Minggu, 18 Februari 2018

Lelang Jabatan Eselon II Pemprov Banten, 50 Pejabat Dites Kejiwaan

SERANG, (KB).- Sebanyak 50 orang peserta atau pejabat yang mengikuti lelang jabatan (open bidding) setara Eselon II di lingkungan Provinsi Banten lolos seleksi administrasi dan bisa mengikuti tahap berikutnya.

Kepala Bidang Pengembangan Aparatur dan SDM pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Herry Purnomo mengatakan, sesuai jadwal yang ditetapkan panitia seleksi, setelah menyelesaikan seleksi tahap pertama lelang jabatan. Hasilnya, sebanyak 50 peserta dinyatakan memenuhi syarat untuk ikut tahap seleksi selanjutnya. “Ada yang gugur administrasi, jadi yang daftar 117 yang lolos tahap awal 50 orang,” kata Herry Purnomo, Jumat (3/11/2017).

Ia mengatakan, ada sejumlah alasan sehingga 67 peserta dinyatakan tidak lolos. Di antaranya, mereka tak memenuhi persyaratan maksimal usia hingga rekam jejak peserta yang tidak relevan dengan jabatan yang dilamar. “Usia pada saat mendaftar itu maksimal 56 tahun 0 hari. Kemudian karena ada jabatan kerja yang bersangkutan tidak relevan jabatan yang dilamar,” ujarnya.

Mereka yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, kata Herry, selanjutnya akan mengikuti tes kesehatan dan kejiwaan. Tes kejiwaan akan digelar di RSUD Banten pada 8 hingga 10 November.
Menurut dia, direncanakan tes kesehatan di RSUD Banten, ada tes kesehatan dan tes kejiwaan. Pelaksanaan pada 8 November untuk tes peserta yang mendaftar posisi Staf Ahli Gubernur dan Kepala BKD.

Kemudian 9 November untuk posisi Kepala Kesbangpol, Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan. Selanjutnya pada 10 November untuk posisi Kepala Biro Pemerintahan dan Kepala Biro Bina Infrastruktur. Setelahnya tes kesehatan dan kejiwaan, peserta akan dihadapkan pada tahap assesment atau penilaian pada 20-23 November.

Tahapan wawancara akhir pun akan dilakukan ketika penilaian selesai dilaksanakan. “Nah untuk tahap wawancara akhir belum, karena menunggu hasil dari tes kesehatan dan kejiwaan. Di sela-sela tahapan tersebut pansel juga akan melakukan penelusuran rekam jejak para peserta melalui Inspektorat,” ucapnya.

Sementara 50 peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi tersebut, di antaranya 10 orang untuk jabatan Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan. Selanjutnya tujuh peserta untuk posisi Kepala BKD yang terdiri atas 6 orang dari unit kerja Pemprov Banten dan 1 orang dari Pemkab Tangerang.

Sebanyak tujuh orang untuk jabatan Kepala Kesbangpol yang terdiri atas lima orang dari unit kerja Pemprov Banten dan Pemkab Tangerang serta Pemkot Tangerang Selatan masing-masing 1 orang.
Kemudian lima peserta untuk jabatan Kepala Biro Umum yang semuanya berasal dari unit kerja Pemprov Banten. Enam orang untuk jabatan Kepala Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan terdiri atas enam orang dari Pemprov Banten dan satu orang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Terpisah, Akademisi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Suwaib Amirudin menyebutkan, lelang jabatan yang saat dilaksanakan Pemprov Banten rawan ditunggangi kepentingan politik. Karena itu, Panitia seleksi (Pansel) harus benar-benar selektif dalam memilih siapa yang lolos. “(Lelang) jabatan ini kan rawan, kaitannya dengan politis,” tuturnya saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon.

Menurutnya, jabatan birokrasi tidak boleh diintervensi oleh kepentingan politik, perjalannya tetap harus mengedepankan aspek profesionalitas. “(Jika yang terpilih ditunggai kepentingan politik) pengaruhnya buat perjalanan birokrasi karena menyukseskan kepentingan politik itu sendiri,” ujarnya.  Langkah yang dapat ditempuh guna menghindari hal tersebut, Pansel harus benar-benar mempertimbangkan kelayakan seseorang pejabat berdasarkan kemampuan yang dimiliki.

“Timsel jangan melihat kedekatan seorang birokrat dengan kepala daerah, harus independen,” ucapnya.
Kemampuan tersebut, kata dia, dapat dilihat dari pengalaman, integritas, dan kompetensi yang dimiliki berdasarkan pengalaman mengikuti pelatihan atau kursus. “Mencari yang loyal kepada birokrasi. Loyal kepada pekerjaan, bukan kepada politisi,” katanya. (RI/Ant)***


Sekilas Info

Relokasi Pasar Baros Belum Ada Solusi

Pemerintah Kabupaten Serang masih belum memiliki solusi untuk menangani permasalahan relokasi pedagang di Pasar Baros. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *