Lepas Status Daerah Tertinggal, Pandeglang Dinilai Belum Layak

PANDEGLANG, (KB).- Sejumlah kalangan menilai, Kabupaten Pandeglang yang sudah terlepas dari status daerah tertinggal dinilai belum layak. Soalnya, masih terdapat enam kriteria utama penilaian belum baik, yaitu ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, kapasitas keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakeristik daerah.

Seperti dikatakan oleh Akademisi Universitas Mathla’ul Anwar (Unma) Banten Eko Supriatno, sebab dalam sebuah kesuksesan kabupaten atau kota dinilai dari berbagai aspek, di antaranya aspek ekonomi, dan kondisi sosial yang damai.

”Kunci kesuksesan kabupaten atau kota adalah profil ekonomi, prospek pasar, tingkat pajak, kerangka kerja peraturan, iklim ketenagakerjaan, suplai dan tahu bagaimana, utilitas, insentif, kualitas hidup, logistik, tapak, serta identitas dan citra komunitas,” kata Eko kepada Kabar Banten, Jumat (2/8/2019).

Tetapi, kata Eko, dengan capaian tersebut jangan sampai membuat Pandeglang lupa diri. Karena, lepas dari daerah tertinggal bukan hanya di atas kertas. Sebab, kata dia, paling penting adalah implementasinya dalam kehidupan masyarakat di lapangan.

”Naik kelas jangan sampai membuat lupa diri. Karena, berbagai persoalan Pandeglang yang belum tuntas, seperti meningkatnya angka kemiskinan, masih banyak ditemukan sekolah yang rusak, jalan rusak dan berlubang, jembatan putus, irigasi yang tidak terurus, warga yang belum menikmati listrik, warga yang belum terjangkau fasilitas kesehatan, warga yang mengalami gizi buruk, dan sejumlah permasalahan sosial-ekonomi lainnya,” ucapnya.

Untuk itu, kata dia, pemkab harus lebih inovatif, jangan terlalu bersandar ke pemerintah pusat. Karena, tipikal inovatif berarti membangun daerahnya dengan kreativitas dan inovasi yang dimilikinya.

”Ia mandiri, mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Dan tidak perlu sering datang ke pemerintah pusat. Pembangunan tidak lagi terpaku kepada APBN pemerintah pusat, tetapi datang dari suntikan dana para investor swasta yang tertarik berinvestasi di daerah tersebut,” ujarnya.

Hal hampir senada dikatakan oleh Ari Supriadi pengamat pembangunan Kabupaten Pandeglang. Ia mengatakan, terdapat enam kriteria utama penilaian yaitu ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, kapasitas keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.

“Dari enam kriteria tersebut, saya memiliki catatan yang perlu diperhatikan oleh Pemkab Pandeglang, terutama di sektor kapasitas keuangan daerah. Dalam APBD 2019 dari jumlah total pendapatan daerah (TPD) Rp 2,56 triliun, Rp 1,8 triliun atau 70,6 persennya disumbang dari dana perimbangan (DBH, DAK dan DAU). Kemudian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi Rp 215,3 miliar atau baru 8,5 persen dari TPD, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berkontribusi Rp 538,7 miliar atau 21,1 persen dari TPD,” ujarnya.

Dia mengatakan, dari tiga komponen pendapatan daerah, terlihat jika PAD berkontribusi paling rendah. Kondisi ini membuat Kabupaten Pandeglang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pusat. Karena belum seimbangnya antara kebutuhan fiskal (fiscal need) dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity), sehingga memunculkan celah fiscal (fiscal gap) yang dalam hal ini ditutupi oleh perintah pusat melalui kebijakan dana perimbangan yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal horisontal (horizontal fiscal imbalance).

“Dalam lima tahun terakhir memang terjadi tren peningkatan PAD, namun angkanya masih berada di grade 0-25 persen atau pola hubungan dan tingkat kemampuan daerahnya bersifat instruktif. Ini menjadi PR (Pekerjaan Rumah) bagi pemerintah daerah ke depan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang Kurnia Satriawan mengatakan, berdasarkan hasil penilaian pemerintah pusat yang selanjutnya ditetapkan berdasarkan keputusan menteri desa dan PDT nomor 79 tahun 2019, Kabupaten Pandeglang termasuk dalam salah satu dari 62 kabupaten tertinggal yang berhasil terentaskan.

”Yang dimaksud kabupaten tertinggal adalah kabupaten yang masyarakat dan wilayahnya relatif kurang berkembang, dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Ketertinggalan daerah tersebut dapat diukur berdasarkan enam kriteria utama yaitu ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, kapasitas keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah,” katanya.

Ia mengatakan, upaya pembangunan daerah yang terencana dan sistematis adalah hal penting agar terlepas dari daerah tertinggal, sehingga setara dengan daerah lain di Indonesia yang telah maju.

”Berkat kerja bersama seluruh komponen pembangunan dan dukungan semua pihak, ukuran ketertinggalan yang menjadi dasar penilaian pemerintah pusat tampaknya meningkat. Semoga Pandeglang akan semakin baik dan sejahtera masyarakatnya, sehingga sejajar dengan daerah yang sudah lebih dulu maju sebelumnya,” ujarnya. (Ade Taufik/IF)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here