Lelang Jabatan Asda dan Kadindikbud Dihentikan, Pola Pengisian Jabatan di Pemprov Banten Belum Ditentukan

SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim belum menentukan pola pengisian jabatan Asda Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten yang masih kosong setelah seleksi jabatan di Pemprov Banten dihentikan.

Mantan Anggota DPR RI ini masih mengkaji dua opsi, yaitu lelang jabatan ulang atau mutasi jabatan.

Diketahui, lelang jabatan Asda Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Dindikbud Banten tak menghasilkan pejabat untuk mengisinya. Lelang jabatan tersebut dihentikan dengan alasan hasil assessment pejabat yang memenuni standar kompetensi manajerial masing-masing jabatan kurang dari tiga orang.

Baca Juga : KASN Datangi Pemprov Banten, Dokumen Lelang Jabatan Diperiksa

“Ya kemarin kan kami sudah open bidding (lelang jabatan). Upaya open bidding tapi ternyata ada yang tidak memenuhi syaratnya. Percuma dong kalau tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi kompetensi jadi sama saja kayak yang dulu-dulu,” katanya.

Menurut dia, gubernur memiliki hak prerogatif untuk menentukan pola pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Banten yang mengalami kekosongan.

“Gubernur punya hak prerogratif mau open bidding, mau mutasi. Jangan dicampurin lah,” katanya.

Menurut dia, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) juga tak melarang jika dirinya akan melakukan pengisian jabatan tersebut melalui mutasi. Dengan catatan, pejabat yang dimutasi sudah dua tahun lebih menduduki jabatannya.

“Juga bisa diganti dengan penilaian kinerja. Kami sudah ada penilaian kinerja, standar kerja, boleh diganti,” ujarnya.

Tahapan mutasi perlu dilaporkan terlebih dahulu kepada KASN sebagai bahan koordinasi.

“Ya tadi mutasi, kami lapor dulu KASN sekarang. Bahwa kalau pendidikan (Dindikbud) mutasi. Dua hal opsinya, open bidding sudah lakukan tapi kami cari jalan. Apakah mutasi, karena open bidding gagal,” ucapnya.

Baca Juga : Lelang Jabatan di Pemprov Banten Berpotensi ”Diboikot”

Sampai saat ini dirinya masih mempertimbangkan pola yang diambil untuk mengisi jabatan tersebut.

“Ya kita lihat juga, kalau mutasi kita lihat juga komposisinya, lihat juga urgensinya. Apakah jabatan itu memang sangat diperlukan, kami lagi didiskusikan lagi,” ucapnya.

Adapun terkait penghentian lelang jabatan, ia memastikan seluruhnya sudah berdasarkan peraturan berlaku. Ketentuannya memang mengharuskan terdapat tiga pejabat yang memenuhi nilai standar.

“Harus tiga besar itu harus di atas rata-rata, semua berdasarkan aturan. Kita enggak pernah keluar dari aturan,” tuturnya.

Askom Bidang Monev pada KASN John Ferianto menuturkan, pola mutasi untuk mengisi jabatan yang lelangnya dihentikan tak menabrak aturan.

“Ya memang kan kalau dalam undang-undang dibolehkan. Ketika memang tidak dapat seleksi terbuka, boleh rotasi mutasi. Tapi pemberhentian itu harus dibuktikan dengan fakta dan data,” katanya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here