Lambat, Serapan Anggaran 8 OPD Pemprov Banten

SERANG, KB).-Serapan anggaran delapan sampai sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Banten masih terhitung lambat. Hal tersebut dilihat dari prosentase deviasi target realisasi yang cukup tinggi.

Pj Sekda Banten Ino S Rawita menuturkan, keterlambatan membuat serapan OPD tersebut masih rendah. Hal ini otomatis akan berimbas pada daya serap Pemprov Banten secara keseluruhan.

“Sehingga didorong (OPD yang serapannya rendah) supaya melakukan upaya agar percepatan program. Kemudian kepada seluruh para OPD penghasil kalau memang mengeluarkan anggaran harus segera didorong, solusinya apa, masalahnya apa didorong semua,” katanya usai memimpin rapat pimpinan di Aula Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (4/3/2019).

Salah satu OPD yang serapan anggarannya masih rendah adalah Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten. Deviasi target realisasi OPD ini masih berada di atas 17 persen. Rendahnya serapan ini berkaitan dengan anggaran-anggaran yang harus segera diserahkan ke Puskesmas, anggaran jamkesmas dan sebagainya.

“Ada kurun waktu sehingga tidak bisa terlaporkan, Maret April nanti semuanya bisa selesai,” ujarnya.

Disinggung terkait serapan anggaran OPD Pemprov Banten secara umum, ia mengatakan bahwa capaian realisasi pengeluaran uang berdasarkan per 28 Februari sebesar Rp 769.811.106.850 atau 6,33 persen dari pagu Rp 12.154.531.396.800.

Sementara untuk capaian fisik kegiatan berdasarkan laporan OPD ke Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) per 25 Februari sebesar 10,29 persen, dari rencana 12,60 persen. Terdapat deviasi sebesar -2,31 persen.

Lalu, capaian pendapatan daerah, cut off data hingga dengan 28 Februari tercapai sebesar Rp 1.415.249.025.925 atau 1,96 persen anggaran pendapatan daerah Rp 11.831.983.759.800. Realisasi pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 929.335.513.925 atau 12,65 persen dari pagu Rp 7.344.821.272.800. Capaian dana perimbangan, sebesar Rp 484.863.512.000 atau 10,82 persen dari pagu Rp 4.481.092.487.000. Capaian lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 19.590.507.758, atau 6,46 persen dari pagu sebesar Rp 6.070.000.000.

“Memang dari OPD-OPD lain tinggal berapa persen deviasinya masih tinggi, deviasinya kan nol. Inikan ada 17, 9, 8 sampai banyak nol, banyak yang nolnya. Mungkin antara delapan (sampai) sembilan OPD yang masih ada deviasi,” ujarnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here