Lahan Puspemkab Serang Ditaksir Ulang

Lahan Puspemkab Serang

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang akan melakukan appraisal (penilaian) ulang terhadap sisa lahan untuk pembangunan Pusat Pemerintah Kabupaten (Puspemkab) Serang di Desa Cisait, Kecamatan Kragilan yang belum dibebaskan.

Hal tersebut dilakukan, karena ada sebagian pemilik yang merasa harga tanah tersebut, sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini.

Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa mengatakan, sebelumnya sekitar 2 tahun ke belakang, lahan Puspemkab tersebut dihargai Rp 200.000 per meter. Namun, melihat kondisi saat ini ada jalan tol, harga tersebut dinilai oleh pemilik lahan sudah tidak relevan lagi.

“Jadi, kami sekarang sedang dalam proses appraisal ulang, karena ada sebagian pemilik yang merasa, bahwa harga seperti itu sudah tidak relevan lagi di masa sekarang. Perbandingannya jalan tol. Pemilik tidak bicara harga harus berapa, cuma ada beberapa yang minta di-appraisal ulang, supaya proporsional dengan harga sekarang,” katanya kepada Kabar Banten saat ditemui di ruang kerja, Senin (20/1/2020).

Ia menuturkan, jika appraisal sudah selesai, maka proses pembayaran akan segera dilaksanakan. Saat ini, tutur dia, sebagian besar lahan sudah tidak ada lagi persoalan.

“Sekarang sudah clear, yang tadinya ada yang diklaim dua belah pihak sekarang sudah selesai. Mudah-mudahan tidak ada hambatan lagi. Appraisal enggak akan lama paling sebulan,” ujarnya.

Ia mengatakan, lahan Puspemkab yang bisa direalisasikan tahun ini sekitar 22 bidang, sedangkan untuk sisa lahan lainnya masih harus ditunggu prosesnya.

“Itu pun harus appraisal dulu. Makanya, atas dasar permintaan itu kami minta pertimbangan teknis dari penegak hukum bagaimana mekanisme permohonan ulang appraisal. Kami sudah siapkan anggarannya sekitar Rp 25 miliar. Tahun ini (fisik) akan dilelang,” ucapnya.

Disinggung soal bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat untuk pembangunan puspemkab tersebut, dia belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Oleh karena itu, untuk pembangunan sementara masih menggunakan alokasi dan dari APBD Kabupaten Serang.

“Justru, kami mohon pak gubernur katanya mau difasilitasi. Dulu sudah bersyukur (mau difasilitasi) berarti akan ada bantuan biaya. Kalau difasilitasi, berarti gubernur tahu persoalan Kabupaten Serang kenapa kami pengin gedung, karena kami enggak bisa membangun. Komunikasi sudah surat resmi tiap tahun, tetap saja,” katanya.

Pada tahun ini, rencananya dilakukan pembangunan untuk dua gedung OPD. Pelaksanaan pembangunan gedung puspemkab dilakukan secara bertahap.

“Enggak semua sekaligus, enggak semua gedung, tahun ini misalnya 3 OPD (organisasi perangkat daerah), jadi nanti OPD mana dulu, nanti baru pindah, itu juga tidak digarap dalam lima tahun berturut-turut,” ujarnya.

Sementara, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Serang Adang Rahmat menuturkan, untuk pembebasan sisa lahan puspemkab tersebut, pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp 19 miliar. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk 7 bidang tanah.

“Mudah-mudahan 2020 ini bisa tercover langsung,” ucapnya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here