LPA Sebut Kabupaten Pandeglang Belum Layak Anak

PANDEGLANG, (KB).- Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pandeglang Ai Erlangga mengkritik, dengan Pandeglang menyandang predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat Pratama 2019.

Soalnya, menurut dia, masih terdapat indikator yang harus dipenuhi dalam menyandang predikat tersebut.

“Saya secara pribadi mengapresiasi atas capaian KLA untuk Pandeglang. Namun, selain rasa bangga ini saya pun merasa terkejut dan aneh. Ko bisa, Pandeglang mendapat predikat KLA, sementara kita semua tahu, untuk dapat mewujudkan KLA itu banyak indikator yang harus terpenuhi,” kata Ai Erlangga, Selasa (30/7/2019).

Menurutnya, penghargaan KLA untuk Pandeglang bagi dirinya ibarat mimpi. Karena fakta yang terlihat di Pandeglang, dengan indikator yang harus dipenuhi untuk mencapai predikat KLA itu seakan jauh berbeda.

“Bagi saya ibarat mimpi, dan bagaikan orang baru bangun tidur, lantas ngelindur. Karena saya bingung, sebenarnya apa indikator penilaian pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) RI itu, bisa menetapkan Pandeglang daerah yang layak disebut sebagai KLA,” ucapnya.

Hal hampir senada disampaikan Ketua Pandeglang Care Movement (PCM), Aang Ahmed. Ia mengaku bingung dengan predikat KLA untuk Pandeglang tersebut. Karena hingga kini, salah satu indikator Pandeglang bebas dari iklan rokok di area-area publik, khususnya di lokasi yang berdekatan dengan pendidikan masih saja ditemukan.

“Bingung ko bisa, sementara masih banyak iklan dengan prodak bahan adiktif, atau iklan rokok bertebaran di area-area publik. Bahkan iklan rokok tersebut masih banyak yang posisinya berdekatan dengan sarana pendidikan. Contohnya, iklan rokok yang ada di depan TK anak saya,” ujarnya.

Ia mengatakan, belum maksimal dan belum kompaknya berbagai stakeholder yang ada, terkait pembenahan daerah atau zonasi yang masuk sebagai wilayah ramah anak. Hal itu terlihat dari sikap ego sektoral antar OPD, baik itu dinsos, pendidikan, maupun DP2KBP3A, dalam mengelola program-program yang berkaitan dengan hak-hak anak.

“Sebenarnya masih banyak yang janggal dalam pencapaian KLA untuk Pandeglang. Dimana banyaknya program yang dibentuk pemerintah daerah beserta anggarannya, seakan belum menyentuh ke substansi inti permasalahan yang sebenarnya, seperti halnya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), maupun Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (TP2PA),” katanya.

Sementara itu, Kabid Perlindungan Anak DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang Hj. Eulis Yiyi merasa bersyukur atas tercapainya predikat kabupaten layak anak (KLA). “Alhamdulillah bisa tercapai, itu berkat kerja sama kita semua seperti apa yang kita harapkan bisa tercapai,” ucapnya. (Ade Taufik/IF)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here