Lelang Jabatan Pemprov Banten Harus Pertimbangkan Pengalaman Kerja

SERANG, (KB).- Lelang jabatan di lingkungan Pemprov Banten seharusnya mempertimbangkan pengalaman kerja sebagai salah satu dasar menetapkan peserta yang terpilih. Meski demikian, kedekatan dengan gubernur dianggap cukup menentukan atau memiliki peluang yang lebih besar.

Hal itu dikatakan Akademisi Untirta Suwaib Amirudin, Ahad (7/7/2019), ketika dimintai tanggapan terkait proses lelang jabatan di lingkungan Pemprov Banten. Pada prinsipnya, menurut dia, seluruh peserta memiliki peluang yang sama. Akan tetapi, dia menilai peserta yang dianggap dekat dengan Gubernur Banten memiliki peluang yang lebih besar.

“Tetapi yang di luar provinsi saya pikir harus dipilih yang betul-betul memiliki wawasan terbuka. Taro lah yang memiliki wawasan terbuka itu misalnya dari Tangerang, karena terbiasa dengan situasi birokrasi yang lebih banyak hal-hal yang diselesaikan. Ketimbang dengan dari Pandeglang atau Lebak,” katanya.

Menurut dia, pansel seharusnya lebih mempertimbangkan pengalaman kerja. Hal itu dilakukan agar peserta yang terpilih mampu melaksanakan tugas dengan baik dan profesional. “Seleksinya itu harus dilihat dulu dari segi pengalaman calon. Pernah berkeliling di mana saja, karena duduk di Eselon II itukan butuh pengalaman yang mumpuni,” ujarnya.

Dia mengatakan, pengalaman kerja akan mempengaruhi kualitas kepemimpinan dalam jabatan yang diemban, terutama terhadap kemampuan manajerial. “Kalau pengalaman itu akan mengarah kepada manajerial, bagaimanapun pengalaman paling utama,” ucap pria yang juga alumni Unpad Bandung ini.

Namun bukan hanya pengalaman, kata dia, pansel juga perlu menelusuri kinerja peserta selama menduduki jabatan sebelumnya. “Apakah dia berkinerja baik atau dia berkinerja buruk. Sebenarnya, kinerja itu bisa dilihat bukan sekadar target pencapaian atau target anggaran yang dihabiskan. Akan tetapi, apakah selama ini ada inovasi yang dilakukan oleh beliau yang mencalonkan itu,” tuturnya.

Tidak kalah penting, peserta lelang jabatan yang terpilih juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan legislatif. “Itu juga penting karena jangan sampai ketika duduk menjadi kepala dinas, itu tidak mampu meyakinkan legislatif pada saat misalnya anggaran atau realisasi anggaran. Itu yang kira penting bagi calon kepala dinas,” katanya.

Untuk diketahui, sebanyak 23 peserta lelang jabatan dinyatakan lolos seleksi administrasi dan telah mengikuti tes kesehatan beberapa waktu lalu. Pengumuman tes kesehatan direncanakan dalam waktu dekat. Jumlah peserta masing-masing jabatan yang sudah mengikuti tes kesehatan terdiri atas jabatan Kepala Dinas Kesehatan lima orang, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6 orang, Kepala Biro Bina Perekonomian 7 orang dan Direktur UPTD RSUD Banten 5 orang.

Peserta yang lolos didominasi oleh pejabat di lingkungan Pemprov Banten sebanyak 15 orang, disusul Pemkab Pandeglang 5 orang, Pemkot Tangerang 2 orang dan Pemkab Lebak seorang. Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim tidak memiliki kriteria khusus peserta lelang jabatan yang harus terpilih. Ia menyerahkan seluruhnya kepada timsel untuk menentukan. “Sudah ada prosedurnya,” ujarnya.

Pejabat Pandeglang

Sementara itu, lima pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang mengikuti seleksi terbuka calon pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Dari data yang dihimpun Kabar Banten, kelima pejabat itu yakni Kurnia Satriawan, yang mengikuti seleksi menjadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Riza Ahmad Kurniawan yang mengikuti seleksi jabatan Kepala Biro Bina Perekonomian.

Selanjutnya Didi Mulyadi dan Raden Furqon mendaftar seleksi Kepala Dinas Kesehatan. Sedangkan Dirut RSUD Berkah Pandeglang Firmansyah, mengikuti seleksi Direktur UPTD RSUD Banten.

Bupati Pandeglang Irna Narulita mendukung jajarannya bersaing di tingkat provinsi. Keikutsertaan mereka, menurut dia, justru akan memberi efek domino positif ketika lolos. Sebab, mereka bisa memberi porsi program yang lebih untuk Pandeglang. “Saya setuju, berpikirnya harus future of look. Kalau mereka duduk diposisi yang penting di Pemprov Banten, efek dominonya akan ke kami, porsi program buat Pandeglang bisa lebih banyak,” ucapnya, Ahad (7/7/2019).

Irna tidak khawatir akan kekurangan pejabat Eselon II atau III. Sebab, kini banyak Eselon III dan IV yang siap promosi mengisi kekosongan yang ditinggalkan seniornya. Irna mendoakan kelima pejabatnya itu bisa mendapat hasil terbaik. “Saya membuka peluang bagi mereka untuk bisa dari segi karier harus lebih baik. Jadi bukan saya tidak mengizinkan mereka atau melepas mereka tanpa dukungan. Semoga bisa lolos sehingga ada sinergitas dengan Pandeglang,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta menuturkan, kelimanya sudah mengajukan izin untuk berpartisipasi dalam seleksi tersebut. Hanya saja bukan BKD yang mengeluarkan izin, melainkan bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. “Ini tidak melalui BKD, tetapi izin langsung ke bupati. Mereka ingin mencoba berkompetisi mungkin, kami dukung. Kalau mereka lolos, bagus,” tuturnya.

Ia mengatakan, saat ini Pandeglang masih kekurangan pejabat. Namun dia tidak bisa membatasi hak orang lain. Apalagi seleksi itu dilakukan secara terbuka, sehingga pejabat darimana pun diperkenankan terlibat. “Kami tidak bisa membatasi hak orang, itu kan melalui open biding dan terbuka untuk siapa pun. Selama itu mereka bisa melewati proses dan lulus, kita harus apresiasi walaupun secara kebutuhan kami tetap memerlukan,” katanya. (SN/Ade Taufik/SJ)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here