LKPj Kembali Buruk, Perombakan Internal Eksekutif Pemkot Cilegon Mendesak

CILEGON, (KB).- Permasalahan yang dialami Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon di 2018, dinilai tidak jauh berbeda dengan 2017. Di mana pemkot masih kesulitan untuk mencapai target-target kinerja, sehingga berpengaruh pada realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seperti diketahui, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Cilegon 2018 menunjukkan neraca anggaran yang penuh dengan persoalan, seperti sektor pendapatan yang hanya terealisasi 89,5 persen, juga sektor belanja daerah yang hanya terserap 80,5 persen.

Pada sektor pendapatan, capaian pendapatan asli daerah (PAD) hanya terealisasi 78,9 persen. Dari target Rp 733,4 miliar, sektor PAD hanya terealisasi Rp 57,3 miliar. Sementara, pada sektor belanja daerah, pemkot hanya mampu menyerap Rp 1,59 miliar dari target Rp 1,97 miliar. Hal tersebut, meliputi kinerja belanja langsung sebesar 74,9 persen dan belanja tidak langsung hanya 90,4 persen.

Jika melihat kembali neraca anggaran daerah di 2017, kinerja pemkot juga tidak sesuai harapan. Saat itu capaian PAD hanya terealisasi 85 persen, di mana target pajak daerah hanya mampu terealisasi 84,80 persen, retribusi daerah 76,22 persen, serta lain-lain pendapatan 86,60 persen. Pada sektor belanja daerah, dari rencana sebesar Rp 2,06 triliun Pemkot Cilegon hanya mampu merealisasikan Rp 1,75 triliun atau 85,28 persen.

Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Cilegon Hasbudin menuturkan, hal tersebut menunjukkan, bahwa Pemkot Cilegon harus segera melakukan pembenahan skala besar dalam hal struktur organisasi pemerintahan.

“Ini menunjukkan ada permasalahan dalam top manajemen pemerintahan. Khususnya bagaimana seorang atasan mampu mengoordinasikan bawahannya untuk memaksimalkan kinerja,” katanya saat dihubungi melalui telepon genggam, Ahad (24/3/2019).

Menurut dia, indikasi terkuat tidak maksimalnya kinerja pemkot di 2018, tidak lain, karena pengaruh banyak pejabat berstatus pelaksana tugas (plt). Hal tersebut terjadi mulai tingkat kepala seksi hingga top level, yakni jabatan wali kota.

“Lihat saja, 2018 itu Wali Kota Cilegon masih dijabat seorang plt. Edi Ariadi (Wali Kota Cilegon Edi Ariadi) saat berstatus plt tahun lalu, tidak bisa mengambil kebijakan strategis. Begitu pula pejabat-pejabat setingkat eselon II dan III yang rangkap jabatan. Ini berpengaruh besar terhadap penurunan kinerja eksekutif,” ujarnya.

Untuk itulah, pihaknya berharap besar terjadi perubahan di 2019 ini. Di mana Edi yang telah berstatus Wali Kota Cilegon definitif bisa mengambil kebijakan strategis.

“Segera rombak struktur organisasi OPD-OPD, dalam rangka meningkatkan kinerja eksekutif. Jangan lupa, tempatkan jabatan-jabatan sesuai keahlian masing-masing. Istilahnya, jangan jadikan ahli tangkap ikan sebagai tukang bangunan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Cilegon Safrudin menerangkan, banyak kegiatan lelang infrastruktur yang tertunda di 2018 lalu. Rata-rata penundaan dilakukan, karena adanya benturan antara rencana OPD dengan regulasi Pemerintah Pusat.

“Misalnya pembebasan lahan untuk kepentingan JLU (Jalan Lingkar Utara) dan Lahan Pertanian Terpadu milik DKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian) Pemkot Cilegon. Sebetulnya kan rencananya selesai di 2018, tapi regulasi dari pusat itu mengatakan tidak bisa dilakukan cepat-cepat. Sehingga, ada yang harus dilanjutkan di 2019. Ini membuat pembangunan fisik yang harusnya dilakukan di 2018 juga ikut nyeberang tahun,” tuturnya.

Namun begitu, dia meyakini, target-target kinerja di 2019 dapat tercapai dengan baik. Asalkan OPD-OPD terkait cepat mengajukan lelang kegiatan kepada pihaknya.

“Saya tidak bosan mengingatkan, agar OPD segera mengajukan lelang kepada kami, seperti yang dilakukan Dispora Cilegon, menurut saya, Dispora bagus, karena selalu cepat dalam mengajukan lelang kegiatan pembangunan Sport Center,” katanya. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here