Larangan Parkir di Bahu Jalan, PAD Kota Serang Terancam Turun

SERANG, (KB).- Kebijakan penertiban parkir di bahu jalan yang akan dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dinilai akan memengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Serang yang berasal dari retribusi parkir.

Hal tersebut, karena hampir 80 persen retribusi parkir yang diperoleh berasal dari ruas jalan kewenangan provinsi dan nasional.

“Kalau Dishub Provinsi ada kegiatan seperti itu, itu haknya. Tapi, dampak buat kami. Otomatis jalan provinsi ditertibkan, jelas ada dampak penurunan (PAD),” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang Ahmad Yani saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (12/4/2019).

Menurut dia, penurunan retribusi parkir tentu akan signifikan, karena sekitar 80 persen retribusi parkir di Kota Serang berasal dari ruas jalan provinsi dan nasional. “Kami belum memutuskan berapa persen hilang, tapi kami lihat saja,” ujarnya.

Ia berharap, dengan adanya kebijakan tersebut, Pemprov Banten melalui Dishub Provinsi Banten bisa memberikan solusi bagi Kota Serang. Bukan hanya terkait dampak penurunan PAD, tetapi dampak lainnya bagi masyarakat khususnya pemilik toko.

“Jadi, jangan hanya ditertibkan saja tanpa adanya solusi, itu yang kami tunggu solusinya seperti apa,” ucapnya.

Menurut dia, solusi yang bisa dilaukan, adalah dengan membangun sebuah kantong parkir di sekitar jalan protokol. Hal tersebut, untuk menampung kendaraan dan mempertahankan PAD Kota Serang.

“Bukan hanya parkir saja yang dihilangkan, tapi pertokoan juga ada yang merasa dirugikan, karena tidak semua toko memiliki tempat parkir,” tuturnya.

Saat ini, kata dia, retribusi parkir Kota Serang ditarget sebesar Rp 1,5 miliar. Sementara, lahan parkir yang bisa menghasilkan PAD semakin berkurang. “Pada 2018 menghasilkan Rp 500 juta dari target Rp 1,3 miliar, sekarang targetnya naik Rp 1,5 miliar,” katanya. (Masykur/RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here