Rabu, 22 Agustus 2018

Lahan Warga Pulau Sangiang, Pemkab Serang Dapat Lampu Hijau dari KLHK

SERANG, (KB).- Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang untuk merelokasi warga Pulau Sangiang Desa Cikoneng, Kecamatan Anyer, dengan meminta lahan kehutanan, mendapat lampu hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sinyal itu didapat Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa, yang menemui Menteri LHK untuk menyampaikan permohonan permintaan lahan tersebut, Jumat (10/11/2017).

Wakil Bupati mengatakan, pemkab sudah menyampaikan permohonan kepada menteri LHK agar dapat disediakan lahan untuk relokasi masyarakat yang sekarang diduga menempati HGB PT Pondok Kalimaya Putih. “Pada prinsipnya, Ibu Menteri sangat merespons, beliau menyampaikan sebagaimana amanat Pak Presiden, bahwa kita harus lebih mengedepankan kepentingan masyarakat. Apalagi masyarakat yang tradisional turun temurun di tempat itu. Oleh karena itu, kata ibu menteri ada lampu hijau, permohonan kami ini dapat dipenuhi dengan merelokasi dalam konten perhutanan sosial,” katanya dalam rilis yang dikirim ke Kabar Banten, Ahad (12/11/2017).

Menurut wabup, Menteri LHK akan menyiapkan dan merekolasi di lahan hutan untuk 38 kepala keluarga yang ada di pulau tersebut. “Ini agar mereka tetap bisa melanjutkan kehidupannya. Respons Ibu Menteri sangat positif dan apresiatif terhadap persoalan masyarakat di Pulau Sangiang,” katanya.

Terkait sengketa lahan, kata Pandji, kalaupun misalnya warga Sangiang memang menempati HGB PT Pondok Kalimaya Putih, pemkab berharap mereka sebagai warga asal Pulau Sangiang yang sudah turun temurun tinggal dipulau tersebut bisa tetap tinggal.”Kalau pun iya mereka menempati lahan HGB, mohon untuk bisa direlokasi pada pulau yang sama, yang tidak dalam HGB nya PT Pondok Kalimaya Putih,” kata Pandji.

Selain permohonan permintaan lahan, kata Pandji, pihaknya juga menyampaikan ke Mentri LHK terkait tiga warga yang menjadi tersangka dalam kasus sengketa lahan. “Itu domain penegak hukum. Saya tidak masuk ke wilayah itu, tetapi ibu Menteri akan mencoba mengadvokasi masyarakat yang terkena kasus itu. Tim Advokasi Gakum Kementerian Lingkungan Hidup akan mencoba mempelajari, untuk persoalan kasus tersangka tiga orang itu,” katanya.

Kades Cikoneng Nur Wahdini mengungkapkan, dasarnya Pulau Sanging adalah tanah ulayat, 91-92 dilakukan pembebasan oleh PT Pondok Kalimaya Putih 252 hektare. Sedangkan sisanya, keinginan masyarakat, sehingga kembali ke masyarakat.

“Sisi lain diklaim oleh Kementerian Kehutanan SK Menteri 85. Kajiannya saya tidak tahu seperti apa. Karena ini tanah ulayat, harus dikembalikan kepada rakyat. Dimana dari 768 dibebaskan, sekitar 500 sekian. Harapan masyarakat, secepatnya bisa ditinjau langsung. Karena kondisi sekarang memprihatinkan, termasuk ditaro babi sudah ribuan, akibatnya masyarakat sudah tidak bisa bercocok tanam lagi. Ini memang seperti biar masyarakat tidak betah,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya didampingi Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Bambang Supriyanto. Selain itu, hadir pula Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaeni, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Budi Prihasto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang Gembong R Sumedi, Camat Anyer Khairil Anwar, Kades Cikoneng Nur Wahdini. Serta turut hadir mantan menteri kehutanan Sarwono Kusuma Atmaja yang saat ini menjadi pegiat lingkungan hidup. (YY)***


Sekilas Info

Syafrudin-Subadri Dilantik 20 Desember

SERANG, (KB).- Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang Terpilih Periode 2018-2023, Syafrudin-Subadri Usuludin dijadwalkan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *