Lima Perusahaan tak Sanggup Bayar UMK 2020

SERANG, (KB).- Lima perusahaan di Banten mengajukan penangguhan pembayaran upah sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 kepada gubernur melalui Disnakertrans Provinsi Banten. Lima perusahaan tersebut tersebar di Kabupaten dan Kota Tangerang.

Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Karna Wijaya mengatakan, sejak penetapan UMK 2020 perusahaan diberikan waktu untuk mengajukan penangguhan UMK.

Catatan yang masuk hingga kemarin sudah ada lima perusahaan yang mengajukan penangguhan. “Sampai Selasa (26/11/2019) pagi sih ada lima,” katanya saat dihubungi Kabar Banten melalui sambungan seluler.

Perusahaan yang mengajukan penangguhan merupakan perusahaan sektor garmen, tekstil dan alas kaki. “(Tersebar) di Tangerang Kota sama Kabupaten Tangerang. Biasanya garmen, tekstil, padat karya sama alas kaki,” ujarnya.

Berdasarkan pengalaman tahun lalu, ia memprediksi perusahaan yang mengajukan penangguhan akan bertambah pada Desember 2019. Adapun masa pengajuan penangguhan akan ditutup pada 16 Desember 2019. “Biasanya di Desember, sampai 16 Desember (ditutup),” ucapnya.

Setelah pengajuan penangguhan masuk, Dewan Pengupahan akan memverifikasi berkas persyaratan pengajuan penangguhan.

“Kalau persyaratan sudah lengkap kita verifikasi faktual, mengunjungi ke perusahaan-perusahaan. Kami minta (keterangan) buruh yang bekerja di sana, kami tanya apakah benar (buruh) menyetujui penangguhan yang dilakukan perusahaan tersebut,” tuturnya.

Setelah verifikasi faktual, dewan pengupahan kembali melakukan rapat untuk menyampaikan laporan. “Nah baru di situ mana perusahaan yang direkomendasi yang dikabulkan dan mana yang ditolak,” katanya.

Ia menjelaskan, pembayaran upah sesuai UMK bersifat wajib. Jika perusahaan membayar upah tak sesuai UMK tanpa pengajuan penangguhan maka yang bersangkutan terancam sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta. “(Penangguhan disampaikan) ke gubernur melalui Disnakertrans provinsi,” ujarnya.

Diketahui, Gubernur Banten mengeluarkan keputusan nomor 561/Kep.320-Huk/2019 tentang Penetapan UMK di Banten Tahun 2020. Kenaikan yang diputuskan sesuai dengan perhitungan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yakni sebesar 8,51 persen.

Dengan kenaikan tersebut besaran UMK di Banten bervariasi. Rinciannya, Kabupaten Pandeglang Rp 2.758.909.007, Kota Serang Rp 3.773.940.00, Kota Cilegon Rp 4.246.081.42, Kota Tangerang Selatan Rp 4.168.268.62, Kabupaten Tangerang Rp 4.168.269.62, Kota Tangerang Rp 4.199.029.929, Kabupaten Serang Rp 4.152.887.55, dan Kabupaten Lebak Rp 2.710.654.00.

Sebelumnya Gubernur Banten Wahidin Halim meminta buruh memahami kondisi Banten. Kenaikan upah yang terus terjadi di Banten secara tak langsung juga membebani sejumlah pabrik terutama pabrik persepatuan. Tidak sedikit pabrik persepatuan yang akhirnya hengkang.

“Kan upah itu kesepakatan dengan Apindo, kenaikannya kesepakatan. Artinya jangan lalu menolak, buruh, keberatan, demo, itukan menambah persoalan. Kita berharap semua damai lah,” ujarnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here