Lima Pejabat Pemkab Pandeglang Ikuti Seleksi di Pemprov Banten

PANDEGLANG, (KB).- Sebanyak lima (5) pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, mengikuti seleksi terbuka calon pejabat pimpinan tinggi pratama di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Kelima pejabat tersebut melamar untuk menempati sejumlah posisi strategis di Pemprov Banten.

Dari data yang dihimpun Kabar Banten, kelima pejabat itu yakni Kurnia Satriawan, yang mengikuti seleksi menjadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Riza Ahmad Kurniawan, yang mencalonkan diri menjadi Kepala Biro Bina Perekonomian. Kemudian, Didi Mulyadi dan Raden Furqon mendaftar sebagai calon Kepala Dinas Kesehatan. Sedangkan Dirut RSUD Berkah Pandeglang, Firmansyah, terpilih menjadi kandidat calon Direktur UPTD RSUD Provinsi Banten.

Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, dirinnya mendukung jajarannya bersaing ditingkat provinsi, keikutsertaan mereka justru akan memberi efek positif ketika lolos. Karena mereka bisa memberi porsi program yang lebih untuk Kabupaten Pandeglang.

“Saya setuju, berfikirnya harus ‘future of look’. Kalau mereka duduk diposisi yang penting di Pemprov Banten, efek dominonya akan ke kami, porsi program buat Pandeglang bisa lebih banyak,” katanya, Ahad (07/7/2019).

Irna mengaku tidak khawatir akan kekurangan pejabat eselon II atau III. Karena dia menyebut, kini banyak eselon III dan IV yang siap promosi mengisi kekosongan yang ditinggalkan seniornya. Irna mendoakan kelima pejabatnya itu bisa mendapat hasil terbaik.

“Saya membuka peluang bagi mereka untuk bisa dari segi karir mereka harus lebih baik. Jadi bukan saya tidak mengizinkan mereka atau melepas mereka tanpa dukungan. Semoga bisa lolos sehingga ada sinergitas dengan Pandeglang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta menuturkan, kelimanya sudah mengajukan izin untuk berpartisipasi dalam seleksi tersebut. Hanya saja bukan BKD yang mengeluarkan izin, melainkan Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

“Ini tidak melalui BKD, tetapi izin langsung ke bupati. Mereka ingin mencoba berkompetisi mungkin, kami dukung. Kalau mereka lolos, bagus,” tuturnya.

Ia mengatakan, saat ini Pandeglang masih kekurangan pejabat. Namun dia tidak bisa membatasi hak orang lain. Apalagi seleksi itu dilakukan secara terbuka, sehingga pejabat darimana pun diperkenankan terlibat.

“Kami tidak bisa membatasi hak orang, itu kan melalui open biding dan terbuka untuk siapa pun. Selama itu mereka bisa melewati proses dan lulus, kita harus apresiasi walaupun secara kebutuhan kami tetap memerlukan,” katanya. (Ade Taufik)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here