Lahirnya Kementerian Agama

KH. AM Romly, Ketua MUI Banten.*

Dr. H. AM Romly

Indonesia merdeka lahir merupakan hasil perjuangan yang maha berat. Umat beragama mengambil bahagan dan memiliki yang besar dalam perjuangan tersebut. Oleh karena itu, sudah selayaknya di zaman Indonesia merdeka, soal-soal yang bertalian dengan urusan agama, yang di masa penjajahan dahulu tidak mendapat pelayanan sebagaimana mestinya, diurus oleh suatu kementerian khusus, yaitu Kementerian Agama.

Namun di awal Indonesia merdeka, hal di atas tidak mendapat perhatian sehingga dalam susunan kementerian dalam pembentukan Kabinet Pertama Republik Indonesia tidak ada Kementerian Agama.

Pada tanggal 24 sampai dengan 28 November 1945 diselenggarakan sidang Komite Nasional Indonesia (KNI) di Jakarta. Sidang dihadiri oleh Presiden RI, Wakil Presiden RI, para anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan para anggota KNI utusan dari daerah seluruh Jawa.

Para anggota KNI utusan Banyumas (KH. Abudardiri, KH. Saleh Suaidy dan M. Sukoso Wiryosaputro) mengususlkan agar dibentuk Kementerian Agama. Usulan tersebut mendapat sambutan dan dukungan dari Moh. Natsir, Dr. Muwardi, Dr. Marzuki Mahdi, M. Kartosudharmo dan lain-lain. Usulan pembentukan Kementerian Agama disetujui KNI tanpa pemungutan suara (aklamasi).

Melihat kenyataan ini, Presiden Soekarno meminta Wakil Presiden Moh. Hatta untuk meresponnya mewakili Pemerintah. Wakil Presiden Moh. Hatta menyatakan bahwa adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian Pemerintah. Untuk menindaklanjuti Keputusan KNI bulan November 1945 di atas, dan memenuhi hasrat bersama dari sebahagian besar umat beragama, maka Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Pemerintah Nomor: 1/SD tanggal 3 Januari 1946 tentang Pembentukan Kementerian Agama.

Jadi lahirnya Kementerian Agama bukan hadiah dari siapapun tetapi hasil perjuangan para ulama. Dapat dibayangkan, kalau para ulama tidak memperjuangkannya, khususnya pada sidang KNI, mungkin saja sampai saat ini tidak ada Kementerian Agama.

Konsolidasi kewenangan Kementerian Agama

Dalam rangka konsolidasi kewenangan Kementerian Agama, Menteri Agama mengeluarkan Maklumat Kementerian Agama Nomor 2 tertanggal 23 April 1946, yang menetapkan: Pertama, Shumuka yang pada zaman Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen menjadi Jawatan Agama Daerah, yang selanjutnya ditempatkan di bawah Kementerian Agama.

Kedua, hak untuk mengangkat Penghulu Landraad (sekarang bernama Pengadilan Agama), ketua dan anggota Raad Agama yang dahulu ada dalam tangan Residen, selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama. Ketiga, hak untuk mengangkat penghulu masjid, yang dahulu ada dalam tangan bupati, selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.

Hal-hal yang termaktub dalam Maklumat Kementerian Agama di atas dikuatkan dengan Persetujuan Sidang Dewan Kabinet pada yanggal 29 Maret 1946. Selanjutnya di Sumatera telah dapat dibentuk pula Jawatan Agama di tiap-tiap Keresidenan.

Merumuskan politik keagamaan

Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 adalah Pancasila. Sila pertama dari Pancasila tersebut adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2) ditegaskan bahwa : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap pemduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Menteri Agama (Pertama) H. Rasyidi BA menyampaikan pidato dalam Konferensi Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura tanggal 17 – 18 Maret 1946 di Surakarta, yang isinya antara lain adalah tentang sebab-sebab dan pentingnya Pemerintah Republik Indonesia mendirikan Kementerian Agama.

Menurut beliau, salah satunya adalah untuk memenuhi kewajiban Pemerintah terhadap UUD 1945 Bab pasal 29 di atas. Jadi wilayah tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama ialah mengurus semua hal yang bersangkut paut dengan agama dalam arti seluas-luasnya.

Corak politik keagamaan yang dijalankan oleh Pemerintah c.q. Kementerian Agama adalah corak politik yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Pedoman Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya adalah Pancasila, khususnya prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai sila pertama dari Pancasila, falsafah dan dasar Negara Republik Indonesia, Ketuhanan Yang Maha Esa hendaknya menjadi unsur paling utama dalam pengertian dan penerjemahan dari sila-sila yang lainnya. Artinya sila-sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak dapat lepas dari unsur-unsur atau prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa itu.

Karenanya, Kementerian Agama tidak dapat membenarkan paham dan upaya yang mau menafsirkan empat sila dari Pancasila itu terlepas dari prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama harus dijamin pelaksanaannya sehingga benar-benar dapat memberi corak di dalam kehidupan bangsa dan negara.

Inilah tugas yang paling utama dari Kementerian Agama, yaitu untuk menjaga jangan sampai administrasi negara dan aparaturnya memakai tafsiran atau pengertian-pengertian yang bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi dalam hubungan Agama dan Negara, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Agama sama sekali tidak mencampuri soal-soal intern agama, melainkan sebatas interaksi sosial keagamaan dan pembangunan bidang agama. (Penulis, Ketua Umum MUI Provinsi Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here