana LPJ nya,” ujarnya kepada Kabar Banten, Jumat (3/5/2019).

Dikdik mengatakan, untuk bantuan parpol pihaknya sudah berkoordinasi dengan kemendagri. Perhitungannya sudah ditetapkan diangka Rp 1.500 per suara sah. Untuk tahun ini karena habis periode2014-2019 jadi jumlah bantuan dibagi 12 bulan. “Jadi dapat Rp 125 per suara sah dikalikan bulan tersisa,” katanya.

Menurut aturan, kata dia, jika partai baru dilantik dibawah tanggal 15 Oktober, berarti bantuan itu diberikan kepada partai periode 2014-2019 hanya sembilan bulan. Sedangkan untuk sisanya akan diberikan kepada partai selanjutnya yang baru.

“Karena periode mereka sudah habis per Oktober. Sedangkan kalau partai lama yang kembali dilantik (ada 11 dulu) akan dapat lagi (bantuan) selama Oktober – Desember di kali Rp 125 per jumlah suara sah,” ucapnya.

Disinggung jika ada penambahan jumlah suara dan partai yang lolos, menurut Dikdik, jumlah tersebut akan diajukan kembali diperubahan. Sedangkan untuk angkanya tetap sama yakni Rp 1.500 per suara sah. “Nanti kita lihat hasil hitung KPU ada berapa partai yang lolos,” ujarnya.

Untuk saat pencairan bantuan parpol tersebut belum cair. Sebab masih harus menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kita tunggu LHP BPK baru diajukan ke Bupati Serang dan dari sana disposisi ke kita baru kita proses ke BPKAD untuk pencairan. Mudah mudahan saja sebelum lebaran di bulan Mei nanti LHP sudah keluar, jadi kita proses sekalian,” tuturnya.

Jika kemudian kata Dikdik, LHP BPK parpol itu bermasalah, maka sesuai komitmen tidak akan diajukan atau tidak akan mendapatkan bantuan tahun ini. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here