Lelang Jabatan Kadindikbud Banten, Enam Pejabat Lolos Seleksi Administrasi

SERANG, (KB).- Enam pejabat peserta seleksi terbuka (open bidding) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Tahun 2019 dinyatakan lolos seleksi administrasi. Mereka berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya berupa penilaian potensi dan kompetensi manajerial, serta pemeriksaan kesehatan dan tes kejiwaan.

Berdasarkan pengumuman hasil seleksi administrasi peserta seleksi terbuka JPT Pratama Kadindik Banten nomor 122-PANSEL.JPTP/2019, keenam pejabat tersebut yaitu Supandi (Pemprov Banten), Ade Ahmad Kosasih (Pemprov Banten), H. Hudori KA (Pemkot Serang), Lilik Hidayatulloh (Pemprov Banten), Ardius Prihantono (Pemprov Banten), dan Lukman (Pemprov Banten).

Peserta yang dinyatakan lulus berhak mengikuti seleksi selanjutnya berupa penilaian potensi dan kompetensi manajerial pada 2 sampai 3 Desember 2019, bertempat di Gedung BPIP Universitas Padjadjaran, Jl. Ir. H. Juanda Nomor 438, Bandung.

Kemudian pemeriksaan kesehatan dan tes kejiwaan pada 5 Desember 2019 RSUD Banten, Jln. Syekh Nawawi Al-Bantani, Cipocok Jaya, Kota Serang. Peserta diharuskan berpuasa sejak pukul 23.00 WIB pada malam sebelum hari pelaksanaan pemeriksaan kesehatan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Komarudin mengatakan, seluruh peserta lelang jabatan diperlakukan sama. Tak satupun yang mendapatkan perlakuan spesial. Seluruh pansel juga akan bersikap independen dan objektif dalam menilai peserta. “Jadi tidak mungkin ada intervensi,” katanya.

Dalam beberapa kesempatan, Ketua Komisi I DPRD Banten Asep Hidayat menuturkan, open bidding merupakan langkah awal untuk menghasilkan pejabat yang memiliki kompetensi menjalankan program Pemprov Banten.

Dengan demikian, pansel harus memastikan seluruh proses dilalui secara baik sesuai dengan peraturan yang ada. Jika ditemukan kecatatan, maka dampaknya terhadap kualitas pejabat yang dihasilkan.

“Ke depan open bidding itu bukan jabatan struktural, entar mah siapa saja boleh jadi peserta open bidding. Siapa pun boleh, karena di DKI sudah berlaku. Di DKI itu zaman Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) sudah tidak bicara struktural dan fungsional. Siapapun boleh memimpin dinas, kalangan profesional juga bisa. Dan di Banten pun bisa melakukan hal yang sama ke depan,” ujarnya.

Sekda Banten Al Muktabar memastikan seluruh proses lelang jabatan dilakukan pemprov berjalan secara profesional dan sesuai ketentuan. “Sesuai skema regulasi itu saja, tidak ada yang lain-lain. Basisnya semua fair, berdasarkan penilaian rekam jejak dan seterusnya,” tuturnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here