Libatkan 50 Perusahaan, BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasi Tertib Administrasi

TANGERANG, (KB).- Sebanyak 50 peserta dari perwakilan perusahaan BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Batuceper mengikuti sosialisasi Tertib Administrasi. Kegiatan yang digelar di Hotel Samala Cengkareng, Jakarta Barat, melibatkan Instansi penegak hukum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang serta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Barat.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tangerang Batu Ceper, Ferry Yuniawan, menuturkan kegiatan itu digelar rangka meningkatkan kesadaran perusahaan dan tertib administrasi pesertab BPJS Ketenagakerjaan.

“Intinya Kegiatan ini secara khusus ditujukan kepada perusahaan–perusahaan yang belum tertib administrasi, sehingga harapan akhir dari kegiatan sosialisasi ini yaitu meningkatkan ketertiban administrasi perusahaan baik itu berupa tertib pembayaran iuran maupun pelaporan data tenaga kerja,” imbuh Ferry, Selasa (23/10/2018).

Lebih lanjut, Ferry menambahkan bahwa sosialisasi ini juga menegaskan bagaimana sanksi terhadap perusahaan yang tidak tertib administrasi BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku. Pada Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada pasal 55 yang berbunyi “Pemberi Kerja tidak memungut dan menyetorkan iuran yg menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”.

Lalu, Iuran BPJS yang tidak disetorkan Pengusaha kepada BPJS, dapat berimplikasi hukum baik secara perdata maupun pidana. Penyetoran iuran tersebut masuk kedalam kategori penerimaan Negara, sehingga bila tidak disetorkan tanpa alasan yang sah dapat digugat secara perdata dan berpotensi juga dikenakan hukum pidana karena mengakibatkan kerugian keuangan Negara.

Selain itu pada Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 yakni Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial pada pasal 5 ayat 2 berbunyi “Sanksi Administratif yang berlaku terhadap pemberi kerja yang melanggar ketentuan dapat berupa: Teguran tertulis, Denda dan Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu”.

Sementara keberadaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi lebih terpusat pada Peran dan Fungsi masing-masing lembaga terhadap BPJS Ketenagakerjaan. “Kalau kami lebih lebih kepada peran serta fungsi masing masing lembaga terhadap BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Gatot S Widagdo, selaku Kepala Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Barat.

Sedangkan Rina Mariana, selaku Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang menambahkan Kejari memiliki wewenang dalam hal memberikan bantuan hukum non Litigasi kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah dilakukan.

“Artinya Kejaksaan Negeri sebagai JPN (Jaksa Pengacara Negara) dapat memanggil Perusahaan untuk melakukan negosiasi penyelesain untuk Perusahaan yang yang memiliki tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan, yang kemudian dituangkan didalam Berita acara dan Surat Pernyataan,” tukas Trynalia. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here