Lahan Parkir Pertokoan di Kota Serang Minim, Syafrudin: Dulu Kena Pelebaran jalan

SERANG, (KB).- Parkir bahu jalan di jalan protokol Kota Serang mulai marak setelah adanya pelebaran jalan yang mengakibatkan habisnya lahan parkir di pertokoan.

Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, sedianya setiap pertokoan yang berada di pinggir jalan memiliki lahan untuk parkir. Baik untuk pemilik toko maupun para pengunjungnya.

“Memang idealnya harus menyiapkan lahan parkir untuk pertokoan di pinggir jalan itu. Karena, ini dulunya terkena pelebaran jalan, jadi otomatis toko ini mepet sama jalan. Jadi, mereka tidak punya lahan parkir,” katanya, Jumat (19/4/2019).

Menurut dia, dahulu pertokoan pinggir jalan tersebut, memiliki lahan parkir. Namun, karena seringnya pelebaran jalan dan pembangunan trotoar, kini pertokoan tidak lagi memiliki lahan parkir.

“Pasti memiliki lahan parkir. Tapi, karena kena pelebaran jalan, ya akhirnya mepet. Ini tentunya menjadi persoalan kami bersama,” ujarnya.

Ia menuturkan, ke depan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang akan melakukan rapat untuk mencari solusi terkait masalah parkir di bahu jalan dan parkir liar. “Parkir ini masih dalam kajian. Pastinya kami pikirkan untuk lahan parkir pertokoan,” ucapnya.

Menurut dia, hal tersebut harus segera dicarikan solusi mengingat kondisi Kota Serang saat ini semakin padat dan semakin maju.

“Insya Allah parkir juga akan dipikirkan oleh Pemerintah Kota Serang, sehingga nanti ke depannya di pertokoan itu ada lahan khusus untuk penggendara atau pengunjung toko,” tuturnya.

Menurut dia, Pemkot Serang akan mengikuti jika ada solusi baik dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten.

“Kalaupun memang itu instruksi dari provinsi. Insya Allah Pemkot Serang akan mengikuti aturan-aturan yang ada. Kemudian, juga aturan untuk badan jalan itu tidak diperbolehkan parkir,” katanya.

Jika sudah ditentukan dan sepakati bersama, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi terhadap parkir di bahu jalan.

“Ke depannya, setelah disepakati dengan provinsi. Tentunya kami juga akan memberikan sosialisasi kepada pertokoan-pertokoan untuk menyiapkan lahan parkir,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dishub Provinsi Banten Tri Nurtopo mengatakan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi kewenangan pemerintah kota dan kabupaten, bukan provinsi.

“IMB itu kabupaten/kota yang mengeluarkan, bukan kami dan seharusnya ada persyaratan idealnya seperti apa kalau pertokoan itu. Harus memiliki lahan parkir, kemudian, menurut hitungan saya, sudah ada tempat untuk lahan parkirnya itu berapa (luasnya),” ucapnya.

Menurut dia, jika mengikuti aturan daerah tentang sempadan jalan, sebenarnya membangun kantor itu tidak diperbolehkan persis di pinggir jalan. (Rizki Putri/RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here